Percepat Sertifikasi Aset, PLN Gandeng Kanwil BPN se- NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – PLN melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, Jumat (7/8/2020). Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat pengamanan aset yang dimiliki oleh PLN.

PKS antara kedua lembaga ini disaksikan secara virtual zoom oleh Executive Vice President Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT. PLN (Persero) diwakili oleh Andreas Heru dengan mengusung tema  “Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang” PLN UIW NTT, PLN UIP Nusra dengan BPN Provinsi NTT.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT,  Agustinus Jatmiko menyampaikan bahagia dan gembira atas terselenggaranya kerjasama tersebut yang merupakan bentuk komitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sampai dengan akhir  Tahun 2019, PLN di NTT memiliki 453 persil tanah yang terdiri dari 188 persil tanah (41,50%) sudah bersertifikat dan 267 persil tanah (58,94%) belum bersertifikat,” terang Jatmiko.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada Tahun 2020, PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 155 persil sertifikasi baru, sehingga pada akhir Tahun 2020 aset bersertifikat mencapai 75,71 %.

Baca juga :  Di Kota Kupang, Belum Diizinkan KBM Tatap Muka

Aset-aset di PLN terbagi 2 yakni aset yang dibangun oleh PLN UIP seperti pembangunan pembangkitan, gardu induk, dan transmisi  dan aset-aset yang dikelola oleh PLN Unit Induk Wilayah NTT seperti aset-aset distribusi.

Dengan melegalkan aset-aset yang dikelola PLN, maka memperkuat posisi PLN dalam mengelola aset-aset tersebut untuk melayani kebutuhan energi listrik masyarakat NTT. “Semoga kerjasama yang sudah dijalin  ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat,”imbuhnya.

Sementara itu, General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara,Yuyun Mimbar Saputra menyampaikan bahwa dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan harus memenuhi persyaratan-pesyaratan seperti sertifikasi tanah.

“Setelah kami selesai melaksanakan pekerjaan akan diserahkan ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT untuk dioperasikan. Dengan adanya PKS ini, maka akan mempercepat proses penerbitan sertifikat,”tukasnya.

Pada tempat yang sama, Executive Vice President Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PLN Pusat  diwakili, Andreas Heru mengatakan PLN sebagai BUMN dan agen pembangunan terus membutuhkan perluasan lahan untuk menunjang pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK). Tanah akan menjadi komoditi, sehingga penyediaan lahan akan semakin sulit dan harga semakin mahal. Oleh karena itu, PLN akan terus berupaya untuk melakukan legalisasi aset-aset yang dimiliki.

Baca juga :  PLN Hadirkan Listrik di 20 Desa dan 1 Dusun Terpencil di NTT

“PLN dan BPN akan melakukan kerjasama untuk mendukung pembagunan di NTT.  Harapan kami sampai dengan akhir Tahun 2020 sekitar  75 % persil tanah di NTT  tersertifikasi baru maupun perpanjangan atau pembaharuan sertifikat, dukungan atas persil yang dikuasai PLN dan dukungan terhadap program-program strategis PLN. Terima kasih atas dukungan semua pihak untuk terselenggaranya PKS ini,” ungkap Andreas.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, Jaconias Walalayo mengatakan, PKS antara kedua lembaga ini merupakan kelanjutan dari PKS PT. PLN (Persero) dengan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta pada bulan November 2019 lalu.

PKS ini merupakan wujud sinergitas PLN dengan BPN, dan ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan.  “Kami berharap, semua Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di NTT mendukung PLN untuk proses penerbitan sertifikat baru maupun perpanjangan dan pembaruan sertifikat persil.  Semoga sampai dengan minggu kedua bulan November 2020 sudah tersertifikasi aset-aset PLN sebagaimana data-data yang akan disampaikan oleh PLN, karena hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kepada negara untuk melegalkan aset-aset negara,” imbuhnya.

Baca juga :  PLN Raih Tiga Penghargaan di Ajang BUMN Marketeers Award 2020

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis perencanaan data sertifikasi persil tanah lainnya untuk dapat diproses lebih lanjut antara lain 200 persil untuk sertifikasi baru dan perpanjangan dan pembaharuan 116 persil.

Turut hadir dalam acara tersebut baik langsung maupun secara virtual zoom Kepala  BPN Provinsi NTT, Kepala BPN Kabupaten/ Kota se – NTT, Divisi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset, GM UIW NTT, GM UIP Nusra, Jajaran Senior Manager, Manager UPP Timor UIP Nusra, beserta jajaran PLN lainnya. (ade/*)