OELAMASI, NTT PEMBARUAN.com–Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe kembali mengingatkan para kepala puskesmas (Kapus) di daerahnya untuk lebih serius dalam menangani laporan keuangan.

Wabup Manafe menyampaikan itu saat mengadakan rapat bersama kepala puskesmas dan para kader se-Kabupaten Kupang yang berlangsung di Aula Bupati Kupang di Oelamasi, Senin (14/2/2022).

Turut hadir saat itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Robert J. Amaheka, para Kapus se-Kabupaten Kupang, para kader, bendahara puskesmas, serta awak media.

Wabup Jerry menyampaikan, selain pendidikan dan ekonomi, kesehatan sebenarnya merupakan salah satu tulang punggung pemerintahan, dimana setiap tahun tidak ada pemotongan anggaran.

Dalam paparannya, Manafe mengatakan, harus dilihat dari sisi administrasi serta sisi kemanusiaan, bagaimana caranya Kadis hingga Kapus memikirkan kader-kader yang sudah 6 bulan insentifnya tidak dibayarkan.

Apa pokok permasalahannya hingga saat ini insentif kader belum terbayarkan.

Kata Wabup Manafe, belum terbayarkannya insentif para kader posyandu ini merupakan dosa yang disengajakan untuk menyusahkan orang lain.

Dimana, hanya 2 Kapus yang sudah membayar insentif para kader selama 4 triwulan yaitu Kapus Baun dan Kapus Uitao.

“Saya kira ini merupakan persoalan normatif, apa kendalanya hingga Kapus lain tidak bisa seperti Kapus Baun,” kata Wabup.

Karena itu, para Kapus dituntut untuk lebih serius dalam menangani laporan keuangan.

Tidak hanya itu, beliau juga menegaskan, bagi para Kapus maupun staf yang tidak mampu dalam pekerjaannya, harus dipindahkan ke tempat lain agar tidak menghambat pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan dengan baik.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, dr. Robert Amaheka menuturkan, masalah ini harus diselesaikan agar tidak menjadi krisis.

“Jangan malu bertanya, apalagi sampai malu untuk belajar. Dengan kejadian ini, mengajarkan kita kenapa yang lain bisa dan yang lain tidak bisa. Selesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ), identifikasi semua kader yang belum terbayarkan dan dipotong untuk dibayarkan,” tukasnya.

Ia berharap, ini bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya, supaya SPJ-nya tidak dilakukan di bulan Desember, tapi saat ini dengan sistem kerja langsung dibayarkan.
Kalau perlu, fungsi bendahara di puskemas ditarik ke dinas saja.

Kades dan Kapus juga akan diberi trainning untuk bagaimana membuat perencanaan keuangan dengan baik.

Pada tempat yang sama, Kapus Baun, Melton Pairikas menjelaskan, suksesnya pembayaran insentif kader di Puskesmas Baun harus dimulai dengan membangun hubungan yang baik dari para Kapus, kader , bendahara dan verifikator serta mengikuti semua persyaratan yang ada.

“Jika mau baik, kita harus bekerja ekstra dengan sistem yang sering berubah ini. Setiap petunjuk verifikator, langsung diperbaiki oleh bendahara puskesmas. Lakukan yang baik sebagai acuan pelaksana teknis serta bangun komitmen bersama dan rasa kekeluargaan dalam puskesmas”, tandas Melton. (Prokopim Kab.Kpg/red)