Kadis PUPR : “Kami Optimis 2021 Jalan Provinsi Sudah Tuntas”

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi  Nusa Tenggara Timur, Maxi Nenabu mengaku optimis  pengerjaan jalan provinsi akan tuntas pada Tahun 2021 mendatang sesuai target Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) pengerjaan jalan provinsi diselesaikan dalam tempo tiga tahun.

“Kami memang diberi tugas berat untuk menyelesaikan jalan provinsi, tapi kami optimis bisa melaksanakan tugas dari Bapa Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Kami telah membuat roadmap untuk pengerjaan jalan ini  yang telah disampaikan kepada DPRD NTT. Targetnya  adalah 2021 harus sudah selesai,” janji Kadis Nenabu saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan di Ruang Media Center, Kantor Gubernur NTT, Selasa (1/9/2020).

Kegiatan yang difasilitasi Biro Humas  dan Protokol Setda NTT tersebut dihadiri puluhan wartawan media cetak, online dan elektronik. Turut mendamping Kadis PUPR  NTT adalah Kepala Biro Humas dan Protoko Setda NTT,  Dr. Jelamu Ardu Marius dan Kabag Pers, Pengelolaan Pendapat Umum, Dokumentasi dan Perpustakaan, Ny. Diani T.A. Ledo.

Nenabu menyebutkan, dari total 2.650 kilometer (km)  jalan provinsi di seluruh NTT, ada sekitar 906 km yang dikategorikan dalam kondisi tidak mantap. Artinya, dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Dalam roadmap tersebut, dalam Tahun 2020, targetnya ada 450 km ruas jalan provinsi yang diperbaiki, dan sisanya diselesaikan pada Tahun 2021 mendatang.

“Tahun 2020 ini, kita hanya bisa merealisasikan sampai  dengan akhir tahun sekitar 372,74 kilometer.  Memang, meleset dari target, tapi kami akan berjuang dengan bagian program dalam hal ini Bappelitbangda agar ini nanti tercover di tahun depan, sehingga Tahun 2022 sudah ringan.  Kami tidak lagi terbebani dengan pekerjaan yang berat-berat,” ungkap Maxi.

Baca juga :  Dirjen PAS Kemenkumham Salurkan Bantuan Bagi Korban Badai Tropis di NTT

Menurut Maxi,  skenario dalam penyelesaian jalan provinsi tersebut tidak seluruhnya dengan konstruksi aspal hotmix  atau Hot Roller Sheet (HRS). Melainkan dikombinasikan dengan grading operation (GO) atau pekerasan jalan dengan membuat lapisan berbutir dari sertu gunung atau kali serta GO plus yakni dengan modifikasi struktur, dicampur dengan semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat  dan konstruksi bina marga.

“Kalau kita menggunakan aspal semua, dibutuhkan dana sebesar Rp 4 triliun lebih. Sementara anggaran kita terbatas. Karenanya, kami buat kombinasi seperti ini. Biayanya terjangkau dan konstruksinya juga sesuai spesifikasi bina marga. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT hari ini terhadap kondisi jalan yang sangat parah, berlubang dan kubangan. Kalau di tempat yang parah, kita gunakan GO dan GO plus, sementara untuk tanjakan atau critical point kita gunakan HRS,”  jelas Maxi.

Penanganan dengan cara tersebut,lanjut Maxi, bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang besar tersebut dan target. Sehingga terjadi perubahan pada kecepatan tempuh  dan waktu tempuh. Kalau sebelumnya kecepatannya hanya bisa 10 –15 km per jam, setelah perbaikan akan mengalami peningkatan.

Demikian juga dengan waktu tempuh, kalau sebelumnya 4 –5 jam, sesudah perbaikan walaupun dengan kontruskis GO dan GO plus diharapkan ada penurunan waktu tempuh secara signifikan  sampai setengahnya.

“Kami punya contoh misalnya di Kabupaten Manggarai Barat,  ruas jalan simpang Nggorang-Kondo- Noah yang sebelumnya ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Setelah ditangani dan diintervensi, waktu tempuhnya menjadi dua setengah (2 ½) jam. Itu kombinasi antara GO dan HRS, begitupun di tempat-tempat lain. Ke depan kami akan meningkatkan jenis permukaannya,yang ada GO kita tutupi dengan aspal. Tapi, minimal kondisi di lapangan sudah berubah,” kata Maxi.

Baca juga :  Restorasi Pertanian NTT Melalui TJPS

Terkait anggaran untuk penyelesain ruas jalan provinsi tersebut, Kadis Maxi  menyebutkan ada 3 sumber anggaran  penyelesaian yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pinjaman daerah.

Khusus untuk pinjaman, ada dua sumber yakni dari Bank NTT sebesar Rp 149,7 milliar untuk 15 ruas jalan dengan panjang  108 km. Pinjaman lainnya  dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)  dengan total  sebesar Rp 189,7 miliar untuk 16 ruas jalan sepanjang 153 km. Semuanya tersebar di seluruh NTT.

Untuk pinjaman dari Bank NTT sudah dikontrakan sejak bulan April. Sedangkan, dari PT SMI sementara berproses untuk dikontrakan karena masih menunggu rekomendasi Amdal dari instansi teknis.

Untuk DAK, ada dua jenis yakni DAK penugasan khusus untuk menunjang daerah wisata premium Labuan Bajo untuk dua ruas jalan yakni Simpang Noah- Golo Welu dan Nggorang-Kondo-Noah-Hita, dan DAK regular untuk dua ruas  di Timor dari  Barate-Manubelon- Naikliu.

Minggu lalu, kata Maxi, dari Bappelitbanda juga menginformasikan akan ada penambahan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perbaikan infrastruktur jalan .Terkait kualitas jalan, Maxi menjaminnya karena dilakukan oleh tim laboratorium pengujian teknik jalan pekerjaan umum. Dari hasil pengujian, baru ada tindakan administrasinya.

“Sementara untuk rekanan atau kontraktor yang mengerjakan jalan, kami selalu melakukan pengawasan yang ketat. Kalau ditemukan pelanggaran di lapangan, kami mengambil langkah sesuai prosedur administrasi kontrak. Kalau sesudah teguran tidak ada kemajuan, kami mengambil tindakan administratif sampai pada taraf yang paling tinggi yakni pemutusan hubungan kerja (PHK),” tandas Maxi.

Baca juga :  Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang Lakukan Vaksinasi Covid-19 di Stasi St. Kristoforus Matani

Selain mengurus jalan provinsi, dinasnya juga mengurus embung.  Idealnya, menurut dia, satu desa harusnya satu embung untuk memenuhi kebutuhan air. Kalau ada sekitar hampir  4.000 desa di NTT, maka dibutuhkan embung sebanyak itu.

Namun sampai sekarang, jumlah embung yang ada bila diakumulasi dengan yang dibangun Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II sebanyak 1.000 embung  lebih di seluruh NTT.Pemerintah Provinsi NTT akan berkeroyakan dengan BWS untuk memenuhi kebutuhan air.

“Kami juga  berupaya untuk melakukan  pembenahan jaringan irigasi. Ada 42 jaringan iringasi di seluruh NTT yang menjadi kewenangan provinsi serta mengairi lebih dari 60 ribu hektar areal perswahan di seluruh NTT,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius menegaskan, informasi pembangunan dari instansi teknis untuk menjawab kebutuhan masyarakt terkait program-program strategis dari Gubernur VBL dan Wagub JNS.

“Kami harapkan dengan informasi ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawas dan mengontrol proyek-proyek pemerintah provinsi, sehingga sungguh bermanfaat bagi masyarakat NTT,”ujar Marius. (aven/Biro Humas dan Protokol Setda NTT/ade)