Rencana Dirumahkan TKD Mabar, Petrus : Itu Kebijakan Keliru

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Rencana Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar), untuk merumahkan sejumlahTenaga Kontrak Daerah (TKD) di daerahnya dengan alasan efisiensi anggaran merupakan suatu kebijakan yang sudah keliru.

“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Tetapi,  pertimbangan kebijakan tersebut memang sudah keliru,” tandas Petrus D. Ruman, SH, salah satu lawyer di Manggarai Barat kepada media ini di Labuan Bajo, Minggu (18/7/2021).

Menurut Piter, kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan merumahkan sejumlah TKD di daerahnya dengan alasan efisiensi anggaran adalah gagal logika berpikir.

Pemerintah harus membaca terlebih dahulu dasar aturan yang memungkinkan kebijakan itu dilakukan. Harus mulai dari sebuah keinginan untuk melakukan evaluasi kinerja, sehingga akan terlihat  apakah perlu pengurangan atau penambahan tenaga kerja, bukan karena ada atau tidaknya anggaran.

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah daerah tersebut dianggap berpengaruh secara psikologis kepada ribuan TKD di lingkup Pemkab Manggarai Barat  termasuk keluarganya, apa lagi kebijakan itu dilakukan saat ekonomi masyarakat morat marit pada masa  pandemi Covid- 19 sekarang.

Baca juga :  Bantuan Kepada Korban Seroja Terus Mengalir ke NTT

“Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak psikologis TKD termasuk keluarganya, setelah wacana itu dilaksanakan?  Bukankah pada saat ini, masyarakat harus fokus bagaimana menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dengan meningkatkan daya tahan tubuh? Bukankah faktor penunjang utama peningkatan imun tubuh itu adalah suasana yang tidak cemas, takut dan kwatir,”tanya Piter.

Menurut, putra kelahiran Handel, Manggarai Barat itu, secara hukum wacana tersebut tidak memiliki dasar pijak yang jelas, dan secara managemen tata kelola tidak memiliki argumentasi yang benar.

Justru sebaliknya, lanjut dia,  wacana itu sangat mengganggu psikis ribuan tenaga kontrak dan keluarganya, dan secara politis kebijakan itu bisa menggambarkan pemerintah  lagi mati gaya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kebijakan merumahkan TKD itu tidak ada aturannya. Sedangkan, yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor : 5 Tahun 2014 hanya mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca juga :  Antisipasi Penularan Covid-19, Semua Guru di Mabar Harus Divaksinasi

Secara hukum, kata politisi PDI Perjuangan Manggarai Barat itu, terminologi merumahkan dan PHK itu memiliki makna yang berbeda, berkaitan dengan hak dan kewajiban.

“Jadi,tidak ada dasar yang membolehkan seorang pejabat melakukan PHK hanya karena alasan menghematkan keuangan daerah,” tegasnya.

Sedangkan,  pemutusan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan dengan hormat karena pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, kedua, meninggal dunia, ketiga, atas permintaan sendiri, empat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengangguran PPPK, dan kelima, tidak cakap jasmani dan rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Selanjutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena, pertama, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana,.

Baca juga :  Polisi Pantau Harga Obat di Sejumlah Apotek di Mabar

Kedua, melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat, atau tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. (fon)