Dorong Percepatan Pembangunan Pariwisata Premium, Setber PM-MB Gelar Aksi Damai

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com- Lebih dari seratus orang pendukung upaya percepatan pembangunan destinasi pariwisata super premium di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo,  Kabupaten Manggaarai Barat (Mabar), Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi damai pada, Rabu (12/8/2020) di Kota Labuan Bajo.

Mereka yang terlibat dalam aksi damai itu adalah masyarakat yang berasal dari Golo Mori, Kampung Rinca, Kampung Komodo dan masyarakat Labuan Bajo. Mereka ingin menyampaikan aspirasi untuk mendukungan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini, tandas Sekjend Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Manggarai Barat (Setber PM-MB), Florianus Surion Adu yang juga koordinator aksi kepada wartawan di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (12/8/2020).

Feri Adu menilai, kebijakan pemerintah pusat merupakan berkah bagi masyarakat Manggarai Barat, dan semoga hal  serupa terjadi  juga di daerah lain di Pulau Flores dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi pariwisata strategis seperti Labuan Bajo saat ini.

“Tidak semua masyarakat Manggaarai Barat menolak pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah pusat saat ini.  Kami sepakat dan apapun yang terjadi, kami tetap berada di pihak yang mendukung pemerintah,” janji Feri Adu.

Pembangunan sarana pariwisata yang dilakukan pemerintah pusat tersebut, lanjutnya lagi, adalah bentuk nyata dan fakta, bahwa negara hadir demi memajukan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata.

Baca juga :  Kembangkan Destinasi Wisata Minat Khusus, BOP-LBF Bangun Kerjasama dengan MPIG

Kebijakan pemerintah pusat yang sudah melalui proses pengkajian kuat dan mendalam, serta berbasis data yang akurat dari para ahli di bidangnya masing-masing, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur, penetapan kawasan ekonomi khusus dan pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca dan pulau-pulau lainnya berjalan dengan baik, paparnya.

Massa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Manggarai Barat (Setber PM-MB) ini menggelar aksi yang dimulai dari Patung Komodo, Labuan Bajo, dengan pengawalan ketat aparat Polres Manggarai Barat.

Selanjutnya, mereka menuju Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor BOP-LBF, Kantor DPRD Manggarai Barat dan Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), untuk menyampaikan aspirasinya.

Berikut 10 pernyataan sikap massa aksi damai dalam mendukung pemerintah, pertama,  mendukung BOP-LBF sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres Nomor 32 Tahun 2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Manggarai Barat, Pemerintah Provinsi serta peran serta masyarakat Labuhan Bajo – Flores.

Dua, mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo, dengan catatan tetap dipastikan bahwa kegiatan pembangunannya berada di zona pemanfaatan wisata daratan Taman Nasional Komodo yang berdasarkan analisa dan kajian yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

Baca juga :  Presiden Jokowi Kembali Kunker ke Labuan Bajo

Tiga, mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menerapkan carrying capacity dalam kawasan Taman Nasional Komodo, terutama dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfataan wisata laut demi keberlangsungan sumberdaya alam beserta ekosistemnya.

Empat, mengajak seluruh jajaran Forkopimda serta DPRD Manggarai Barat untuk meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOP-LBF di Labuhan Bajo.

Lima, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo yang tanpa alasan dan kajian rasional, serta pertimbangan yang konstruktif demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyrakat.

Enam, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat pariwisata Labuhan Bajo yang hendak membubarkan BOP-LBF, dengan menggunakan alasan abal-abal dan memfitnah BOP-LBF sebagai badan otoriter pusat yang mencaplok hak rakyat lokal dan kewenangan pemerintah daerah.

Tujuh, mendesak DPRD Manggarai Barat agar tidak melegitimasi kelompok yang menolak pembangunan destinasi super premium yang dicanangkan pemerintah pusat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat.

Baca juga :  Pulau Lembata dan Desa Balus Permai Manggarai Timur Semakin Terang

Delapan, mendukung terselenggaranya KTT G-20 dan Asian Summit Tahun 2023 yang rencananya dilaksanakan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Sembilan, mendesak Polres Manggarai Barat untuk menindak tegas pihak-ihak yang dengan sengaja memprovokasi masyarakat dengan berbagai asumsi dan hoax yang tidak berbasiskan data serta fakta terkait kebijakan pemerintah pusat yang tentunya menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, hubungan sosial sesama warga masyarakat di Labuhan Bajo dalam pembangunan serta terwujudnya destinasi super premium di Labuhan Bajo.

Sepuluh,  memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Taman Nasional Komodo dan BOP-LBF yang tetap menjalankan fungsinya sebagai representasi pemerintah pusat demi kemajuan dan kemandirian serta menjaga daya dukung Kawasan Konservasi Taman Nasional Komodo sebagai magnet yang memberi multiplayer effect bagi ekonomi masyarakat, baik masyarakat dalam kawasan maupun masyarakat di Labuhan Bajo serta industri pariwisata di NTT pada umumnya.(lom)