KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Sebanyak 2.072 nara pidana (Napi) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima remisi pada  Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (17/8/2021).

Remisi itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM, pada Upacara HUT Ke-76  Kemerdekaan RI  di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kupang, Selasa (17/8/2021).

 2.072 nara pidana yang telah menerima remisi dengan besarannya masing-masing, remisi umum (RU)  I sebanyak 2053 orang 1 bulan,  380 orang  2 bulan, 294 orang 3 bulan, 525 orang 4 bulan, 346 orang, 5 bulan  dan 6 bulan sebanyak 112 orang.

Sedangkan, RU II yang langsung bebas  sebanyak 19 orang meliputi, 1 bulan sebanyak 11 orang, 2 bulan sebanyak 1 orang, 3 bulan sebanyak 5 orang, dan 5 bulan sebanyak 2 orang.

Baca juga :  Wagub Nae Soi Ajak Masyarakat NTT Bangun Sikap Optimis

Wagub Nae Soi berharap, dengan remisi yang diberikan ini bisa merefleksikan kesalahan mereka untuk tidak mengulanginya lagi perbuatannya.  Apa lagi mereka yang dapat remisi langsung bebas itu karena mereka juga kembali ke dalam lingkungan masyarakat, maka jangan melakukan kesalahan lagi.

“Semoga dengan pembinaan dan keterampilan yang sudah diberikan di LP bisa membuat mereka melanjutkan keterampilan apa yang mereka sudah dapatkan di sini, sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain,” harap Wagub NTT.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Merciana D. Djone, SH menjelaskan, narapidana yang berhak mendapatkan remisi adalah mereka yang memiliki syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukumam disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung tanggal pemberian remisi, serta telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Baca juga :  Upacara HUT Ke-76 Kemerdekaan RI di Mabar Dilaksanakan Secara Virttual

Syarat lainnya, nara pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu,  telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi,telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan BNPT serta menyatakan ikrar kepada NKRI secara tertulis bagi napi WNI atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi napi WNA. (red)