Perekrutan Timsel KPU Kabupaten/Kota Perlu Ditinjau Kembali

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Perekrutan tim seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota yang selama ini ditentukan oleh KPU RI, perlu ditinjau kembali sehingga bisa disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing.

“Saya banyak menerima masukan dari teman-teman Komisioner KPU NTT termasuk soal kewenangan perekrutan Timsel  KPU tingkat kabupaten/kota,” kata Anggota Komite I DPD RI, Ir. Abraham Paul Liyanto kepada media ini usai melakukan kunjungan kerja (Kunker) dengan Komisioner KPU NTT, Selasa (19/1/2021).

Kalau untuk perekrutan Timsel  KPU tingkat provinsi itu, menurut dia, tetap menjadi kewenangan KPU RI, sedangkan untuk kabupaten/kota diusulkan bisa menjadi kewenangan KPU Provinsi atau paling tidak, kewenangannya disesuaikan dengan struktur yang ada.

Baca juga :  Korban Bencana Alam Seroja di Penfui Timur Terima Bantuan Sembako

“Kita harus mengatur kembali  soal kewenangan penentuan Timsel KPU kabupaten/kota ini, supaya jangan sampai dia (KPU RI,red) hanya sibuk mengurus 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia. Belum lagi ada gugatan pasca Pilkada, dan  belum lagi soal kewenangan dia dengan Bawaslu,” sebut Paul.

Sedangkan,  hal teknis lainnya terkait Pilkada hanya masalah jaringan internet belum terjangkau di semua daerah di NTT. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) menurut dia, sudah siap.

“Ini hanya soal anggaran saja, sebenarnya sudah ada persiapan 9 satelit yang kita sudah bahas dengan Menteri Kominfo RI, Jhon  Plate. Tapi, memang banyak anggaran tersedot di Pilkada, dan semoga 2021 dan 2022 sudah bisa menjawab keluhan tersebut. Usulan kita sekarang itu perbaiki infrastruktur udara atau jaringan internet, ketimbang infrastruktur jalan dan jembatan,” tandasnya. (ade)