OELAMASI, NTT PEMBARUAN.com – Sekda Kabupaten Kupang, Obet Laha membuka sosialisasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kupang Tengah.

Kegiatan ini berlangsung di Gereja GMIT Ebenhazer Tarus Barat, Kecamatan Kupang Tengah, Selasa (16/11/2021).

Hadir saat itu, Kapolsek Kupang Tengah, Elpidus Kono Feka, Kepala Bapenda Kabupaten Kupang, Oktovianus Tahik, Camat Kupang Tengah, Ridolf Talaan, para Kades dan Lurah se-Kecamatan Kupang Tengah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagai salah satu sumber penerimaan di sektor pajak daerah telah menjadi agenda, fokus serta prioritas pemerintah yang terus diupayakan peningkatan penerimaannya.

Langkah dan strategi dalam bentuk kebijakan, inovasi maupun kolaborasi telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sekda Obet Laha dalam sambutannya menjelaskan, Pemkab Kupang telah menjalin berbagai kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Salah satunya kerjasama dengan Badan Pertanahan tentang pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selain memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, serta menghadirkan pengelolaan pajak daerah yang efektif dan tertib.

Pemkab Kupang juga telah menggandeng sektor Perbankan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai mitra dalam menyediakan layanan pembayaran pajak daerah secara non tunai dan online.

” Untuk mencapai maksud tersebut, kita harus menyadari bahwa ada tahapan yang paling menentukan dalam pengelolaan pajak daerah yakni tahap pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2. Dimana, tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perubahan subjek maupun objek sehingga dapat dilakukan pemutakhiran, untuk ditetapkan sebagai target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran berikutnya,” urai Sekda Obed Laha.

Peningkatan penerimaan pajak daerah adalah mutlak tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah di daerah ini. “Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu penerimaan objek pendapatan asli daerah yang sangat menentukan dan menjadi tolak ukur kemandirian fiskal kita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,” ujar Obet Laha.

Dari hasil review BPK terhadap kemandirian fiskal daerah menunjukan bahwa Kabupaten Kupang masih termasuk kategori belum mandiri secara fiskal, dengan angka 0, 0535 pada Tahun 2018 dan 0, 438 pada Tahun 2019.

“Hal ini berarti, secara fiskal kemampuan pendapatan asli daerah kita, hanya bisa membiayai kebutuhan belanja daerah pada angka 5% yang artinya 95% kemampuan fiskal kita masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sebagai pemerintah dan aparatur Pemda, kita tentu memiliki harapan untuk menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Semuanya akan dicapai jika ada koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang positif dari seluruh pihak dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya di segala sektor yang ada didaerah ini,” sebut Obed.

Ia berharap, kegiatan pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 yang dilaksanakan hari ini, Selasa (16/11/2021) bisa menjadi suatu langkah perubahan yang baik untuk bersama membangun kekuatan dalam menghadirkan data PBB-P2 yang mutakhir demi meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2022.

“Semoga semua peserta sosialisasi bisa menjadi bagian penting bagi masyarakat agar masyarakat bisa memahami pentingnya membayar pajak. Berilah pemahaman yang baik kepada peserta agar tidak merasa enggan untuk membayar pajak,” tutupnya. (Prokopim Setda Kab.Kupang/red)