Diduga Memberikan Keterangan Palsu, Kejati NTT Langsung Amankan HF dan ZD

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com –  Kamis,  11 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, HF dan ZD langsung diamankan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) di rumah pengacara senior, Anton Ali,SH di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kota Kupang.

Keduanya ditangkap aparat Kejati NTT karena diduga telah memberikan keterangan palsu saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula dalam kasus   jual beli aset tanah seluas 30 hektar milik negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

“Keduanya, sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan di Kejati NTT selama kurang lebih 6 jam, dan sudah ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) Penfui Kupang,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim,SH kepada Wartawan di Kupang, Jumat (12/2/2021).

Baca juga :  Tangani Badai Seroja, DPRD NTT Hargai Langkah Cepat Pemprov NTT

HF dan ZD ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah memberikan keterangan palsu dengan tujuan menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan korupsi jual beli aset tanah seluas 30 hektar milik negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sebesar Rp 1, 3 Triliun.

HF dan ZD merupakan saksi dalam sidang praperadilan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula di Pengadilan Negeri  Kupang, Kamis (11/2/2021). Setelah memberi kesaksian dalam sidang itu, keduanya langsung ditangkap pihak Kejati NTT di rumah pengacara senior, Anton Ali,SH di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kota Kupang, Kamis (11/2/2021).

Dari hasil pemeriksaan penyidik, kata Abdul, keduanya menemukan unsur dengan sengaja menghalang-halangi penyidikan dengan memberikan keterangan palsu sebagaimana dalam pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (red/*)

Baca juga :  Purwoto : “ Nilai Luhur Pancasila Harus Kita Hadirkan Secara Nyata Dalam Kehidupan ”