Terkait Pinjaman ke PT. SMI, Pempus Apresiasi Pada Pemprov NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk melakukan pinjaman ke PT  Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman ini ditujukan untuk membangun 16 ruas jalan provinsi di NTT .

“Selamat atas perjanjian penandatangan ini. Gubernur NTT  adalah kepala daerah ke-4 yang melakukan penadantanganan  perjanjian  seperti ini.  Ini terobosan yang sangat baik. Kami terus mendorong  dan memfasilitasi daerah-daerah untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga bisa menjalankan program-program prioritasnya terutama di saat pandemi Covid- 19 saat ini,” kata Direktur Jenderal  (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti lewat video conference pada  acara penandatangan perjanjian pinjaman daerah antara Pemerintah Provinsi  NTT dengan PT SMI di ruang rapat Gubernur NTT, Rabu (5/8/2020).

Penandatanganan ini dilakukan masing-masing oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)  di Kupang dan Direktur Utama  PT. SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta.

Menurut Astera, pandemi Covid-19 punya dampak yang luar biasa terhadap keuangan nasional maupun daerah. Secara nasional, APBD  dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten turun sekitar  16,7 persen.

Hampir sama dengan penurunan yang terjadi di NTT sekitar 1,14 triliun rupiah. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi sesuai data BPS pada kuartal kedua mengalami depresi sebesar  minus 5,32 persen.

Karena itu, perlu langkah-langkah inovatif agar program-program prioritas daerah  tetap bisa dilaksanakan saat terjadi kekurangan keuangan akibat pandemi Covid- 19 saat ini. Penggerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dari sisi spending (pembelanjaan) baik itu dari Pempus maupun Pemda.  Pinjaman seperti ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah  agar bisa kembali positif di akhir kuartal ketiga , harap Primanto.

Baca juga :  Masyarakat Boleng Kesulitan Jaringan Telepon dan Internet

Lebih lanjut, Dirjen Primanto menjelaskan pinjaman daerah adalah program dari pemerintah pusat melalui  Kemenkeu bekerja sama dengan Kemendagri dengan melakukan relaksasi-relaksasi dari segi prosedur, tata cara dan pengembaliannya. Presiden harapkan agar proses seperti ini tidak dilakukan bussines as usual atau cara-cara biasa,  tetapi harus extra ordinary atau cara luar biasa.

“Mohon nanti kalau pinjaman ini dicairkan oleh PT. SMI agar segera dilakukan percepatan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan pinjaman,  sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen  Bina Keuangan Daerah (Bangda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto  memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov NTT karena berinisiasi  dan berupaya untuk membangun NTT  dengan tidak tergantung dana transfer pusat. Tapi melalui upaya inovasi dengan pinjaman daerah.

“Dengan kondisi keterbatasan sumber pendapatan dari PAD maupun dari dana transfer, langkah inovatif seperti ini  sangat diperlukan pemerintah daerah. Pembiayaan dari pinjaman ini untuk dorong program-program prioritas daerah. Tentu kewajiban dari Pemerintah Provinsi NTT untuk menyediakan penganggaran yang memadai di APBD  selama tiga tahun ke depan berupa pokok pinjaman, bunga serta pembiyaan lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani,” pinta Ardian.

Ardian meminta agar Pemprov NTT dapat mengelola pinjaman secara efisien, efektif, akuntabel , transparan, penuh kehati-hatian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya.

Baca juga :  Peringati Hari Lahir Pancasila, Presiden Minta Kuatkan Kesatuan Pandangan Bernegara

“Kami meminta agar pinjaman ini dimanfaatkan secara baik, dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan  bebas dari konflik kepentingan dengan prinsip  kehati-kehatian tanpa ada masalah,sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di NTT, khususnya di masa pandemi Covid -19 saat ini,” beber Adrian.

Sementara itu, Dirut PT. SMI, Edwin Syahruzad juga memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang telah sabar dan teguh melalui berbagai proses, sehingga bisa dilakukan penandatangan pembiayaan.

“Kami dari PT. SMI telah setuju dengan usulan permohonan dari Pemprov NTT sebesar  Rp 189,7 miliar terdiri atas dua fasilitas pembiayaan yakni fasilitas pertama untuk pembangunan 7 ruas jalan sebesar Rp 66 miliar  dan fasilitas kedua untuk pembangunan 9  ruas jalan sebesar Rp 123,7 miliar tersebar di pulau-pulau di NTT dan menjadi prioritas program Pemprov NTT,” jelas Edwin.

Pada saat itu juga Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat   mengatakan penandatanganan pinjaman ini merupakan agenda penting untuk NTT. Ini baru  pertama kali NTT belajar pinjam supaya tidak tergantung pada dana transfer.

“Kami mohon maaf kepada Dirut PT. SMI karena agak terlambat dan sedikit mengalami kendala karena ini baru pertama kali. Tapi, kami bersyukur dengan acara hari ini, kami sudah bisa belajar untuk pinjam. Ini langkah luar biasa untuk kami,sehingga kalau melakukan  pinjaman berikutnya bisa lebih lancer, terutama administrasinya,” jelas VBL.

Gubernur VBL menyampaikan terima kasih karena dengan pinjaman ini sangat membantu mengatasi kendala Infrastruktur di  NTT yang buruk.

“Kalau infrastruktur bisa berjalan baik, seluruh destinasi pariwisata kami yang sangat eksotik dan atraktif itu dapat berkembang dan ekonomi juga bertumbuh baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam Negeri yang telah lakukan  pembinaan sehingga kami dapat pinjaman ini. Ini memberikan manfaat yang besar untuk kami,”aku orang nomor satu NTT itu.

Baca juga :  Laiskodat : Jadikan Pelabuhan Pusat Pertumbuhan Ekonomi NTT

VBL juga menjamin, pinjaman tersebut akan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.   “Pinjaman ini bukan untuk memperkaya pundi-pundi orang perorangan juga tidak untuk dikorupsi, tapi semata-mata untuk memperbaiki infrastruktuur demi menggerakan pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT,” pungkasnya.

Pada tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zacharias Moruk menjelaskan panjang ruas jalan provinsi di NTT  yang dikerjakan dengan biaya pinjaman dari PT. SMI sepanjang 189 kilo meter.

Untuk diketahui, PT. SMI merupakan salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan dengan mandat membantu percepatan  pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di  Indonesia.

Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah NTT, Bene Polo Maing, Staf Khusus Gubernur, Prof. Daniel Kameo, Ph.D, Markus Hage, Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya. (ade/*)

Komentar