LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Sebanyak 56 sekolah di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) belum memiliki sertifikat tanah. Sementara, sertifikat tanah adalah salah satu syarat utama untuk membangun gedung sekolah termasuk fasilitas lainnya di sekolah itu.

“Rencananya tahun depan, 56 sekolah itu akan dibangun, tetapi syarat utamanya adalah status lahan harus bersertifikat,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat, Bernadus Dandur kepada media ini di Labuan Bajo, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut dikatakannya, ada 56 sekolah  yang diusulkan untuk dibangun Tahun 2022 dengan syarat utamanya adalah sertifikat tanah sekolah. Tapi saat ini, 56 sekolah itu belum memiliki sertifikat tanah.

Karena itu, ia minta kepala sekolah untuk segera mengurus sertifikat tanah sekolahnya masing-masing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga peluang yang ada jangan sia-sia.

Baca juga :  Kapolres Mabar Bersama Timnya Pantau Lokasi Wisata Pulau Komodo

Terkait 56 sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah itu, pihaknya sudah melaporkan ke Bupati Manggarai Barat sehingga bisa dipermudahkan dalam proses penerbitan sertifikat tanahnya nanti.

“ Kita upayakan semaksimal mungkin, supaya peluang ini jangan sia-sia, minimal BPN  sudah turun ke lokasi untuk  mengukur luas lahan sekolah keseluruhannya, dan tinggal menunggu penerbitan sertifikat saja,” kata Bernadus tanpa menyebutkan secara rinci sekolah –sekolah mana yang belum memiliki sertifikat tanah itu.

Hak Anak Tetap Diperhatikan

Kepada para guru, ia juga mengingatkan, agar dalam situasi pandemi Covid-19 dengan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) hal yang utama dan terpenting adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan antara lain kesiapan  tenaga pendidik dalam harmonisasi capaian-capain pendidikan, ketersediaan jaringan internet yang merata, dan ketersediaan alat belajar digital perlu diperhatikan.

Baca juga :  Pemdes Gurung Didorong Untuk Buka Jalan Baru Menuju SMKN 2 Welak

“Kita selalu mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat, agar berbagai inovasi dilakukan sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap ada di saat situasi pandemi Covid-19  seperti ini. Apakah dengan cara melakukan kunjungan rumah dan sebagainya. Intinya, anak– anak tetap mendapatkan hak pendidikan karena untuk sementara tatap muka itu dilarang ,” urainya.

Larangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka itu, lanjut dia, mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bersama  4 Menteri, yang salah satu poinnya melarang pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring.

SK Bersama 4 Menteri itu, telah ditindaklanjutinya ke sekolah—sekolah yang ada di Kabupaten Manggarai Barat berupa surat penegasan untuk melarang KBM tatap muka dan diganti dengan PJJ atau secara online dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan, baik peserta didik, guru maupun masyarakat. (fon)