LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com-Proyek pembangunan persemaian modern yang berlokasi di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat menimbulkan banyak pertanyaan publik karena tidak diawali sosialisasi kepada masyarakat.


Salah seorang putra Labuan Bajo yang juga politisi PDI Perjuangan, Petrus D. Ruman, SH kepada media ini, Minggu (29/8/2021) mengatakan, sosialisasi keberadaan suatu proyek wajib hukumnya.
Ia juga mengatakan, penjelasan yang disampaikan oleh Kepala UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat, Stefanus Nali justru menimbulkan berbagai spekulasi.


Sosialisasi terhadap masyarakat akan adanya suatu kegiatan pada suatu misalnya proyek di daerah itu Wajib hukumnya dan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala KPH Kabupaten Manggarai Barat justru menyebabkan munculnya berbagai spekulasi”, ungkap pria yang disapa Piter ini. kepada media ini.


Selain itu lanjut Piter, penjelasan yang disampaikan oleh Kepala UPT KPH Kabuapten Manggarai Barat tidak memenuhi syarat kebutuhan publik sebagaimana diatur dalam undang undang soal informasi dan tranparansi.
Misalnya, soal berapa jumlah lahan yang dialih fungsi, apa jenis tanaman yang di budidayakan serta peruntukannya kepada siapa? Mengapa pembudidayaan ini di hutan yang merupakan penopang untuk kebutuhan air masyarakat? Kapan program ini disosialisasikan kepada masyarakat?, tanya Piter.

Baca juga :  Bupati Manggarai Lantik Sepuluh Pejabat Baru


Menurut Piter, lokasi pembabatan hutan di daerah yang merupakan satu kesatuan dalam 7 hutan Bowosie yang jumlahnya sekitar 400 hektar dan yang dikelola oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 30 hektar untuk proyek pembangunan persemaian modern masih menjadi perdebatan publik.


“Apakah ada maksud yang terselubung di dalamnya? Saya yakin, ada hal terselubung yang secara sengaja di lakukan dengan dalil untuk dan atas nama program rehabilitasi hutan dan lahan yang membutuhkan bibit tanaman kayu kayuan maupun tanaman MPTS. Pemerintah tidak boleh jalan sendiri menurut apa yang direncanakannya,partisipasi publik itu syarat utama dalam membangun, karena ini untuk siapa kalau bukan untuk publik?”, ucap pria kelahiran Kampung Handel itu.

Baca juga :  PHRI NTT Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah


Lebih lanjut ia menjelaskan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) itu adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan.


” Bagaimana penjelasannya dengan yang dilakukan adalah pembabatan atau penebangan hutan? secara harafiah dimaknai seperti di tebang lalu di rehabilitasi. Ini penjelasan yang mengada ada. Apakah tidak ada daerah lain misàlnya bukan di lahan hutan produksi yang bisa digunakan untuk program pembibitan ini? Saya kira banyak lahan yang bisa digunakan untuk itu, dan tidak harus di daerah hutan produksi”, jelasnya.


Terkait fungsi koordinasi, Piter mempertanyakan mengapa tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.


” Kaitannya dengan fungsi koordinasi, mengapa tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif). Ini tidak sesuai dengan undang undang pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengatur dan mengevaluasi seluruh pembangunan yang ada di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya”, ungkapnya.

Baca juga :  Gubernur VBL : "Nahdlatul Ulama Milik Kita Bersama"


” Jika pemerintah pusat bisa dapat melakukan apapun di daerah, tanpa harus koordinasi, apa peran dan fungsi pemerintahan daerah? Hal ini juga menggambarkan ada sesuatu yang terselubung dalam program ini”, tutupnya.(fon)