KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)  NTT dan Dinas terkait agar bekerja cepat dan tepat dalam menangkap peluang bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Seluruh daerah di Indonesia menginginkan kucuran dana tersebut.

“Saya ingin agar Bappelitbangda dan dinas teknis duduk bersama dengan didampingi tim asistensi dari Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dapat merancang program-program pemulihan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan daerah ini, sampai pada tim kerja teknis paling bawah di lapangan, siapa bertanggung jawab. Itu harus cepat, jelas dan tepat. Dalam dua hari, harus sudah selesai,” kata Gubernur VBL dalam arahannya saat pertemuan bersama Tim Asistensi Kementerian PPN/Bappenas dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (19/8/2020).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas strategi PEN untuk penanganan Covid-19  dan menghadapi ancaman perekonomian serta penyelamatan ekonomi NTT.

Menurut Gubernur VBL, kucuran dana PEN tersebut pasti diinginkan oleh semua provinsi di Indonesia.  “Kita harus bergerak cepat untuk menangkap peluang ini. Harus mempersiapkan model dan sistem kerja  secara tepat, sehingga bisa diterima saat masuk aplikasi di pusat,” kata VBL.

Baca juga :  PHRI NTT Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Lebih lanjut ia mengatakan, tidak hanya pada aspek anggarannya, tapi juga sampai pada tahapan  kerjanya macam apa. Ekosistemnya harus sampai jadi. Misalnya,  kalau kerja usaha beternak ayam oleh Kelompok Usaha  Bersama (KUBE), harus jelas siapa yang kerja, masyarakat yang mana, pelatihan dan pendampingannya bagaimana, sampai jadi.

“Jangan kita dapat anggarannya, lalu dia macet. Pekerjaan nomor satu adalah menyiapkan program dan memperjuangkan agar program itu bisa disetujui,” tegas Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu.

VBL menjelaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur akan berupaya keras melakukan pendekatan dengan kementerian dan pemerintah pusat  agar NTT bisa mendapatkan bantuan dana PEN ini dalam jumlah banyak. Yang penting hal-hal teknis dapat diselesaikan oleh instansi terkait.

“Nanti saya dan pak Wagub akan ikuti semua sampai pada eksekusi lapangan. Tim  kerjanya siapa, harus jelas. Karena ini peluang kita untuk menjalankan berbagai program-program prioritas baik di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tolong dicek seluruh peluang yang ada di kementerian, itu yang semuanya harus disiapkan atau dikompilasi,” pungkas Gubernur VBL.

Baca juga :  Di Tengah Pandemi Covid 19, Gubernur NTT : Tingkatkan Perekonomian Daerah

Sementara itu, Arum Kusumaningtiyas, Tim Asistensi Deputi Regional dari Kementerian Bappenas menjelaskan, total dana PEN yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp  695,2 T. Sesuai dengan tujuan pembentukan Komite PEN, ada 5 rumah program utama yang diprioritaskan yakni Indonesia Aman, Indonesia Sehat, Indonesia Berdaya, Indonesia Tumbuh  dan Indonesia Bekerja. Konteks dan basis dari kelimanya bersifat integratif, tematik dan berdasarkan pada aspek pemberdayaan.

“Tata kelola pendanaannya sesuai petunjuk Kementerian Keuangan didasarkan pada klaster yakni kesehatan, UMKM, Bansos, sektoral kementerian/lembaga, pemerintah daerah, koperasi dan dunia usaha, koorporasi dan dunia usaha, dan BUMN,” urainya.

Kata Arum, untuk pelaksanaan PEN di NTT perlu dibuat desain dan perencanaan program dengan berbasiskan Program Strategis Nasional (PSN) dan major project dari kementerian/lembaga yang ada di NTT.

Program-program yang sudah ada disesuaikan dan diintegrasikan, sehingga bisa masuk dalam 5 rumah program utama. Untuk urusan pilihan PEN bisa dipriortaskan untuk bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan ESDM, perdagangan dan perindustrian.

Baca juga :  KM Lexxy Terbakar di Labuan Bajo, 20 Penumpang, 1 Kapten dan 8 ABK Selamat

Untuk kelancaran pelaksanaan PEN di daerah dibutuhkan inovasi, pemahaman potensi wilayah dan tata kelola pembiayaan yang clean dan clear.Misalnya, bisa mendesain kawasan atau wilayah dan desa-desa di sekitar kawasan strategis nasional, kawasan Ekonomi Terpadu (KET), di sekitar kawasan taman nasional atau taman wisata alam dengan program-program yang integratif, tematik dan pemberdayaan lintas sektor dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, kata Arum.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, para Staf Khusus Gubernur, Tim Asistensi Bapppenas yakni Permadi Surya Wijaya dan Tetra Martin, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan undangan lainnya. (ade/*)