Diduga Korupsi DD, Mantan Kades Racang Welak dan Bendaharanya Jadi Tersangka

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com. Aparat Kepolisian Polres Manggarai Barat telah menetapkan Mantan Kepala Desa Racang Welak, Kecamatan Welak periode 2014-2018, BB (53) dan Mantan Bendahara Desa  Racang Welak periode 2014-2018, YB (36) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa (DD)  Tahun 2017-2018, Rabu (16/6/2021).

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si. menjelaskan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana  korupsi dalam pengelolaan dana Tahun 2017—2018.

Tahun Anggaran 2017,  Desa  Racang Welak mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 778.289.321, tetapi mereka melakukan pembayaran fiktif untuk beberapa item pengeluaran seperti pembayaran HOK dan biaya pembelian dan pengangkutan material lokal.

Bukti-bukti yang dicantumkan dalam dokumen pertanggungjawaban, sebagiannya tidak sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya,ungkap Kapolres Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan antara lain, pekerjaan fisik berupa pembangunan drainase dan tanggul penahan tanah, pembangunan MCK dan pembangunan jalan telford, yang tersebar di beberapa dusun di Desa Racang Welak.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2018 Desa  Racang Welak kembali mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp  1. 110.784.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa item pekerjaan dan pembiayaan lain,  pekerjaan pembangunan PLTA di Dusun Wae Dangka, pembangunan drainase, bantuan  lantai rumah sehat untuk fakir miskin, bantuan insentif kader posyandu, belanja pemberian makanan tambahan, bantuan beras untuk disabilitas, pengadaan benih sayur, pengadaan ternak dan pengadaaan sound system.

Dari dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa, baik untuk Tahun Anggaran  2017 maupun Tahun Anggaran  2018 yang dibuat oleh bendahara desa, ditemukan adanya indikasi penyimpangan antara lain, pertama, terdapat kekurangan volume pekerjaan  dan belanja fiktif pada Tahun Anggaran 2017  dan  2018.

Baca juga :  Kapolres Matim : “Kami Butuh Dukungan Masyarakat”

Kedua, ditemukan kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan pembangunan PLTA Tahun Anggaran 2018, dan ditemukan penggelembungan belanja bahan non lokal untuk pembangunan PLTA Tahun Anggaran  2018.

Dalam hal pengelolaan dana desa, yang bertanggungjawab dalam hal pembayaran adalah bendahara desa atas perintah dan persetujuan  kepala desa.

Dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil, ditemukan adanya kekurangan volume pada item pekerjaan drainase, dan TPT, demikian juga hasil pemeriksaan pekerjaan PLTA oleh Ahli Elektro, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Modus Operandinya

Bahwa dalam pengelolaan dana desa, kepala desa bersama bendahara desa, baik pada Tahun 2017 maupun 2018 melakukan pembayaran fiktif untuk beberapa item pengeluaran seperti pembayaran HOK dan biaya pembelian dan pengangkutan material lokal.  Bukti-bukti yang dicantumkan dalam dokumen pertanggungjawaban, sebagiannya tidak sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya.

Baca juga :  Polres Mabar Buka Gerai Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat

Bahwa kepala desa bersama bendahara desa diduga mengurangi volume pekerjaan dari yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawban penggunaan dana tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan terpasang, hal itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli baik dari Ahli Tehnik Sipil maupun Ahli Elektro.

Perbuatan para tersangka tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah Nomor   22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  13 Tahun 2013   tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

Baca juga :  Kapolres Mabar : Salah Satu Indikator Pertumbuhan Ekonomi Faktor Keamanan

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 05 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018, dan  Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil audit  dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 145.292.661 ( Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). (fon)