KUPANG, NTT PEMBARUAN.com –  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Kupang kembali diperpanjang, terhitung 11 – 24 Agustus 2021 mendatang.

Perpanjangan PPKM Level 4 itu mengacu pada Instruksi Wali Kota Kupang Nomor : 058/Bag.HK.443.1/VIII/2021 tentang perpanjangan kedua PPKM Level 4 di Kota Kupang dalam rangka pengendalian penyebaran corona virus disease 201 tanggal 10 Agustus 2021.

Langkah itu, sebagai tindaklanjut arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, perlu meningkatkan penegakan protokol kesehatan dan menerapkan perpanjangan kedua PPKM Level 4  di Wilayah Kota Kupang.

Secara lengkap, inilah  isi perpanjangan kedua PPKM Level 4 di Kota Kupang:

Pertama, semua pihak wajib disiplin dan penuh tanggung jawab mentaati protokol kesehatan di tempat umum seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Kedua, PPKM Level 4 sebagai berikut, a) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, b) pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial adalah sektor yang tidak berhubungan langsung dengan pencegahan maupun penanganan pandemi Covid-19 atau yang bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH), pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)), b) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, c) perhotelan non  penanganan  karantina dan d) industri orientasi eskpor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Dapat beroperasi dengan ketentuan, a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%  staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25%  untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. b} sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%  staf;

Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25%  maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat

Baca juga :  Transportasi Dalam Wilayah NTT, Para Penumpang Dibebaskan dari Serfitikat Vaksin

Untuk pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong,agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan protokol kesehatan ketat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang wajib berkoordinasi dengan PD Pasar, TNI/Polri dan instansi terkait untuk penerapan pembatasan di pasar tradisional yang diatur secara tersendiri dengan edaran dari Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Kota Kupang.

Supermarket, minimarket, toko kelontong dan toko/pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50% , khusus toko/kios yang melayani kebutuhan pokok pasien pada Kompleks Rumah Sakit tetap dibuka sesuai jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha wajib menyiapkan tempat mencuci tangan.

Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/ pengelola/penanggung jawab usaha wajib menyiapkan tempat mencuci tangan.

Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita .

Pemesanan makan/minum di atas pukul 20.00 Wita wajib dibawa pulang/delivery/take away. Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makan/minum di atas pukul 20.00 Wita wajib dibawa pulang/ delivery/take away.

Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dengan pembatasan 25%  dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya, untuk tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25%  atau maksimal 30 orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Baca juga :  Kabar Gembira, Angka Kasus Covid-19 di Mabar Terus Menurun

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, lokasi seni/budaya, tempat hiburan, pub, karoke, pitrad, dan area publik lainnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain, diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat  dan olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Transportasi umum dalam kota (kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional/online, dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Melakukan pemeriksaan melalui operasi Prokasih (protokol kesehatan kasih) dan bila perlu melakukan penyekatan di setiap pintu masuk (gerbang) Wilayah Kota Kupang terhadap pelaku perjalanan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum dari luar wilayah Kota Kupang (pesawat udara, bis dan kapal laut) yang hendak memasuki Wilayah Kota Kupang.

Bagi pelaku perjalanan darat yang akan memasuki Wilayah Kota Kupang wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1 x 24 jam sebelumnya atau hasil negatif rapid test PCR yang dikeluarkan maksimal 2 x 24 jam sebelumnya, kecuali TNI/Polri yang sedang melaksanakan tugas, dan  pejabat daerah/negara yang sedang melaksanakan tugas.

Bagi pelaku perjalanan darat (sopir, awak dan/atau penumpang) yang memiliki suhu tubuh di atas 37,80 C dilarang memasuki Wilayah Kota Kupang. Bagi warga Kota Kupang yang melakukan perjalanan darat ke luar wilayah Kota Kupang, wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1 x 24 jam sebelumnya atau hasil negatif rapid test PCR yang dikeluarkan maksimal 2 x 24 jam sebelumnya untuk masuk kembali ke Wilayah Kota Kupang.

Bagi pelaku perjalanan laut/udara wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1 x 24 jam sebelumnya atau hasil negatif rapid test PCR yang dikeluarkan maksimal 2 x 24 jam sebelumnya.

Khusus dalam peristiwa kedukaan, agar dapat segera dilakukan pemakaman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kegiatan ikutan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Ketiga, Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya untuk penerapan pembatasan pelaku perjalanan yang diatur secara tersendiri dengan edaran dari Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Baca juga :  PPKM Level 3 di Mabar Lebih Pada Edukasi dan Tindakan Persuasif

Keempat, setiap warga Kota Kupang yang telah di tetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau Bansos dan penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat Kota seperti  KTP, Akta dan lain-lain, kecuali alasan kesehatan tidak memungkinkan divaksinasi yang dibuktikan dengan keterangan dokter dari Puskesmas/Klinik Kesehatan/Rumah Sakit.

Kelima, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berkoordinasi dengan instansi terkait wajib mensosialisasikan secara terus menerus PPKM dan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kota Kupang.

Keenam, Dinas Kesehatan Kota Kupang wajib menyampaikan data pasien Covid-19 (by name/by address/by phone) yang melaksanakan isolasi mandiri kepada kelurahan untuk diawasi secara ketat oleh Satgas Covid-19 Kelurahan, RT/RW setempat bekerjasama dengan Puskesmas setempat.

Ketujuh, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang,  Satgas/Gugus Tugas Covid-19 dan instansi terkait lainnya sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan operasi termasuk di malam hari untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan tersebut dan bila terjadi pelanggaran diberikan sanksi yang tegas sesuai KUHP, UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Kedelapan, pembagian sektor esensial, non esensial dan kritikal serta pengaturan jadwal kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang selama penerapan PPKM Level 4, diatur secara tersendiri dengan edaran dari Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kota Kupang.

Kesembilan, pada saat Instruksi Walikota ini mulai berlaku, Instruksi Walikota Kupang Nomor 050/HK.443.1/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Kupang dalam rangka pengendalian penyebaran corona virus disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesepuluh, Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021. (red/*)