KUPANG, NTT PEMBARUAN.com– Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang sebagai OKP pembinaan, pengkaderan dan perjuangan yang selalu mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dan juga mengkawal pembangunan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat memberikan penilaian rapor merah atas kinerja Bupati Mabar, Edistasius Endi, SE dan Wabup Mabar, dr. Yulianus Weng, M.Kes ( Edi–Weng) yang telah setahun memimpin daerah itu.

“Dari rentetan persoalan  yang kami temui, PERMMABAR Kupang menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja Bupati Mabar, Edistasius Endi, S.E -dan Wabup Mabar, dr. Yulianus Weng (Edi -Weng) selama satu tahun memimpin daerah itu, dan kami memberikan rapor merah,” kata Ketua Umum PERMMABAR Kupang, Maksi Naban dalam siaran pers yang diterima media ini, Minggu (27/2/2022) malam.

PERMMABAR Kupang membeberkan beberapa persoalan yang belum beres diantaranya persoalaan transparansi birokrasi, yang menjadi salah satu janji politik Edi-Weng saat kampanye, namun sampai saat ini masih banyak kebijakan yang menunjukkan belum adanya transparansi dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal dari Pemda Mabar, seperti belum adanya transparansi pengelolaan dana Covid -19.

Begitupun berkaitan dengan polemik pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Tahun 2022.

Karena itu, PERMMABAR Kupang mendesak Pemda Manggarai Barat supaya lebih transparan dan harus bertanggung jawab terhadap nasib TKD yang tidak terakomodir lagi di SK TKD Tahun 2022. Pihaknya, menawarkan solusi berupa pemberian pesangon atau memberikan lapangan kerja baru bagi mereka, seperti mendistribusikan mereka ke berbagai BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Kata Maksi, saat ini juga Manggarai Barat diperhadapkan dengan persoalan pengelolaan pariwisata super premium, dimana Pemda Mabar cendrung pasif dan kurang kreatif dalam mengelola pariwisata super premium, sehingga belum berdampak terhadap kesejahtraan masyarakat lokal. Bahkan Pemda dinilai seperti “boneka” pemerintah pusat.

Maksi juga menilai, masih minimnya pengawasan dari Pemda Mabar dalam pengelolaan pariwisata kota super premium Labuan Bajo menjadi tantangan baru, terbukti masih banyaknya kasus penipuan pengelola jasa pariwisata yang merugikan para wisatawan.

Persoalan ini tentu akan mengancam perkembangan sektor pariwisata super premium.

Karena itu, PERMMABAR Kupang mengutuk keras pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini.

“Kami juga mendesak Pemda Manggarai Barat harus lebih serius lagi dalam mengawasi pengelolaan sektor periwisata. Kami juga mengkritisi upah tenaga kerja di kota super premium Labuan Bajo yang masih jauh dari UMP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 02/KEP/HK/2021, sebesar Rp 1.975.000.

Mirisnya, masih banyak tenaga kerja menerima upah di bawah Rp 1 juta/bulan,” sebut Maksi.

” Oleh karena itu, kami mengharapkan Pemda Manggarai Barat untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Mabar, sehingga upah yang diterima oleh tenaga kerja sesuai dengan UMP,” harapnya.

Manggarai Barat juga diperhadapkan dengan carut marutnya status kepemilikan tanah, mulai dari tanah masyarakat adat hingga tanah aset Pemda.

“Oleh karena itu, kami mendesak Pemda Mabar bersama BPN Manggarai Barat harus lebih serius dan transparan dalam menangani polemik ini,” tegas Maksi.

Ia juga menyoroti pembangunan PLTU Geotermal di Wae Sano, yang sampai saat ini menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa Manggarai Barat yang ada di Kota Kupang.

” Saya pikir pariwisata menjadi leading sector pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.

Oleh karena itu, Pemda Mabar harus memilah segala bentuk pembangunan yang sifatnya mengekploitasi seperti tambang dan sebagainya.

Jadikan pariwisata sebagai tolak ukur pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM,” paparnya.

Ke depan, ia berharap, Pemda Mabar lebih serius dan transparan dalam manajemen birokrasi dan melanyani masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Manggarai Barat yang makmur. (red/*)