SIPD Hadir Untuk Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

OELAMASI, NTT PEMBARUAN.com- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir untuk memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang semakin baik di Kabupaten Kupang.

Hal itu disampaikan Bupati Kupang, Korinus Masneno saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosiasasi Terkait Penganggaran Tahun 2021 Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Lingkup Pemkab Kupang yang berlangsung di Hotel Silvia Kupang, Jumat (25/9/2020).  Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung sejak 25 –27 September 2020.

SIPD hadir untuk memberikan jawaban terhadap keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, Bupati Korinus memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bimtek SIPD yang memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik di Kabupaten Kupang.

Menurut Masneno, SIPD memberikan banyak manfaat  bagi pemerintah daerah diantaranya membantu Pemda dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan daerah. APBD yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan,dan memiliki keselarasan dengan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kupang yang mengatur fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Baca juga :  Pemkab Kupang dan Alfa Omega Tandatangan MoU Proyek Envision

Melalui SIPD ini, lanjut dia, Pemda akan terbantu dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, kebijakan dalam menetapkan target pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kondisi makro daerah.

Perumusan kebijakan keuangan daerah melalui SIPD diharapkan dapat mengakomodir seluruh perencanaan, baik itu perencanaan partisipatif, teknokratik maupun politis, sebagai satu kesatuan dalam rencana pembangunan, tuturnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Kupang itu, berharap dengan hadirnya SIPD ini membantu Pemda dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Evaluasi dalam rangka pemberian informasi terhadap rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas pendapatan daerah, efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan PAD.

Ia menyebutkan, pada Tahun 2019,  keuangan daerah berada pada angka 5,09 % dan efektifias pendapatan daerah pada angka 92,56%.  Sementara pertumbuhan terhadap realisasi PAD mengalami penurunan 4,89%.

“Saya berharap dengan dilakukannya evaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan data pada SIPD, memberikan informasi tentang efisiensi PAD,terkait dengan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan pungutan PAD, dengan realisasi penerimaan PAD,”tandas Bupati Masneno.

Baca juga :  KPUD Nagekeo Gelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Sejalan dengan harapan itu, Bupati Masneno meminta dukungan semua pihak, sehingga penyelenggaran SIPD dapat berjalan dengan baik bersama aparatur yang berkualitas, berintegritas dalam mengelola SIPD sebagai sistem berbasis elektronik.

“Saya berharap, sistem yang luar biasa ini diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, bersemangat dan berintegritas. Sistem sebaik apapun sangat ditentukan oleh SDM yang mampu berkerja secara baik dan bertanggung jawab. SIPD jelas memberi kemudahan dalam penyediaan kebutuhan data statistik keuangan daerah, kiranya semakin memudahkan pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat,”pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwiento dalam sambutannya mengatakan, sistem pemerintahan berbasis elektornik sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.

Bagi dia, SIPD menjadi solusi terbaik saat ini dalam mewujudkan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektornik secara nasional. “Kita berharap melalui SIPD ini, akan terbentuk tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ungkapnya.

Baca juga :  PLN Operasikan Transmisi Pertama di Kabupaten Sikka, Listrik Siap Dukung Investasi di Pulau Flores

Harapan yang sama disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran, Bahri  mengatakan,Pemda harus memiliki data yang terintegrasi dan tersistem dengan baik, satu data, satu sistem. Penerapan SIPD jelas dia, telah diundangkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dimana Pemda wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari infomasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Hadir pada kegiatan pembukaan, yakni Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taemenas, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Kupang, Yosef Lede, Samuel Koroh,dan Nikson Mbate, Direktur Perencanaan Anggaran, Bahri,  Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwiento, Kabid Pembinaan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi NTT, Beni Neno serta para Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Kupang. (ben/Humas Pemkab Kupang/ade)