Pemprov NTT dan Kejati NTT Dukung PPK Percepat Penyerapan Anggaran Covid-19

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur  (Kejati NTT)  mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk  mempercepat penyerapan anggaran Covid 19 dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk itu dilaksanakan sosialisasi percepatan penyerapan refocusing dan realokasi anggaran Covid- 19  dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)’ yang dilaksanakan di Aula Rapat Kejaksaan Tinggi NTT, Selasa ( 8/9/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing  pada sosialisasi itu meminta PPK harus bisa melakukan percepatan penyerapan anggaran demi memperbaiki ekonomi daerah. “Sosialisasi ini juga sebagai salah satu motivasi bagi kita. Diharapkan semua kita mulai dari Pemprov, Kejaksaan dan PPK untuk  saling berkomunikasi demi pembenahan ekonomi.  Untuk itu, penyerapan anggaran oleh tiap-tiap PPK harus dipercepat. Pada triwulan awal ekonomi kita masih minus. Saya harapkan triwulan 3 ini bisa kembali positif. Progres kita sampai dengan bulan Agustus kemarin belum sampai 50 persen,  maka dari itu kita harus bekerja dalam tataran yang optimal,” kata dia.

Baca juga :  Kades Wewa Minta BWS NT II Perbaiki Jaringan Irigasi Wuncung

“Kajati NTT  ingin agar kita bekerja dengan optimal dengan tetap menegakkan hukum. Beliau juga membutuhkan dukungan dan berterima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam kegiatan ini.  Saya berharap bisa terealisasi dengan baik,” kata Benediktus.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Yulianto, S.H, M.H, mengatakan fungsi kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum  dengan tetap mendukung pembangunan termasuk peran PPK dalam penyerapan anggaran sebagai ujung tombak dalam situasi saat ini.

“Kejaksaan harus bisa membawa penegakan hukum yang tidak menghambat pembangunan daerah. Saya dan teman-teman dari pihak kejaksaan akan berada di belakang untuk mendukung. Tidak usah ragu atau pun takut dalam eksekusi program dan anggaran asalkan semuanya sesuai aturan dan tidak ada korupsi,” jelas Yulianto.

Baca juga :  Kontrol Dana BOS, Kota Kupang Akan Terapkan e-Planning dan e-Budgeting Tahun 2021

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini bermasalah dalam pandemi Covid- 19.  Presiden  juga menyatakan situasi ini  sebagai bencana nasional maka dari itu kita harus saling mendukung dalam penyerapan dana refocusing dan realokasi serta dana PEN. Kita bukan hanya mengatasi masalah Covid, tapi ekonomi harus tetap kita pacu,” jelasnya.

Pertemuan sosialisasi tersebut juga sebagai mandat dalam menjalankan fungsi negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalan UUD 1945. (ade/*)