LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Alasan efisiensi anggaran,  Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat  (Pemkab Mabar) sedang melakukan kajian dan analisis untuk memberhentikan sejumlah tenaga kerja daerah (TKD) di daerah itu.

“Kita sudah membentuk tim kajian dan analisis. Tim ini bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Barat. Tim ini sedang mengkaji dan mengevaluasi semua TKD yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Mabar,” kata Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng kepada media ini via telepon selulernya di Labuan Bajo, Kamis ( 15/7/2021).

Alasan pemberhentian TKD itu, menurut dia, dalam rangka melakukan efisiensi anggaran, dimana saat ini kasus  Covid-19 di daerah itu cukup tinggi.

Dia menyebutkan,  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat baru mencapai sebesar Rp 40 miliar dari target sebesar Rp 270 miliar ditambah refocusing, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai itu juga belum tahu pasti berapa jumlah TKD yang akan dirumahkannya nanti karena masih menunggu hasil kajian dan analisis tim yang telah dibentuk.

Baca juga :  Nali : Pembangunan Persemaian Modern di Labuan Bajo Murni Bantu Masyarakat

“Tentunya, mereka (TKD,red)  yang dirumahkan itu nanti akan diberi pesangon. Tetapi, saya belum tahu berapa besar pesangon yang akan diberikan kepada masing-masing TKD itu, karena semuanya masih dalam tahap kajian tim,” ujar Wabup Weng.

Lebih lanjut, ia mengatakan, evaluasi yang akan dilakukan tim nanti menilai kinerjanya masing-masing, dan sampai saat ini belum ada target yang pasti soal berapa jumlah TKD yang akan diberhentikan.

“Evaluasi kinerja yang dinilai oleh tim itu nanti, apakah TKD itu sungguh-sungguh bekerja atau karena alasan Covid-19, mereka (tenaga kontrak,red) hanya datang absen, duduk-duduk lalu pulang,”cetusnya.

Dikatakanya,  TKD itu bekerja berdasarkan SK  kontrak Bupati Manggarai Barat yang  setiap tahunnya diperpanjang. Dalam surat perjanjian  kontrak kerja itu, dimana salah satu poinnya menyebutkan,  kalau pemerintah daerah tidak punya uang  maka mereka  (tenaga kontrak,red) bisa diberhentikan.

Baca juga :  Polisi Pantau Harga Obat di Sejumlah Apotek di Mabar

Ia paham, memberhentikan TKD  dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang tidak manusiawi. Tetapi, karena alasan efisiensi anggaran mau tidak mau hal itu dilakukan dengan memberikan pesangon.

Dirinya juga menyadari, rencana memberhentikan sejumlah tenaga kontrak daerah itu akan menimbulkan banyaknya pengangguran di Manggarai Barat.

Karena itu, ia berharap, mereka yang nantinya diberhentikan bisa dipekerjakan kembali di sejumlah hotel, restauran dan usaha lainnya yang ada di Kota Labuan Bajo.

“Kita minta pihak hotel dan restauran  untuk mengangkat mereka (tenaga kontrak,red) sebagai karyawan/i-nya. Tapi, tentunya melalui seleksi sesuai kebutuhan masing-masing hotel dan restauran,” ujarnya.

Misalnya, kebutuhan untuk tenaga security, cleaning service, penata ruangan dan pelayan hotel atau restauran tidak perlu didatangkan dari Jawa,  karena anak-anak lokal juga punya kemampuan untuk itu.

“Kalau kita berhemat, maka tahun depan tidak membebankan daerah lagi.  Uang itu, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Misalnya, untuk pengadaan pupuk para petani, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rumah layak huni, dan sebagainya,”urai dia.

Baca juga :  Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur Diancam 15 Tahun Penjara

Rencana dirumahkannya sejumlah TKD itu, menurut dia, tidak ada kepentingan politik, apa lagi politik balas dendam.

“Tidak ada unsur politik.  Kalau politik, kami tau targetnya berapa orang yang mau diberhentikan. Memang, kebijakan seperti  ini tidak populis dan tidak disenangi oleh masyarakat, terutama TKD yang nantinya diberhentikan. Tetapi sebagai pemimpin, kami harus berani mengambil keputusan, sehingga tahun depan kita sudah bisa merasakan pengeluaran uang sekian miliar selama ini bisa kita kurangi,”tukasnya. (fon)