LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com– Jumat (4/3/2022 siang pukul 11.21 Wita, jalan itu menjadi saksi hentakan kaki langkah demi langkah barisan masyarakat adat Sano Nggoang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Lirikan mata pengguna jalan menjadi tanda masyarakat saat ini mengalami keterpurukan korban dari kebijakan.

Jemari tangan kaum ibu masyarakat adat Sano Nggoang menggenggam kata demi kata yang bermuara pada penolakan pembangunan Geothermal di tanah yang memberikan mereka kehidupan dan kepulan asap dapur tanda kehidupan abadi dalam menjajaki lika liku hidup di tengah gencarnya kemajuan dunia .

Tulisan dalam genggaman tangan yang tulus itu menginginkan harapan agar proyek yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah dapat dipatahkan lewat seruan kepada pemimpin mereka di wilayah itu.

Ibu-ibu, dengan membawa berbagai jenis hasil bumi seperti padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan berbagai jenis sayur–sayuran dari desa di Kecamatan Sano Nggoang, mendatangi Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (4/3/ 2022).

Kedatangan puluhan warga masyarakat Wae Sano tersebut kembali menyatakan penolakan terhadap proyek Geothermal di kampung mereka lewat aksi protes dengan membawa hasil bumi.

Selain membawa hasil bumi, warga juga membawa berbagai poster bertuliskan pernyataan sikap.

Dalam poster yang mereka bawa bertuliskan “Kami Butuh Pariwisata Alam, Bukan Perusak Alam” dan Bank Dunia, Hentikan Pendanaan Proyek Geotermal Wae Sano.

Di tengah pengabaian terhadap penolakan yang terus mereka suarakan, warga menyatakan mereka tidak akan pernah berhenti berjuang.

“Ini titik tiba, bukan titik terakhir. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berjuang terus,” tegas salah seorang orator dari atas mobil yang turun bersama masyarakat menuju Kantor Bupati Mabar saat itu.

Warga menuntut pemerintah agar tidak tega mempertaruhkan kelangsungan hidup warga dan kelestarian lingkungan hidup demi keuntungan pribadi.

“Jangan biarkan mata anda mau ditutup dengan dolar, uang kertas dan amplop,” tegasnya.

Dalam aksi kali ini, Warga mengawali aksi dari Gereja Katolik Roh Kudus Labuan Bajo, lalu berjalan kaki sambil menenteng hasil bumi menuju Kantor Bupati Mabar.

Tiba di Kantor Bupati Mabar, masa aksi disambut baik oleh Bupati Edistasius Endi dengan penerimaan secara adat Manggarai dalam bentuk “Tuak Kapu.”

Selanjutnya, Bupati Edi Endi memberi ruang kepada masyarakat untuk berdialog.

Warga Wae Sano saat beraudiens dengan Bupati Edi Endi di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat ( 4/3/2022)

Frans Napang, Koordinator Masyarakat Wae Sano di hadapan Bupati Mabar,

mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan panas bumi Wae Sano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang berbahaya tersebut.

Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk berhenti mendukung dan memfasilitasi setiap upaya paksa untuk meloloskan proyek Geothermal Wae Sano.

“Kami, masyarakat lingkar Danau Sano Nggoang yang terdiri dari warga di tiga kampung adat di Desa Wae Sano (Dasak, Nunang dan Lempe) dengan ini menyatakan sekali lagi ketegasan hati kami menolak rencana penambangan panas bumi dalam ruang hidup kami,” tegas Frans Napang , selaku Koordinator Aksi saat berdialog dengan Bupati Edi Endi di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat saat itu.

Frans Napang juga membacakan pernyataan sikap terkait apa yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi kali ini.

Ia menawarkan kepada Pemkab Mabar untuk mengembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti pertanian dan peternakan serta meminta Bank Dunia untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek Geothermal di ruang hidup mereka.

Menanggapi permintaan warga, Bupati Mabar, Edistasius Endi mengatakan pemerintah akan melihat porsi pembangunan tersebut.

“Pada prinsipnya, pemerintah akan melihat porsi pembangunan ini apakah dampak negatifnya lebih dominan ataukah dampak positifnya lebih dominan,” tandas Bupati Endi.

Apabila dampak positifnya lebih dominan, tentu Pemda tidak punya alasan untuk tidak berkerja sama dengan pemerintah pusat terkait pembangunan Geotermal tersebut.

Kata dia, Pemda akan meminimalisir dampak negatif dari pembangunan proyek Geotermal tersebut.

“Apabila dampak positifnya lebih dominan, tentu Pemda tidak punya alasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait pembangunan Geothermal ini. Dan’ tentunya Pemda akan meminimalisir dampak negatif dari pembangunan proyek Geotermal tersebut,” ujarnya.

Proyek Geothermal di Desa Wae Sano, 40 km dari Kota Labuan Bajo ini adalah bagian dari program pemerintah untuk memenuhi energi listrik dari industri pariwisata super-premium di Flores Barat.

Penolakan proyek yang didanai Bank Dunia dan dikerjakan oleh BUMN PT. SMI dan PT. Geodipa terus diprotes sejak Tahun 2018 yang lalu, karena titik-titik pengeboran proyek itu terdapat di sejumlah pemukiman adat dan kebun warga, sehingga warga setempat menolak menyerahkan tanah.

Selain itu mereka juga mengkhawatirkan dampak lingkungan bagi hutan dan bagi Danau Sano Nggoang, dana vulkanik terbesar di NTT yang berada di wilayah mereka.

Berikut pernyatan sikap atas penolakan Warga Wae Sano terhadap upaya paksa pemerintah melanjutkan Proyek Geothermal Wae Sano.

Pertama, untuk ke sekian kalinya kami tegaskan bahwa kami menolak pembangunan Geothermal Wae Sano karena sangat berbahaya bagi keutuhan ruang hidup kami. Yang kami maksudkan dengan ruang hidup adalah, kesatuan yang utuh tak terpisahkan antara pemukiman (golo lonto, mbaru kaeng, natas labar), kebun pencaharian (uma duat), sumber air (wae teku), pusat kehidupan adat (compang takung, mbaru gendang), kuburan (lepah boak), hutan dan danau (puar agu sano).

Sebab itu, kami menolak semua upaya paksa pemerintah untuk terus melanjutkan proses pengerjaan Geothermal Wae Sano di semua titik pengeboran (Well-Pad), baik di Lempe, Nunang maupun Dasak.

Kedua, kami juga mengutuk keras anggapan yang mengatakan bahwa pihak yang menolak Geothermal Wae Sano berasal dari luar Wae Sano. Anggapan itu hanya datang dari orang yang tidak mengetahui seperti apa situasi nyata penolakan warga di Wae Sano, atau juga pura-pura tidak menghargai penolakan kami hanya untuk berhamba pada kekuasaan dan uang. Sebaliknya, kami menegaskan bahwa kami yang hadir pada hari ini merupakan warga asli dan pewaris adat di tiga kampung yaitu Lempe, Nunang dan Dasak.

Kami tidak mau menanggung resiko masa depan, untuk selamanya hidup di tengah kehadiran proyek panas bumi yang sangat mengancam ruang hidup dan masa depan anak cucu kami.

Ketiga, kami juga menegaskan bahwa suara penolakan kami sama sekali bukan karena dihasut oleh pihak siapapun.

Alasan penolakan kami sangat jelas yaitu ingin mempertahankan ruang hidup.

Karena itu, kami sangat heran dengan pendapat pejabat Kabupaten Manggarai Barat yang menilai alasan penolakan kami tidak rasional.

Sebaliknya Pemerintah Manggarai Baratlah yang tidak rasional, tidak berbasis fakta yang mengklaim bahwa energi Geothermal adalah energi bersihkan dan terbarukan.

Tidakah pemerintah tahu bahwa banyak contoh pengembangan energi Geothermal di tempat lain yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan bahkan menelan korban nyawa warga.

Atas dasar itu, kami menyatakan beberapa tuntutan berikut:

Pertama, kami mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan panas bumi Wae Sano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang berbahaya ini.

Kedua, kami meminta Bank Dunia untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek Geothermal di ruang hidup kami.

Ketiga, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk berhenti mendukung dan memfasilitasi setiap upaya paksa untuk meloloskan proyek Geothermal Wae Sano.

Keempat, kami juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk megembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti petanian dan peternakan. (fon)