Konflik Besipae Berakhir dengan Kesepakatan Bersama

SoE, NTT PEMBARUAN.com- Konflik tanah seluas 3.780 hektar  antara Pemerintah Provinsi  Nusa Tenggara Timur dengan 37 kepala keluarga (KK) di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Jumat (21/8/2020) berakhir dengan kesepakatan bersama. Surat pernyataan kesepakatan bersama itu ditandatangani  pihak Pemprov  NTT dan para Usif.

Tindaklanjut dari  kesepakata itu disosialisasi kepada  37 KK  dari Besipae yang terlibat dalam sengketa  hak atas tanah tersebut pada Sabtu (22/8/2020).

Hadir pada sosialisasi itu,  Usif Frans Nabuasa, Usif Nope Nabuasa dan Usif Gustaf Nabuasa, sedangkan  dari  pihak Pemprov NTT, Kepala Badan Aset Daerah NTT,  Dr. Zet Sonny Libing,M.M, Kasat Pol PP NTT, Ir.Cornelis Wadu,M.Si, Camat Amanuban Timur, Yohanes Asbanu,S.Pt,  mewakili Pemkab TTS, Dandim 1621/Wirasakti ,Koerniawan, Ketua Klasis GMIT Amanuban Timur, Pdt.Yorim Kause,S.Th, dan para  awak media.

Sebelum penyampaian hasil kesepakatan itu, Pemprov  NTT melalui Kepala Badan  Asset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing kepada para awak media menuturkan, para Usif meminta agar kapling segera diberikan kepada masyarakat.

“Membangun rumah yang kami relokasikan di area yang telah kami siapkan seluas 800 meter persegi atau 20 X 40 meter persegi bagi setiap keluarga. Hari ini (Sabtu,22/8/2020.red)  kami bersama Dandim dan ketiga Usif akan melakukan sosialisasi terhadap warga yang ada di sini tentang kesepakatan bersama itu. Karena atas kemurahan Tuhan semuannya berjalan dengan baik,” kesan Sony.

Baca juga :  Kapolres Matim : “Kami Butuh Dukungan Masyarakat”

Dengan penuh optimis, putra Alor itu mengatakan,  masalah ini akan tuntas, maka ada tiga program kegiatan yang menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga Besipae dan sekitarnya.

Masalah ini sudah 12 tahun tidak terselesaikan dan saat inilah dapat terselesaikan. Pemerintah sangat membutuhkan suasana kondusif untuk menjalankan program-program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di sini.

“Kami akan menyelenggarakan program pengembangan peternakan, pertanian dan pariwisata. Area ini juga kami akan kembangkan rest area. Orang pergi dan pulang dapat menikmati tempat ini. Kami akan bangun los area bagi masyarakat, agar mereka bisa berjualan hasil tenun, hasil pertanian, peternakan dan segala hasil bumi. Kami sangat percaya banyak yang akan membelinya karena ini adalah jalur trans wilayah selatan yang banyak obyek wisatanya, sehingga orang dari luar pasti akan melewati jalur ini. Tempat ini adalah tempat orang beristirahat dan pasti akan berbelanja hasil  masyarakat di sini,”  papar Sony.

Kata Sony,  orang Timor itu sangat menghargai Usif. “Karena itu, kami sangat mengharapkan para Usif berbicara. Semua kepentingan mereka kami siapkan, kapling tanah dan sertifikat tanah  akan diberikan. Kemudian jika mereka mau berkebun juga diperbolehkan, tapi hak milik mereka adalah delapan 800 meter persegi, diluar itu yang mereka garap adalah hak pakai bukan milik. Mereka hanya boleh berkebun, tapi tidak boleh klaim sebagai tanahnya. Tanah pemerintah ini  seluas 3.780 hektar, ” sebutnya.

Baca juga :  Kejari Labuan Bajo Belum Tetapkan Tsk Pengelola Aset Tanah Pemkab Mabar di Batu Cermin

Menurut Sony, ada 5 rumah yang  sudah selesai dibangun dan siap ditempati. Sedangkan, bagi 9 keluarga yang ada di hutan sekarang lagi dibangun. Sisa yang lain, mereka mendapat tetap di rumahnya dan menunggu akan dikaplingkan lalu diserahkan dengan sertifikat.

Rumah relokasi itu walaupun telah ada 5 buah, namun  para Usif pada kesempatan ini meminta agar Pemprov. NTT memperhatikan kembali rumah-rumah itu.  Atas permintaan tersebut, Sony Libing, menerima usulan dari tetua Usif dan akan menjadi perhatian pemerontah, karena sekarang rumah rumah yang dibuat adalah rumat sifatnya darurat untuk melindungi warga dewasa dan anak-anak dari keamana dan kesehatan.

Poin-poin kesepakatan bersama  itu,  pertama, para pihak menyepakati  areal Besipae seluas 3.780 hektar tetap menjadi milik pihak kedua ( pemerintah,red) sesuai kesepakatan Tahun 1982, kedua, para pihak menyepakati mengkapling tanah seluas 800 m2 per kepala keluarga untuk 37 KK yang kini sedang menempati lokasi dalam areal 3.780 hektar.

Ketiga, pihak kedua menyepakati untuk mengidentifikasi wilayah desa (Linamnutu, Enoneten, Polo, Mio, dan Oe ekam) yang masuk dalam kawasan 3.780 hektar untuk dikeluarkan dari sertifikat kawasan tersebut dan diserahkan kepada masyarakat di lima desa tersebut.

Keempat,  pihak pertama (para usif,red) meminta kepada pihak kedua untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  kelima, para pihak menyepakati untuk mengakhiri semua permasalahan yang sedang terjadi di Besipae.

Baca juga :  April 2021, TPK Hotel Bintang di NTT Naik 11,27 Poin

Setelah itu para Usif bersepakat akan bersama warga dan Pemprov NTT untuk melanjutkan kegiatan survei dan proses pengkaplingan lahan pada kesempatan berikut.

Terhadap langkah penyelesaian itu, Dandim 1621 TTS, Koerniawan mengatakan, dengungan warga yang mempersoalkan hak adat sudah terselesesaikan, terutama dengan adanya kesepakatan yang melibatkan para Usif sebagai pemegang hak utama atau berwewenang hak adat asli berarti sudah clear persoalannya. Tidak ada lagi obyek yang dipersengketakan lagi  karena sudah ada pengakuan secara adat dan secara hukum administrasi dengan adanya sertifikat  yang dimiliki  oleh Pemprov NTT.

Dandim Koerniawan mengharapkan , peristiwa ini ke depan bisa menciptakan situasi di Besipae kembali kondusif, tidak ada lagi kekisruhan. Harapan berikutnya,  dalam masa Covid-19 yang lagi pandemi, usaha pemulihan ekonomi oleh pemerintah termasuk di wilayah ini dengan ada pengembangan tanaman lamtoro gung/teramba, kingres, kelor, ternak dan produksi pertanian dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat TTS umumnya dan warga Besipae khususnya. (ade/*)