Wagub NTT Paparkan Sejumlah Kegiatan Pemprov NTT Tahun 2020

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi (JNS) memaparkan sejumlah kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT Tahun 2020 melalui pidato radio pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri sejumlah media elektronik, cetak dan online di Aula Sasando Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Sabtu (15/8/2020).

Bidang kesehatan, pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) hampir seluruh Wilayah NTTdengan total penderita DBD 5.482 jiwa, dan kematian mencapai 55 jiwa.  Adapun tiga daerah terparah dengan kasus korban jiwa yang tinggi, sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Alor.

“Kita bersyukur bahwa melalui kerjasama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi dan sejak pertengahan tahun ini, status KLB di ketiga kabupaten tersebut telah dicabut,” kata Wagub Nae Soi.

Namun, yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, dimana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun.

“Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus. Selain demam berdarah, yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19,”tandasnya.

Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas Covid -19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan  Covid-19, yaitu RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere dan RSUD Komodo, Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan)kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan di 8 (delapan) kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menanganani covid-19.

Semua komponen terus bekerja simultan  serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi dan Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota  beserta tenaga medis, perawat, bidan dan tim teknis lainnya, sehingga data Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Terkonfirmasi Positif  dilayani secara tepat waktu dan terkendali.

Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Wagub Nae Soi mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, diantaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.

Upaya-upaya seperti  ini, menurut dia,  cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30,1 persen pada Tahun 2019 dan konsisten menurun menjadi 27,9 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2020.

Namun, ke depan masih diperlukan kerjasama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu di NT. Kasus kematian ibu pada Tahun 2019 terdata sebanyak 98 kasus, dan mengalami penurunan 44 kasus dibanding Tahun 2018 sebesar 142 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2019 terdata 822 kasus, atau berkurang 90 kasus dibandingkan Tahun 2018 sebesar  912 kasus.

Bidang pendidikan, dimana pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD sebesar 99,45%, SMP 103,57% dan SMA/SMK 92,33%. Sedangkan, realisasi APM, untuk jenjang pendidikan SD sebesar 83,87%, SMP 73,54% dan SMA/SMK 63,51%.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penataan pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional.

Baca juga :  Minta Bangun SMKN, Kades Wewa Didampingi AG Serahkan Proposal ke Wagub NTT

Kedepan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di NTT difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti.

“Saya yakin, kalau kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT yang handal, kompetitif dan terbang melesat ke segala penjuru dunia,”kata Wagub Nae Soi penuh optimis.

Bidang pariwisata, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi covid-19 tahun ini. Di berbagai belahan dunia industri pariwisata paling pertama terpengaruh negatif sejak diterapkan kebijakan  penutupan wilayah, dan menurut prediksi beberapa ahli ekonomi bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan terakhir pulih.

Terhadap kondisi ini, sejak pertengahan Juni lalu, Pemprov NTT didukung para pelaku industri pariwisata  telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan new normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan.

“Langkah ini, kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan,” terang dia.

“Kita harus berkomitmen bahwa di Tahun 2021 mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu, saya mengharapkan pemerintah kabupaten/kota bersama Pemprov NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT.  Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan,” imbuhnya.

Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.

Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas,tambahnya lagi, Pemprov NTT sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh  lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang, Desa Wolwal, Kabupaten Alor, Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao, Lamalera, Kabupaten Lembata, Koanara, Kabupaten Ende, Fatumnasi, Kabupaten TTS dan Pramaidita, Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan  pada pertengahan tahun ini.  “Saya minta Pemda di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemprov NTT serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya.  Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan  peningkatan ekonomi masyarakat,”imbuhnya.

Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas pemerintah kabupaten setempat menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta menghasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi.

Bidang pertanian, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 kabupaten/kota.

Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi sebagai hewan ternak. Sementara, dana refocusing untuk pemberdayaan masyarakat sebesar kurang lebih Rp 605 milyar, dimana Rp  25 milyar digunakan untuk pemberdayaan bagi para petani melalui program TJPS pada lahan seluas 10.000 hektar masa tanam bulan Maret sampai September  2020.

Baca juga :  Wagub NTT : Pariwisata Punya Manfaat Besar Bagi Ekonomi NTT

Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi.

“Saya optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT. Dan’ kita   telah mengantarpulaukan jagung sebanyak lebih dari 44 ton di daratan Timor dan 42 ton dari daratan Sumba.  Saya berharap, pemerintah kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas  ditunjang  dengan ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan,”paparnya.

Selain Program TJPS, pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.  “Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis,”sebut Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu.

Di Bidang peternakan, Wagub Nae Soi mengatakan, masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional.Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi  daging sapi secara nasional sapi yang masih tergantung pada ekspor.

Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 2 juta ekor sapi dari saat ini 1.087.615 ekor sapi. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada.

Pemerintah juga telah merintis usaha pengembangan “sapi wagyu” di Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Sumba Timur, Manggarai dan Manggarai Timur serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 18.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai  Raya, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.

Pemprov NTT juga berusaha meningkatkan nilai tambah ekonomi sektor peternakan dengan industri pengolahan produk peternakan yang berskala besar yang  berbasis budaya dan kearifan lokal, seperti industri daging segar, daging beku dan daging olahan. Sektor peternakan dapat diandalkan  untuk mendukung pengembangan pariwisata NTT, sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan  meningkatkan pendapatan peternak unggas.

“Di bidang kelautan dan perikanan, berdasarkan potensi   kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan,”beber Wagub Nae Soi.

Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 198.380 ton atau 50,4 persen dari total potensi tangkap yang diperbolehkan sebesar 393.360 ton per tahun. Sementara produksi per semester pertama Tahun 2020 sebesar 72.500 ton. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut.

Sejak Tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak  9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan1 unit bagan kelong.

Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Wae Kelambu,Kabupaten Ngada. Pada awal Tahun 2020 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, ia berharap agar masing-masing pemerintah kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat, melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya.

Baca juga :  Jumlah Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di NTT 402 Orang

Sementara untuk budidaya rumput laut, saat ini baru dimanfaatkan sebesar 35% atau sekitar 11 ribu hektar dari potensi 54 ribu Ha, dengan jumlah produksi Tahun 2019 mencapai 2,3 juta ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2019, pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 800 pembudidaya.

Produksi perikanan dan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT, menurut Wagub Nae Soi, sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen.

“Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar. Lahan garam ini akan panen pada tahun ini, karena telah beroperasi sejak Agustus 2019. Dari luasan tersebut, diperkirakan akan menghasilkan 55 ribu ton lebih garam dan akan terus ditingkatkan produksinya  untuk mencapai 100 ribu ton pada Tahun 2021. Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,”ujarnya.

Bidang Infrastruktur, dimana pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang.

“Saat ini,  kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi NTT,”pungkasnya.

“Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik dari segi manfaat serta pengembaliannya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau para bupati/wali kota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah,”ajak Wagub JNS.

Pada Tahun 2020 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata.

Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang kawasan strategis penunjang pariwisata nasional maupun daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata  pada 22 kabupaten/kota se-NTT.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi daerah irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, ia minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat. (ade)