Lima Tahun WTP , Kemenkeu Beri Penghargaan Kepada NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com– Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut. 

Penghargaan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9/2020). Rakernas yang dilaksanakan secara virtual tersebut bertemakan  “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”.

Provinsi  NTT mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Ada 286 entitas  laporan dari Kementerian/Lembaga (K/L)  dan pemerintah daerah (Pemda)  yang menerima penghargaan karena raihan WTP 5 tahun berturut-turut.

Sementara K/L  dan Pemda yang memperoleh penghargaan karena 10 kali berturut WTP sejumlah 41 entitas. Untuk laporan keuangan Tahun 2019, ada  570 entitas yang dapatkan WTP.

Dalam acara virtual yang dihadiri sekitar 1.000 orang perwakilan dari K/L dan Pemda, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam  mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara  profesional, akuntabel dan transparan.  Apresiasi khusus diberikan kepada BPK sebagai  eksternal auditor.

Baca juga :  Pemprov NTT Minta Pempus Serius Perjuangkan Ganti Rugi Kasus Tumpahan Minyak Montara

“WTP merupakan tanda meningkatnya kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Untuk Tahun 2019, terjadi peningkatan WTP dari kementerian/lembaga yakni sebanyak 84 entitas dari 81  pada Tahun 2018. Sementara untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) Tahun Anggararan 2019, ada sejumlah  486 yang terima WTP dari 542 pemerintah daerah secara keseluruhan, atau 89,7 persen.

“Capaian ini diharapkan jadi indikator, tidak hanya dalam pengelolaan keuangan negara, tapi juga menggambarkan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintah yang lebih baik,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengharapkan agar K/L dan Pemda yang belum memperoleh WTP, dapat mengambil langkah yang efektif dan terukur untuk  menjalankan rekomendasi dari BPK secara sungguh-sunggguh.

Baca juga :  Polres Mabar Lakukan Kegiatan Baksos di Lokasi Obyek Wisata dan Tempat Ibadah

“Dengan komitmen dan perbaikan tata kelola keuangan daerah yang komprehensif diharapkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum mendapatkan WTP, dapat memperolehnya pada Tahun 2020 ini,” pungkas Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Zacharias Moruk yang mengikuti Rakernas secara virtual dari Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur NTT menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk mempertahankan prestasi tersebut termasuk memperkuat koordinasi, kerjasama dan monitoring dengan berbagai pihak agar semakin banyak kabupaten/kota yang mendapatkan WTP.

Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, baru 2 kabupaten yang sudah  mendapatkan WTP  4 kali, yakni Kabupaten Sikka dan Sumba Timur.  Untuk LKPD 2019, ada 11 kabupaten/kota  yang mendapatkan WTP, salah satunya Kota Kupang, setelah sekian  lama tidak mendapatkan WTP. “Target kami, Tahun 2022, semua kabupaten/kota di NTT mendapatkan WTP,” harap Zacharias Moruk.

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan besar pengelolaan keuangan negara dan daerah  Tahun 2020, Zacharias Moruk tetap optimis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan tetap meraih WTP. Pemerintah Provinsi NTT tetap mengawal proses refocusing dan realokasi anggaran yang dilaksanakan  kabupaten/kota se- NTT sehingga dapat  berjalan dengan baik.

Baca juga :  Ketum IMO Indonesia Dorong Polisi Tangkap Pelaku Pembakar Rumah Wartawan di Binjai

“Sudah 5 kabupaten yang sudah mengajukan perubahan anggaran untuk Tahun 2020 ini, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Timur, Ngada dan Sumba Barat Daya (SBD).

“Kami targetkan akhir September atau awal Oktober 2020, APBD perubahan ini dapat selesai, baik untuk provinsi maupun seluruh kabupaten/kota di NTT,” tandasnya. (ade/*)