LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Perjuangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kabupaten Manggarai Barat terkait pemotongan dan pemberhentian kontrak Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kini sudah mendapat jawaban dari Pemkab setempat.

Selain menggelar aksi damai, FSBDSI juga melayangkan surat somasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat somasi bernomor : 08/SU/DPC-FSBDSI/MABAR/I/2022.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan jawaban atas somasi yang dilayangkan oleh FSBDSI.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo menjelaskan beberapa alasan terkait pengurangan gaji TKD.

Pertama, menurunnya rencana penetapan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 270 miliar turun menjadi Rp 163 miliar akibat Covid-19.

Kedua, menurunnya alokasi pendapatan dana DAU dari sebelumnya Rp 512 M menjadi Rp 497 M.

Ketiga, adanya perintah Pemerintah Pusat melalui PMK Nomor : 117 Tahun 2021 tentang kewajiban Pemda untuk mengalokasikan 8% dana penanganan Covid-19 yakni sebesar Rp 39 M.

Merujuk pertimbangan tersebut, pemerintah perlu melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga keseimbangan fiscal daerah dengan mengambil beberapa kebijakan.

“Atas dasar pertimbangan dan penyesuaian belanja maka kita ambil langkah-langkah yang mampu menjaga keseimbangan fiscal daerah,” jelasnya Frans kepada media ini di Labuan Bajo, Selasa (11/1/2022).

Langkah yang diambil yakni  penghapusan pemberiaan tambahan penghasilan bagi PNS terhitung Januari sampai dengan Desember 2021, melakukan penghematan belanja rutin/operasional misalnya perjalanan dinas, ATK dan makan minum ditiadakan dan pengurangan gaji TKD selama 5 bulan dengan kompensasi pengurangan waktu atau jam kerja.

Beberapa kebijakan tersebut sesuai prosedural karena dieksekusi setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

“Kita memutuskan kebijakan tidak memperpanjang masa kerja TKD memiliki landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut serta mempertimbangkan keuangan daerah dan penyederhanaan penyetaran birokrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 dan Nomor : 25 Tahun 2021 serta Menteri Keuangan tanggal 13 Desember 2021 tentang pengangkatan PPPK sebanyak 1.542 orang untuk Kabupaten Mabar Tahun 2022 maka pemerintah daerah secara bertahap melakukan pengurangan Tenaga Kontrak Daerah di Kabupaten Manggarai Barat yang dimulai Tahun 2022,” jelas Sodo.

Pengurangan TKD tersebut, kata dia, akan berlaku secara bertahap dari tahun ke tahun sehingga pada Tahun 2024 sudah tidak ada lagi TKD sesuai larangan dari PP 49 Tahun 2018.

Untuk diketahui, ini isi somasi FSBDSI DPC Manggarai Barat Nomor : 08/SU/DPC-FSBDSI/MABAR/I/2022 yang ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD Manggarai Barat, Jumat, 7 Januari 2022.

Memperhatikan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor BKPPD.870/536/XII/2021 tentang Tenaga Kontrak Daerah (TKD),memperhatikan keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKPPD.814/323/VII/2021 tentang Besaran Honorarium TKD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021,memperhatikan surat Bupati Manggarai Barat Nomor BKPPD.870/322/VII/2021 tentang Pengaturan Jam Kerja Tenaga Kontrak Daerah, memperhatikan Perda APBD Tahun 2020 tentang Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021.

FSBDSI DPC Manggarai Barat meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat terkait beberapa hal di bawah ini :

  1. Terkait dengan upah TKD yang sudah dibahas dalam pengesahan Perda APBD Tahun Anggaran 2020-2021 sudah dibahas dan disah dalam rapat paripurna antara Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat diantaranya terkait anggaran pengupahan TKD Tahun 2021 lalu mengapa pada Tahun 2021 Bupati dan DPRD mengeluarkan kebijakan pemotongan upah TKD sebesar 50% ? Kemanakah uang tersebut dialokasikan? Dan kenapa kebijakan itu dibuat.
    FSBDSI merasa bahwa kebijakan tersebut cacat prosedural karena bertentangan dengan Perda APBD Tahun 2020.
  2. Di dalam surat pemberitahuan Bupati Manggarai Barat dengan Nomor BKPPD.870/536/XII/2021 memerintahkan Kepala OPD melarang mempekerjakan TKD sebelum adanya surat keputusan pengangkatan kembali TKD dari Bupati Manggarai Barat.
    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Edi Endi akan memberhentikan 589 orang TKD, sementara pada pemerintahan yang sebelumnya tidak melakukan kebijakan yang sama yaitu mulai dari Tahun 2005 sejak pembentukan Kabupaten Manggarai Barat sampai Tahun 2020 semenjak berakhirnya periode pemerintahan Gusti Dula.
  3. FSBDSI menilai bahwa kebijakan Bupati Manggarai Barat bersama DPRD berpotensi melanggar UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, dan UU Otonomi Daerah.
  4. Total jumlah TKD Kabupaten Manggarai Barat lebih kurang 3000 orang.
    Sehungan dengan hal tersebut, FSBDSI menuntut dan menyampaikan dengan tegas agar Bupati Manggarai Barat dan DPRD benar-benar menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan Pancasila. (fon)