LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com– Warga Kesatuan Masyarakat Racang Buka (KMRB) yang merupakan para penghuni (pertanian, perkebunan, dan pemukiman) dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang-Bowosie RTK.108 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Manggarai Barat (Mabar), Senin (15/11/2021).

Mereka meminta kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menindaklanjuti kepastian atas hak tanah dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang, Bowosie RTK.108, Senin ( 15/11/2021).

Stefanus Jeferson dalam aksi itu mengatakan, masyarakat KMRB membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

” Yang kami mau adalah kehadiran Pemerintah Daerah dan DPR, untuk sama-sama memperjuangkan ke Pemerintah Pusat soal hak atas tanah dalam Kawasan Hutan Produksi Nggorang, Bowosie RTK 108 itu.

Menurut dia, Bupati dan DPRD itu dipilih oleh rakyat maka wajib hukumnya Pemerintah Pusat melayani dan tidak serta merta melahirkan keputusan, tetapi perlu juga mendengar rakyat jelata dari bawah.

“Itulah sebabnya, kami mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD hari ini, Senin (15/11/2021), untuk bersama -sama ke Pemerintah Pusat karena keptusannya nanti ada di sana. Kalau Bupati dan DPRD pergi sendiri-sendiri atau hanya surat menyurat tidak akan menyelesaikan masalah”, ungkap Stefanus.

Yang sangat disayangkan, ujar Stefanus, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat saat aksi ini tidak berada di tempat.

Terkait aksi hari itu, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan 4 hari yang lalu.

” Hari ini, Senin (15/11/2021) Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat. Padahal 4 hari yang lalu kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa kami akan datang untuk menyampaikan aspirasi”, terang Stef.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan masyarakat Racang Buka saat itu antara lain, 150 hektar yang dikuasai oleh masyarakat adalah hak masyarakat dan meminta kepada BPN harus memproses legalitas atas kepemilikannya.

Di atas lahan 150 hektar itu tidak ada milik BOP LBF, dan Stef minta kepada pemerintah untuk mengeluarkan BOP LBF dari kawasan itu.

Dikatakannya, hak masyarakat atas kepemilikan tanah tersebut sudah jelas yaitu ada program dari tata ruang hutan kemudian SKB 4 Menteri dan ada program IP4T.

” Hak masyarakat sudah jelas ada program dari tata ruang hutan kemudian ada SKB empat Menteri No. 357, kemudian ada program IP4T dan itu sudah dibentuk sejak lama jauh sebelumnya datangnya BOP dan itu sudah kami miliki semua kemudian ada usulan dari pemimpin terdahulu mulai dari Bupati Fidelis Pranda dengan Gusti Dulla sudah jelas di situ”, terangnya.

Ia berharap, pemerintah harus konsisten dengan aturan yang sudah ada dan kepada BPN Manggarai Barat jangan hentikan proses IP4T yang sudah berjalan bersama rakyat.

Seperti disaksikan media ini di Labuan Bajo, Senin (15/11/2021) kehadiran masyarakat Racang Buka disambut baik oleh Anggota DPRD Manggarai Barat, BPN Manggarai Barat dan BOP LBF Labuan Bajo. Ketika masyarakat Racang Buka mendatangi Kantor Bupati Manggarai Barat sempat dihentikan di depan pintu masuk dengan alasan pemerintah masih melayani salah seorang Menteri dari pusat.

Tidak lama kemudian masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Mabar, namun sayangnya Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tidak ada di kantor.

Nampak mobil dinas Wakil Bupati Mabar masih terparkir di samping Kantor Bupati.(fon)