LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com– Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Manggarai Barat (Mabar), Lorens Logam menduga oknum Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, membackup RABDes di beberapa desa di Kabupaten Manggarai Barat. 

Hal itu disampaikannya berdasarkan hasil investigasi selama 3 hari di beberapa kecamatan.

“Hasil investigasi yang saya jalani 3 hari di beberapa kecamatan, saya mendapat keluhan masyarakat di salah satu desa bahwa RABDes tersebut tidak pernah disosialisasikan atau rancangan RABDes-nya tidak melibatkan masyarakat dan perangkat desa sendiri,” ujar Lorens Logam dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Kamis, (24/3/2022) di Labuan Bajo.

Ia mengatakan berawal dari keluhan tersebut, dirinya bergegas ke salah satu kantor desa di wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk meninjau papan informsi desa.

Sesampainya di lokasi tidak melihat papan informasi yang menyajikan besaran dana desa beserta item pengeluaran secara keseluruhan.

“Berawal dari keluhan tersebut, saya bergegas ke kantor desa terkait untuk meninjau papan informasi desa. Sampai di lokasi, saya tidak melihat baliho atau papan informasi yang menyajikan besaran dana desa beserta item pengeluaran secara keseluruhan. Saya langsung bergegas ke rumah kepala desa tersebut untuk menanyakan beberapa program desa yang tidak terealisasi. Saya tanya RAB milik desa, ternyata kadesnya tidak tahu menahu. Dia menyampaikan RABDes dipegang oleh oknum inspektorat selaku auditor di wilayah kecamatan setempat,” katanya.

Lorens Logam menjelaskan, setelah ditelusuri lebih dalam akhirnya terbongkar RABDes dibuat oleh oknum inspektorat.

Kata dia, pengakuan itu disampaikan secara langsung oleh oknum Kades.

“Saya telusuri lebih dalam, akhirnya terbongkar RABDes dibuat oleh oknum Inspektorat. Pengakuan itu disampaikan secara langsung oleh oknum Kades tersebut” jelasnya

Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Mabar tersebut mempertanyakan kredibilitas dan integritas Inspektorat Daerah Mabar.

“Saya mempertanyakan kredibilitas dan integritas Inspektorat Daerah Mabar.

Hal ini tentu salah satu faktor kemunduran administrasi di Mabar, yang tidak terlepas dari fungsi pengawasan Inspektorat yang tidak optimal, bahkan bersekongkol dengan Kades. Semenjak bergulirnya dana desa yang dilandaskan oleh UU No 6 Tahun 2014, DD tidak membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat desa ,justru yang paling menguntungkan dari dana desa adalah kepala desa dan tim pengawas dari Inspektorat,” tandasnya.

Menurut Lorens, lonjakan tingkat konsumsi barang mewah oleh berbagai oknum kepala desa di Kabuapaten Manggarai Barat sangat pesat.

Kata dia, praktik rekayasa laporan ADD yang terjadi secara terstruktur.

“Lonjakan tingkat konsumsi barang mewah oleh berbagai oknum kepala desa di Manggarai Barat sangat pesat, praktik rekayasa laporan ADD yang terjadi secara terstruktur dan terorganisir tidak tersentuh oleh Inspektorat. Tentu saya akan slaber total para bandit ini,” tegasnya. (fon/*)