LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com– Beberapa waktu lalu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat (Mabar) meluncurkan Buku Pintar Kepala Desa, Selasa (2/11/2021). Peluncuran Buku Pintar Kepala Desa ini merupakan sebuah terobosan baru di wilayah hukum Kejari Mabar guna mencegah penyelewengan dana desa, serta menjadi pedoman administrasi pemerintah desa dan beberapa dinas terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bambang Dwi Murcolono, SH., MH menjelaskan hingga saat ini, Buku Pintar Kepala Desa yang dirumuskan olehnya bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah terdistribusi kepada 41 desa di Mabar.

“Buku Pintar yang kita luncurkan kali lalu, saat ini telah tersalurkan kepada 41 desa. Artinya, masih banyak desa yang belum mendapat Buku Pintar ini,” kata Kajari Mabar, Bamban Dwi Murcolono, SH, MH kepada media ini, Kamis (11/11/2021).

Kata dia, banyak kepala desa yang telah minta pendampingan Kejari agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Setelah kita luncurkan Buku Pintar Kepala Desa, banyak kepala desa yang minta Kejaksaan untuk melakukan pendampingan agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Tentu hal ini sangat baik sehingga meminimalisir penyelewengan dana desa,” jelasnya.

Bambang menjelaskan, Buku Pintar Kepala Desa ini sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Penggunaan anggaran desa dapat dikontrol melalui sistem yang telah dimuat dalam buku ini.

“Harapan saya, para kepala desa segera memperoleh Buku Pintar Kepala Desa ini agar mereka tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Tujuan penerbitan buku ini, untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya tindakan korupsi. Buku ini sangat membantu para kepala desa dalam memimpin,” papar Bambang.

Lebih lanjut Kajari Bambang, pemerintah desa harus memiliki pedoman khusus dalam penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan desa lainya agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

“Kalau para kepala desa pelajari dan memahami isi buku ini akan menyelematkan mereka dari tindak pidana korupsi. Dengan begitu, dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Buku ini diterbitkan dengan tujuan agar kepala desa dapat mempertanggungjawabkan dana desa serta diharapkan seluruh kepala desa di Kabupaten Manggarai Barat dapat mempedomani buku tersebut agar terhindar dari kasus tindak pidana korupsi terkait dana desa,” tegasnya.

Selain upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kata Bambang, Buku Pintar ini juga merupakan pedoman untuk penyamaan persepsi lintas instansi.

“Buku ini juga membantu kepala desa dan instansi-insransi terkait seperti PU, Inspektorat, DPMD, dan BPKD dalam hal kordinasi teknis terkait kegiatan atau pertanggungjawaban dana desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Lendong, Fransiskus Dir menyampaikan apresiasi atas niat baik pihak Kejari dan Pemerintah Mabar yang telah melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Atas nama Pemerintah Desa Lendong, saya apresiasi peluncuran Buku Pintar ini. Ini sangat membantu kami, agar kami tidak terjebak pada tindakan yang merugikan kami sendiri dan keuangan negara,” ucapnya.(fon)