Bupati Mabar Belum Ditahan

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Senin, 18 Januari 2021, Bupati Manggarai  Barat  (Mabar), Gusti Ch Dula didampingi kuasa hukumnya, Antonius Ali,SH kembali diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait jual beli aset tanah seluas 30 hektar  di Labuan Bajo milik Pemkab Mabar.  

“Hari ini (Senin,18/1/2021), Tim Penyidik Kejati NTT kembali memeriksa Bupati Mabar, Gusti Ch Dula, namun belum bisa ditahan karena belum mengantongi izin dari Mendagri. Tunggu izin dulu baru ditahan. Kita sebagai penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Jadi, masih menunggu izin  dari Mendagri,” kata  Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ( Kajati NTT), Dr.Yulianto, SH melalui Kepala Seksi (Kasie) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTT, Abdul Hakim, SH kepada wartawan di Kejati NTT, Senin (18/1/2021) petang.

Baca juga :  Penjualan Aset Tanah di Mabar Seret 16 Tersangka

Ditanya soal rencana kuasa hukum Bupati Mabar untuk mempraperadilan penyidik  dalam kasus tersebut, kata Abdul, siap meladeninya.

“Praperadilan itu haknya.  Jadi, kalau keberatan dengan penetapannya  sebagai tersangka silahkan dan  jalurnya adalah praperadilan. Kami siap untuk itu,” tandas Abdul.

Ketika ditanya apakah sudah ada pemberitahuan dari pengadilan soal jadwal sidang praperadilan tersebut, jawab Abdul, belum ada.

Dicerca Sembilan Pertanyaan
Tersangka Ny. Andi Risky Nur Cahya usai pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Senin (18/1/2021)

Sementara, Mardan Jusuf  Naenatun,SH, kuasa hukum tersangka Ny. Andi Risky Nur Cahya yang juga terjerat dalam kasus serupa kepada wartawan di Kejati NTT, Senin (18/1/2021) mengaku, kehadiran kliennya di Kejati NTT hari itu hanya untuk dilakukan pemeriksaan tambahan saja.

“Klien kami hanya pemeriksaan tambahan saja. Kurang lebih ada 9 pertanyaan  yang diajukan penyidik. Pertanyaan yang diajukan juga adalah pertanyaan pengulangan yang pernah diajukan pada pemeriksaan sebelumnya,” sebut Mardan.

Baca juga :  Positif Covid-19, Wali Kota Kupang Jalani Isolasi Mandiri

Sebagai kuasa hukum, ia berharap supaya perkara ini cepat dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, sehingga ada kepastian hukum.

Terkait peran kliennya dalam kasus tersebut, ia enggan menjawabnya karena menurutnya itu masuk dalam materi perkara yang terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan nanti. (ade)