LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com — Pembangunan Sarana Proyek Air Minum (SPAM) Wae Mese II di Desa Watung Ngelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terpaksa disegel para pekerja dan sub kontraktor, pemilik rumah kontrakan,dan para pemilik kios yang ada di lokasi bangunan itu karena upah kerja mereka belum dibayar oleh kontraktor PT. Amka.

SPAM ini merupakan proyek sarana dan prasarana pembangunan nasional (Sarpranas) pendukung Kota Super Premium Labuan Bajo yang dananya bersumber dari APBN.

Para pekerja, sub kontraktor termasuk pemilik kios kepada awak media, Sabtu (12/3/2022) mengaku, alasan penyegelan itu karena hutang para pekerja maupun sub kontraktor belum dibayar oleh PT Amarta Karya(Amka).

Bukan hanya para pekerja dan sub kontraktornya yang belum dibayar, tetapi para pemilik kios dan pemilik rumah kontrakan juga belum menerima pembayaran secara lunas.

Hal itu diungkapkan Fransiskus Libur, salah seorang sub kontraktor asal Desa Watung Nggelek yang juga penghimpun para pekerja lokal untuk membangun SPAM itu kepada wartawan di Labuan Bajo, Sabtu (12/3/2022).

Frans mengaku, penyegelan itu terpaksa dilakukan karena upah para pekerja, sub kontraktor, sewa rumah kontrakan belum dibayar oleh PT. Amka.

Kata Frans, sejak pembangunan itu dimulai mengalami masa adendum, sebanyak 1 kali, kemudian pihak rekanan PT Amka meminta dirinya untuk melakukan penambahan para tenaga kerja, tetapi upah para tenaga kerja sejauh ini belum seperserpun dibayar oleh PT. Amka dan mereka pergi meninggalkan begitu saja.

“Karena belum dibayar, makanya para pekerja melakukan penyegelan,dengan memasang papan bertulis bangunan ini disegel sebelum hak kami di bayar. Tulisan itu tepat di pintu gerbang SPAM Wae Mese II,”ucap Frans.

Frans mengaku, penyegelan itu dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2022 dan baru dibuka jika hak-hak para pekerja, sub kontraktor maupun hak-hak warga lainnya yang ada di lokasi ini dilunasi dulu oleh PT. Amka.

” Kami mendesak Pemerintah Pusat agar segera memerintahkan PT. Amka untuk membayar lunas status utang kepada para karyawan,” kata Frans.

Hal senada dikemukakan Ahli Jeman, salah satu sub kontraktor di tempat itu mengaku, haknya juga belum dibayar oleh PT. Amka.

“Kami selaku sub kontraktor merasa kesal dengan sikap yang dibuat oleh PT Amka. Mereka pergi begitu saja meninggalkan beban kepada para sub kontraktor. Kami bersepakat segel hingga hak kami dan para buruh termasuk warga di sekitar usaha mikro kecil yang belum dibayarkan oleh PT Amka ,”tandasnya.

Pantauan media ini di lokasi proyek, di sisi kanan pintu trali besi itu digembok pekerja menggunakan rantai berukuran jari tangan orang dewasa.

Pada lembar kertas putih ditulis menggunakan spidol melarang pintu ini untuk dibuka sebelum upah buruh dibayar lunas.

PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Mahmud ketika dikonfirmasi terkait penyegelan tersebut membenarkannya.

“Iya pak, saat ini memang ada keterlambatan pembayaran dari PT. Amka. Sementara diupayakan percepatan di internal PT. Amka untuk pembayaran pekerja di lapangan,”ujarnya.

Mahmud mengatakan, dari Kementerian PUPR sudah membayar 100% pada akhir Tahun 2021 dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan No. 184/2021, yaitu PT. Amka memberikan jaminan pembayaran akhir tahun.

Dia menambahkan, memang ada pekerja yang belum menerima pembayaran.

“Walaupun kami sudah membayar ke PT. Amka,tetapi saat ini sedang diupayakan percepatan pembayaran di internal PT. Amka. Besok atau lusa secepatnya kami akan mempertemukan mereka dengan para pekerja,”janji Ahmad.(fon)