KUPANG, NTT PEMBARUAN.com—Keputusan tiga desa yang masih berada di Wilayah Kabupaten Kupang untuk masuk ke Kota Kupang ada di tangan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita menunggu momentum yang tepat, hari yang bagus, dan bulan yang baik untuk duduk bersama antara Bupati Kupang, Wali Kota Kupang, Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga masalahnya menjadi clear. Dan, kalau masalahnya sudah clear, maka keputusan itu ada di tangan gubernur,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd,M.Pd kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/7/2020).

Tiga desa di Wilayah Kabupaten Kupang yang sementara dibahas untuk bergabung ke Wilayah Kota Kupang itu, yakni Desa Penfui Timur, Desa Baumata Utara dan Desa  Baumata Barat.

Sesuai regulasi, kata Lusi,  ketiga desa tersebut terbelah bagi dua, dimana bagian timur masuk Kabupaten Kupang dan bagian barat masuk Kota Kupang, dan itu berdasarkan peta sejak pembentukan Kota Madya Kupang Tahun 1996.

Baca juga :  Agus : Memeriahkan HUT RI Ke-76 dengan Kegiatan Positif

Berdasarkan studi lapangan, lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang tahu soal itu, sehingga keputusannya sudah ada di saku Gubernur NTT dan pasti diikuti secara arif oleh Bupati Kupang dan Wali Kota Kupang nanti.

“Pokoknya, kita melihat momentum yang tepat untuk duduk bersama lagi  antara Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, Bupati Kupang dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi, penanganan ini tidak separah dengan masalah perbatasan di kabupaten-kabupaten lain yang bersengketa selama 47 tahun di NT, seperti masalah perbatasan Lotas antara Kabupaten TTS dengan Malaka, Manggarai Timur dengan Ngada, Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya (SBD),”urainya.

Terkait persoalan batas wilayah itu, beberapa pekan lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Komisi I DPRD NTT dan Ketua DPRD NTT telah meninjau segmen-segmen yang saling dikomplain masing-masing wilayah.

Baca juga :  Polemik Hutan Bowosie, Ini Kata Ketua DPRD dan Bupati Mabar

“Sikap Pemprov NTT sudah jelas tetap mengacu pada regulasi dan hal ini sudah dipahami oleh Bupati Kupang dan Wali Kota Kupang. Hanya kita perlu membangun pemahaman bersama antara Pemkab Kabupaten Kupang dengan Pemkot Kupang,”tandas Lusi.

Khusus untuk wilayah Nasipanaf,  menurut dia, sudah otomatis masuk dalam wilayah Kota Kupang. “Kita memberi apresiasi soal partisipasi warga Nasipanaf terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan.  Ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara sadar dan kolektif. Tetapi, ketika dikerjakan, ada komplain dari masyarakat yang berdomisili di sekitarnya yang ber KTP Kabupaten Kupang, maka niat baik Pemkot Kupang itu diurungkan,” terang Lusi.

Ketika ditanya apakah Semau dan Kupang Barat juga ikut masuk ke Kota Kupang, jawab Lusi, berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dilakukan otoritas peneliti Undana Kupang telah merekomendasikan Semau layak masuk Kota Kupang.

Baca juga :  Kementerian Agraria Luncurkan Aplikasi Loketku

“Kekuatan ada di aspirasi masyarakat, tinggal Pemprov NTT terus membangun komunikasi dengan Pemkot Kupang dengan Pemkab Kupang. Mari kita merespon aspirasi murni dari masyarakat untuk kepentingan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,”imbuhnya. (ade)