FH Unwira Kupang Bedah UU Omnibus Law Cipta Kerja

PROGRAM Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira)  Kupang, Kamis (22/10/2020) menggelar webinar dengan mengambil tema “Membedah Omnibus Law Cipta Kerja.”

Ketua Panitia Webinar FH Unwira Kupang, Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H menyampaikan, sejak pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR melalui omnibus law menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Omnibus law seolah -olah menjadi istilah baru dalam sistem hukum Indonesia yang secara teori tidak mengenal konsep omnibus law, baik dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun jenis peraturan perundang-undangan.

Fokus kajian pada webinar pertama ini adalah mengkaji hakikat omnibus law dan bagaimana kedudukan omnibus law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia,”kata Arman. Seminar ini bertujuan memberi pendidikan hukum sekaligus menambah pemahaman publik hakikat omnibus law dan sekaligus mengkritisi proses pembentukan undang-undang cipta kerja.

Webinar yang dimoderatori Pater Egidius Taemenas, SVD., M.H ini menghadirkan narasumber masing-masing, Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Yustinus Pedo, S.H.,  M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang dan Drs. Marianus Kleden, M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang.

Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, Dr. Yustinus Pedo, S.H.,  M.Hum, menjelaskan omnibus law merupakan metode atau teknik pengintergrasian peraturan perundang-undangan sejenis kedalam satu undang undang.

Pengintergrasian dimaksudkan agar UU berlaku secara efektif.  “Hakekat omnibus law yang kita gunakan dengan secara gramatikal itu hanyalah cara atau teknik penyatuan beberapa peraturan perundang-undangan yang sejenis ke dalam peraturan UU dengan latar belakang untuk harmonisasi peraturan UU ini ,”kata Yustinus.

Rancangan omnibus law apabila terjadi UU kedudukan atau derajat hukumnya sama dengan UU yang lain, dan sifatnya mandiri.  Gagasan dasar omnibus law  merupakan pil spirit atau semangat dasar yang melandasi pembentukan omnibus fil sebenarnya adalah berkaitan dengan pembenahan atau penataan sistem hukum secara terpadu dan komprehensif.

Baca juga :  Dirjen KSDAE Apresiasi Kinerja Pemprov NTT

Kebijakan ini ditempuhkan karena banyak pengaturan perundang-undangan masa lalu yang tumpah tindih, baik dari segi pengaturan maupun kewenangan, konflik norma, norma kabur dan multitafsir, sehingga menghambat proses pembangunan pelaksanaan nasional,jelas Yustinus.

Dari aspek semangat dasar, lanjut Yustinus, sebenarnya omnibus pil atau omnibus bill yang sudah menjadi istilah lazim yang digunakan di Indonesia sangat baik karena sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, kata Yustinus, harus dipahami pekerjaan mengintegrasikan UU dengan sifatnya multi sektoral bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Apa lagi jika yang mau diintegrasikan itu berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.  Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian yang mendalam melalui diskusi yang intes dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Tujuan omnibus bill ini menciptakan integrasi peraturan perundang-undangan demi terwujudnya harmonisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal dari berbagai peraturan perundang -undangan sejenis.  Dengan adanya harmonisasi ini maka peraturan yang telah diintegrasikan dapat berlaku atau diterapkan secara efektif.

Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., M.Hum

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, S.H., M.Hum, menjelaskan omnibus law merupakan sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda  yang mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan.

Cara kerja omnibus law adalah dengan menghapus, merevisi, dan menambahkan pasal secara sekaligus, makanya diberi nama undang-undang sapu jagat, jelas Tuba Helan yang juga pakar Hukum Undana Kupang itu.

Kehadiran omnibus law diharapkan membereskan tumpang tindih dan kekacauan regulasi nasional. Dengan demikian, omnibus law merupakan sebuah terobosan dalam rangka pembenahan hukum nasional,ungkapnya.

Baca juga :  33 Anak Calon Sambut Baru di Gereja St.Kristoforus Matani Terima Sakramen Pengakuan

Tuba Helan mengatakan, undang-undang yang banyak sekarang, saling bertentangan satu dengan lainnya. Dari 79 undang-undang disatukan dalam keranjang omnibus law dan ada 11 klaster, salah satunya undang-undang cipta lapangan kerja.

Indonesia sangat membutuhkan undang-undang komprehensif yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap pekerja dan investor. Omnibus law menjadi undang-undang payung, karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain.

Kata Tuba Helan, justru ini yang membuat kegaduhan hukum karena dengan mengubah puluhan undang-undang dengan satu undang-undang akan mempengaruhi kekuatan berlaku berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus  peraturan pelaksanaan di bawahnya.

Indonesia, lanjut dia,  terkenal dengan regulasi terlalu banyak (hyper regulation), tak jarang saling bertentangan satu dengan yang lain atau tumpang tindih. Jika dihubungkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 15 Tahun 2019,  maka langkah omnibus law tidak tepat.

Seharusnya, sebelum membuat omnibus law terlebih dahulu amandemen UU Nomor : 12 Tahun 2011 dengan memasukan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Omnibus law beda dengan kodifikasi, seperti KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Pembentukan UU dengan metode omnibus law perlu memperhatikan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lain.

Gagasan dasarnya bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak, atau sebaliknya akan menghentikan di tengah perjalanan. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi, urainya.

Kondisi perundang-undangan di Indonesia saat ini,  kata dia, menjadi argumen yang mendukung atau menolak omnibus law. Berdasarkan kondisi yang digambarkan tersebut, maka pembentukan undang-undang Indonesia dengan menggunakan metode omnibus law sangat diperlukan saat ini dan ke depan. Namun, perlu perencanaan yang matang, dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, karena ini perubahan besar yang harus dilakukan.

Baca juga :  Sony Libing Dikukuhkan Menjadi Pjs Bupati Manggarai

“Perlu dicatat bahwa pembentukan UU dengan menggunakan metode omnibus law, tidak hanya sekedar mengubah dan menggabungkan UU yang sudah ada seperti yang terjadi saat ini, sehingga isinya kacau balau. Walaupun materi UU yang sudah ada tetap digunakan, namun materi dimaksud dialihkan ke dalam UU baru agar mudah dimengerti dan dilaksanakan,” sebutnya.

Menurut dia, sebuah perubahan, pasti menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi bagi yang kontra tidak perlu melakukan tindakan yang kontra produktif, seperti merusak, kekerasan, dan lain-lain. Sampaikan sikap kontra dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang bersih, karena rakyat ingin hidup damai dan tenang.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang, Drs. Marianus Kleden, M.Si, menyampaikan, bahwa hukum di Indonesia mengalami masalah obesitas dan kompleksitas hukum. Dari kompleksitas itu, Pemerintahan Jokowi meringkas dan intinya penciptaan Omnibus Law Cipta Kerja adalah pertimbangan yang berpihak kepada rakyat, yaitu hak warga negara atas pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Untuk diketahui, jumlah peserta kegiatan sebanyak 400 orang terdiri  para mahasiswa, para akademisi, ASN, TNI/Polri dan masyarakat umum. (ade/*)