KUPANG, NTT PEMBARUAN.com– Gubernur NTT, Viktor Laiskodat meminta para kepala daerah di NTT untuk turun ke desa–desa melakukan propaganda penurunan stunting.

Ajakan Gubernur Viktor Laiskodat itu disampaikan saat memberikan arahan pada sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Jumat (4/3/2022).

Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan masyarakat dan memacu kemajuan pembangunan daerah. Menurut Gubernur VBL, kepala daerah harus punya motivasi untuk melakukan perubahan-perubahan, sesuai perencanaan yang komprehensif dalam upaya penurunan angka stunting, dimulai dari rencana aksi nyata dari desa.

Bupati harus turun ke desa, harus menguasai data tentang jumlah ibu hamil di desa-desa.

Para kepala daerah lakukan propaganda pergerakan penurunan stunting. Identifikasi ibu hamil itu perlu dilakukan, tandas Gubernur Laiskodat.

Kegiatan hari ini, Jumat (4/3/2022), tambah dia, pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jangan sekedar hadir untuk mendapatkan teori, tapi nanti tidak ada aksi nyata di lapangan atau tidak ada hasil yang membanggakan.

“Buktikan dengan komitmen bahwa mencegah stunting itu penting, anggaran ada, sumber daya ada, regulasi ada, kalau tidak berjalan optimal dan maksimal, apa kualitas kepemimpinan kita,” pesan moral Gubernur kepada para kepala daerah yang hadir saat itu.

“Tinggalkan kerja lama kita yang biasa-biasa saja. Gunakan target paksa. Contohnya, paksa kepala desa untuk bergerak, tak hanya itu jajaran pemerintah terkait, harus dipaksakan untuk bergerak maju, cepat, kerja luar biasa dalam mengatasi masalah stunting. Berbuat kasih kepada sesama itu sangat dimuliakan Sang Pencipta. Dengan menolong orang lain dalam masa-masa sulit, sama dengan menolong diri sendiri, mari sama-sama kita cegah stunting,” ajak orang nomor satu NTT itu.

Sebelumnya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, RAN -PASTI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Khusus di NTT, ia menyebutkan, pada Tahun 2021 tersedia anggaran sebesar Rp 114, 26 miliar dari pemerintah pusat, dan Tahun 2022 naik menjadi Rp 123, 34 miliar.

NTT, kata dia, termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut dia, target penurunan stunting secara nasional pada Tahun 2024 harus menurun 14 persen.

Karena itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan stunting di daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa.

Dibutuh kerjasama dan keterlibatan aktif seluruh pihak untuk bersama–sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui upaya percepatan penurunan stunting.

Program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin, menurut dia, sangat penting.

Sasaran utamanya adala remaja perempuan, ibu hamil dan pasangan suami istri muda.

Konsep pre weding, pre konsepsi tentang kesehatan itu penting. Pre konsepsi dalam pemeriksaan kesehatan seperti HB/Hemoglobin tidaklah membutuhkan biaya mahal,kata Hasto.

Kunci pencegahan stunting, menurut dia, lewat sosialisasi terkait kehidupan 1000 hari kehidupan untuk anak kepada ibu hamil dan pasutri muda melalui informasi edukatif terkait stunting.

Turut hadir Bupati Kupang, Korinus Masneno, selaku Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kupang, Ketua TP PKK Kabupaten Kupang, Ny.Damaris Masneno Mooy, selaku Wakil Ketua TPPS, Wakil Walikota Kupang, dr.Herman Man dan para Bupati se-NTT. (Prokopim Kab.Kpg/red)