LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com– Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Marselinus Jeramun memberi teguran keras kepada PT.Sentral Multikon Indi (SMI) atas operasi tambang galian c yang berlokasi di Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teguran itu ia sampaikan saat meninjau lokasi tambang bersama rekannya Anton Aron yang juga anggota DPRD Mabar di Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mabar, 27 Januari 2022 lalu.

Marsel Jeramun yang berada di lokasi saat itu meminta Ramli yang merupakan pegawai lapangan untuk menghentikan sementara proses penggalian tambang tersebut. Bukan tanpa alasan, menurut Marsel, potensi terjadinya kerusakan lingkungan akan sangat besar. Karena pengambilan batunya di bagian hulu sungai, sedangkan bagian hilirnya sangat dekat dengan bendungan untuk mengairi sawah masyarakat setempat.

“Potensi bencananya ada. Saya dukung bapak, kalau serius mengatakan tidak menghancurkan yang ada. Hentikan di sana dulu, karena ini kan dekat sekali dengan bendungan,” ujar Ketua DPD PAN Mabar itu, di lokasi tambang yang jaraknya tidak jauh dari bendungan Tiwu Nampar.

Sementara itu, Menurut Anton Aron, operasi tambang galian C yang tak jauh dari bendungan berpotensi menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) berubah.

Jika itu benar-benar terjadi, maka ratusan hektar sawah yang sumber airnya dari bendungan Tiwu Nampar akan terancam.
Anton Aron menuturkan, mulanya ia mendapat laporan dari warga setempat terkait operasi tambang galian C di lokasi tersebut.

Untuk memastikan apa yang sedang terjadi, ia kemudian berinisiatif datang ke lokasi untuk meninjau langsung.
Melihat fakta bahwa operasi galian c sangat dekat dengan bendungan, Anton Aron lantas bertemu pengawas lapangan bernama Ramli.

Ia menjelaskan kepada Ramli bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. SMI merusak lingkungan. Apalagi banyak pohon di sekitar bendungan yang telah tumbang akibat operasi tambang tersebut.

“Ini sudah sekian kali kami berbicara tentang efek dari pembangunan tambang yang dekat dengan fasilitas bendungan seperti ini. Saya mau bilang, jangan ambil material di bagian hulu. Karena lambat laun akan berdampak tidak fungsinya bendungan, mubasir,” tegas Anton Aron yang merupakan anggota DPRD Mabar tersebut.

Menanggapi teguran Anggota DPRD itu, Ramli berusaha menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap bendungan, apalagi sampai dikatakan menyebabkan terjadinya perubahan DAS.

Lahan aktivitas dari PT. Sentral Multikon Indi yang tidak jauh dari lokasi bendungan Tiwu Nampar.

Silang pendapat antar keduanya pun tak terelakkan dan berlangsung alot.
Anton Aron kemudian menyinggung perihal izin penambangan tersebut kepada Ramli.

“Kecuali kalau izin-izin sudah lengkap, saya rekomendasikan harus jauh dari bendungan. Sejauh mungkin sampai tidak ada efeknya nanti untuk aset daerah (bendungan Tiwu Nampar,red) itu,” kata Anton yang juga dari Fraksi PAN tersebut.

Ditanya soal izin tersebut, Ramli kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanya petugas lapangan yang menjalankan tugas sesuai standar dan mekanisme yang telah ditentukan.

Ia pun meminta kepada kedua anggota DPRD itu untuk membicarakan langsung persoalan tersebut dengan pimpinan.
Apalagi jika berkaitan dengan izin. Sebab, sepengetahuan dia, proses izin telah dilakukan sejak bulan Oktober lalu.
Terkait hasilnya seperti apa, dirinya belum tahu.(fon/*)