KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat terusmendorong percepatan sertifikat untuk pertumbuhan ekonomi.”Pertumbuhan ekonomi NTT harus menjadi kesatuan perencanaan dengan sertifikat kepemilikan lahan.

Maka pembangunan di NTT tergantung juga pada kebijakan-kebijakan percepatan sertifikat kepemilikan lahan”, kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Demikian diungkapkan Gubernur NTT Viktor dalam diskusi publik bersama Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria yang berlangsung secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Gubernur Laiskodat yang didampingi Wagub NTT, Josef A. Nae Soi saat itu mengatakan, desain pembangunan melalui sertifikasi kepemilikan lahan harus terus dikerjakan.

Ia berharap, kehadiran BPN di NTT bisa mendorong agar daerah ini menjadi provinsi yang baik melalui pelayanan percepatan kepemilikan tanah.

Baca juga :  Gubernur NTT Undang Menteri Parekraf ke Bukit Kelabba Maja

“Saya mengapresiasi dan memberikan _respect_ setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kanwil BPN NTT yang selama ini menjalankan tugas dengan sangat luar biasa dan pro aktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” ungka Gubernur Laiskodat.

“Kita mendorong BPN untuk membuat program-program agar para petani di desa-desa mempunyai sertifikat anahnya sendiri. Sehingga bisa menjadi jaminan saat melakukan pinjaman kredit pada bank. Ini agar apa yang saat ini lembaga perbankan takutkan untuk memberikan kredit pertanian karena high risk itu dapat menjadi kepastian jaminan dari sertifikat lahan yang dimiliki para petani,” jelas Gubernur.

Gubernur juga menginginkan untuk secepatnya bisa sertifikasi kepemilikan lahan yang mendukung pada pembangunan pariwisata.

Baca juga :  Gubernur VBL Dukung Laut NTT Akan Dilintasi KLTS 

Kementerian ATR / BPN diharapkan untuk memperhatikan pulau-pulau terluar untuk dapat diurus kepemilikan lahannya sehingga memudahkan pengawasan dan kontrol pembangunan dengan baik dari sisi pariwisata.

“Terima kasih pada Kementerian ATR/ BPN juga mengenai lahan seluas 2000 Ha di Kabupaten Kupang yang dulunya menjadi tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi kini dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk tambak garam,” tambahnya. (red/*)