LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN. com– Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), mempertanyakan fungsi pengawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mabar.

Pertanyaan itu, terkait persoalan masuknya pedagang peternakan ayam potong ke Wilayah Manggarai Barat tanpa izin , Rabu (22/3/2022).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Inocentius Peni, mengatakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Kata dia, dinas harus punya data tentang potensi ternak ayam yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

“Mereka harus menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Mereka harus punya data tentang potensi ternak ayam yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, peternak-peternak lokal yang juga melibatkan pemerintah dalam pemberdayaannya. Berdasarkan data itu, mereka boleh memberikan izin kepada pihak luar untuk memasukan ayam ke wilayah kita ini. Kalau memang kita di sini produksinya kurang, sementara kebutuhannya besar silahkan mereka memberikan izin untuk memasukan ayam ke Manggarai Barat,”kata Inocentius Peni kepada wartawan media ini di Labuan Bajo, Rabu ( 22/03/2022).

“Kalau memang terbukti bahwa ada pedagang dari luar yang memasuk produk peternakan ini ke wilayah Manggarai Barat tanpa izin dan prosedur yang jelas, itu tugas mereka untuk memberikan penindakan. Karena itu adalah fungsi pengawasannya sekaligus memberikan tindakan yang tegas terhadap para pedagang luar yang memasukan produk peternakan tanpa tanpa izin,” tegasnya.

Pihaknya mendorong agar pelaku usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Manggarai Barat menyediakan produk peternakan yang memang dibutuhkan oleh pasar Labuan Bajo, terutama untuk pariwisata super premium.

“Kita terus mendorong para peternak supaya menyediakan produk peternakan yang memang dibutuhkan oleh pasar Labuan Bajo, terutama untuk pariwisata super premium ini, dan mereka harus mampu menyiapkan produk peternakan yang kualifikasinya memenuhi kebutuhan pasar,” tandas Ino.

Terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mabar, Politisi PAN mengingatkan, agar serius mengontrol terhadap keluar masuknya produk peternakan dari luar daerah.

“Ke depannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mabar harus berpikirlah bagaimana supaya produk-produk peternakan lokal kita ini bisa diawetkan dengan peralatan yang moderen yang bisa dibantu oleh pemerintah. Pemerintah harus berpikir tentang itu, supaya produk peternakan yang dihasilkan oleh masyarakat lokal kita bisa bertahan lama untuk memenuhi kebutuhan pasar Labuan Bajo,” tukas dia. (fon)