OELAMASI, NTT PEMBARUAN.com –Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTT melakukan pertemuan dengan Bupati Kupang, Korinus Masneno di Ruang Rapat Bupati Kupang di Oelamasi, Senin (7/2/2022).

Pertemuan itu dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Hal itu sesuai jadwal yang disampaikan dalam pertemuan secara virtual yang berlangsung minggu lalu, bahwa tim akan turun melakukan entry meeting, maka secara luring, Senin (7/2/2022) dilakukan pertemuan bersama Bupati Kupang, Korinus Masneno didampingi Sekretaris Daerah, Obet Laha.

Hadir pula Asisten III Sekda Kabupaten Kupang, Novita Foenay yang juga Plt.Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang, Kepala BPKAD, Rima Salean, dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kupang, Batarudin Rosna.

Hal-hal yang dibahas sebelum LKPD T.A.2021 nantinya, diserahkan kepada Bapak Palti Elmadam, tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, sangat mengharapkan agar di pertengahan bulan Maret 2022, Pemkab Kupang dapat menyerahkan laporan keuangan dengan memperhatikan penyusunannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan seimbang untuk dapat diperiksa lebih lanjut. Diungkapkan Palti Elmadam, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kupang, selalu ada catatan khusus, mengenai pengelolaan aset milik Pemkab Kupang, terutama aset tetap tanah.

Untuk itu, dirasa perlu bentuk tim untuk dilakukan verifikasi sebelum laporan keuangan diserahkan,katanya. Apalagi wilayah Kabupaten Kupang cukup luas, sehingga dibutuhkan proses manajemen aset yang dilakukan secara kontinyu dengan landasan profesional.

“Tetap bangun komunikasi dan lakukan penelusuran terkait catatan aset yang ada. Dibutuhkan komitmen dari Pemda dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta pentingnya bentuk tim inventarisasi,” pesannya.

Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Kupang, Rima Salean menambahkan, bahwa jumlah aset tanah yang tercatat dalam aset tetap, sudah ditindaklanjuti Pemkab Kupang dan ada progres penilaian mencapai 160 bidang tanah.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penelusuran aset yaitu kurangnya tenaga tim penilai.

Selama ini hanya 1 orang dari provinsi dan dibantu 3 orang dari kantor lelang.
Menurut Rima Salean, dalam pertemuan secara virtual bersama ATR disampaikan, jika aset tanah Pemda tidak ada pelepasan hak, maka solusinya siapkan surat penguasaan fisik.

Selain itu juga, Rima melaporkan bahwa minggu depan akan diadakan Bimtek Akuntasi Pelaporan bagi seluruh Kasubag Perencanaan di Kabupaten Kupang untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bupati Kupang, Korinus Masneno menanggapi aset tetap tanah yang belum terselesaikan sejumlah 338 bidang tidak ditemukan, namun tercatat dalam aset tetap.

“Kerjakan yang bisa dikerjakan. Jika tidak bisa, sampaikan terus terang kepada tim BPK supaya ditemukan solusi. Kira-kira apa yang menjadi solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan aset tanah, yang secara administrasi tercatat dalam aset, namun di lapangan tidak ditemui,” kata Bupati Korinus kepada BPK RI Perwakilan NTT.

Kepada pimpinan OPD, Bupati Korinus minta, supaya kooperatif dalam penertiban aset sehingga penyusunan laporan keuangan dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan.

“Lagi-lagi jangan hanya karena persoalan aset tanah, dari tahun ke tahun Laporan Keuangan Pemkab Kupang hanya memperoleh opini BPK, Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” pungkasnya.

Mengakhiri pertemuan itu, Bupati Kupang mengucapkan terima kasih kepada BPK, atas masukannya dalam membentuk tim inventarisasi di Pemkab Kupang.(Prokopim Setda Kab. Kpg/red)