SK Hutan Adat, Hutsos dan Tora Salah Satu Jawaban Atas Sengketa Agraria di Indonesia

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial (Hutsos), SK Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora), salah satu jawaban atas sengketa-sengketa agraria yang ada,baik itu antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah selama ini di Indonesia.

Karena itu, pemerintah akan terus mendorong retribusi aset ini baik melalui kebijakan perhutanan sosial maupun melalui reforma agraria, kata Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora)  secara virtual  dari Jakarta yang dihadiri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan para penerima SK se-NTT di Lantai IV Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT,Kamis (7/1/2021)

Sejak 5 tahun terakhir ini, kata Presiden Jokowi,  pemerintah memiliki perhatian yang khusus pada retribusi aset. “Ini terkait dengan kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi, khususnya  yang terjadi di pedesaan dan di lingkungan sekitar hutan termasuk retribusi aset ini juga menjadi jawaban bagi banyaknya terjadi sengketa agraria .Saya kalau ke daerah itu ada sengketa dan konflik lahan,”ujarnya.

Baca juga :  Kondisi Bangunan TRK SDI Cabang Nanga Nae Memprihatinkan

Pada hari ini (Kamis,7/1/2021,red) diserahkan 2.929  SK Perhutanan Sosial di seluruh  Indonesia dengan luas lahan 3.442.000 hektar  yang bermanfaat bagi kurang lebih 651.000  kepala keluarga (KK). Selain itu juga, diserahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektar,dan 58 SK Tora seluas 72.000 hektar di 17 provinsi di Indonesia.

“Saya tidak ingin sekedar membagi-bagikan SK. Ini saya akan ikuti, akan saya chek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan—kegiatan produktif. Tidak ditelantarkan, tetapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi  kita dan ekonomi masyarakat. Tujuannya ke situ. Untuk itu, sekali lagi tidak cukup hanya pemberian ini saja. Tetapi juga saya minta dirumuskan aspek usahanya,”pinta Presiden Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu, meminta bapa/ibu  yang memegang SK  tersebut, agar betul-betul digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, tetapi juga yang ramah lingkungan.

Baca juga :  Jumlah Pasien Covid-19 Meninggal di Manggarai 24 Orang

“Jangan sampai sudah dapat SK ini, kemudian dipindah tangankan ke orang lain. Dimanfaatkan untuk menanam tanaman –tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi. Saya kira banyak sekali komoditi yang bisa dikembangkan, tidak hanya agroforesty (wanatani), tetapi bisa juga untuk bisnis ekowisata. Saya sudah melihat di beberapa desa-desa, kabupaten/kota  dan provinsi di Indonesia  mulai masuk  ke  arah ekowisata yang menguntungkan  juga berkaitan dengan bisnis agrosilvopastura , bisnis bioenergy dan bisnis hutan bukan kayu. Bapa/ibu bisa pilih yang cocok sesuai kebutuhan provinsi masing-masing termasuk untuk kepentingan bisnis industri kayu rakyat seperti sengon, labisia dan akasia. Semuanya harus dikalkulasi dan dihitung mana yang lebih menguntungkan, silahkan dikerjakan,” tukasnya.

“Saya minta kelompok-kelompok perhutanan sosial ini, dibantu kemudahan untuk akses permodalan terutama kebur bisa menggunakan dana desa untuk hal-hal yang menguntungkan bagi desa itu. Plafon anggaran untuk KUR ini sudah kita tingkatkan menjadi Rp 190 Triliun dengan bunga diturunkan menjadi  6 persen per tahun. Mestinya untuk urusan permodalan sangat memungkinkan.  Saya minta juga, selain permodalan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar kelompok usaha yang ada ini diberikan pendampingan  terkait masalah manajemen, dan teknologi. Kalau cara-cara ini dilakukan kita akan bisa memetik keuntungan besar di suatu saat nanti. Karena itu, saya minta dilakukan terobosan-terobosan kebijakan yang terkonsilidasi dan terintegrasi antar kementerian pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga program perhutanan sosial ini betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada pemerataan ekonomi  dan keadilan ekonomi rakyat kita tanpa mengganggu fungsi hutan dan eko sistem di dalamnya,”urainya. (ade)