LPj Bupati Nagekeo 2019 Mulai Dibahas Dalam Rapat Paripurna DPRD

Mbay,  NTT PEMBARUAN.com -Laporan Pertanggungjawaban (LPj)  Bupati Nagekeo Tahun Anggaran 2019  mulai dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo,  Kamis ( 25/6/2019).

Rapat itu sendiri dibuka oleh Ketua DPRD Nagekeo,Marselinus F ajo Bupu dihadiri 20 anggota DPRD setempat, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dan Wakil Bupati Nagekeo, Marselinus Waja beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Nagekeo dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Dalam rapat tersebut, Bupati Nagekeo Don Bosco didampingi Wabup Nagekeo, Marselinus Waja menyerahkan  LPj  T.A  2019   kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo, Marselinus F ajo Bupu, disaksikan Wakil Ketua  I DPRD Nagekeo, Yos Dhenga dan Wakil Ketua II DPRD Nagekeo,  Kris Dua.

LPj Bupati Nagekeo itu akan dikaji lebih mendalam melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Nagekeo nanti yang diketuai oleh Antonius Moti.

Baca juga :  RSD Aeramo Terima Bantuan APD dari Bhayangkari Pusat

Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Marselinus F ajo Bupu dalam sambutannya mengatakan, lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo mengapresiasi kerja Pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam mengeksekusi semua program kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2019.

Sebagai representasi masyarakat Nagekeo dan untuk menjalankan amanat regulasi tentang fungsi  DPRD, maka tugas mereka perlu memberikan koreksi terhadap kerja Pemkab Nagekeo yang belum memenuhi ekspektasi dan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam target- target yang harus diselesaikan Tahun 2019.

Lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo membutuhkan keseriusan pemerintah daerah untuk memperbaiki kerja dalam menjalankan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan, agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Kabupaten Nagekeo dapat tercapai.

“ Saya mengajak kita sekalian baik lembaga DPRD maupun Pemkab Nagekeo untuk bahu membahu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional dan proporsional,” harapnya.

Kata Marselinus , LPj  Bupati Nagekeo seharusnya sudah dilakukan 3 bulan sesudah masa anggaran berlalu sesuai aturan undang-undang yang berlaku.  “Keterlambatan ini kita maklumi karena kondisi Covid 19, yang paling penting adalah keterlambatan ini merupakan tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo. Kegagalan pemerintah daerah adalah kegagalan lembaga DPRD Kabupaten Nagekeo juga. Saya berharap tetap ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan

Baca juga :  DPC PKB Nagekeo Bagikan Sembako dan Masker Kepada Masyarakat

DPRD Kabupaten Nagekeo dalam menjalankan  roda pemerintahan demi masyarakat Nagekeo,” tutur dia.

Sementara, Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dalam sambutannya mengatakan, Tahun 2019 merupakan masa transisi pemerintahan. “ Kita telah melewati tiga transisi, transisi politik, transisi perencanaan dan transisi penganggaran. Kita baru saja memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah baru, dan Tahun 2019 kita memiliki pimpinan dan anggota DPRD baru. Pada transisi perencanaan kita pada tanggal 28 Juni 2019 kita menetapkan Perda nomor 1 tentang RPJMD  Kabupaten Nagekeo Tahun 2018/2023 dan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan Tahun 2018 serta RKPD Perubahan Tahun 2019 yang ditetapkan Tahun 2019. Pada transisi penganggaran kita melaksanakan APBD 2019 yang ditetapkan Tahun 2018 dan APBD Perubahan yang ditetapkan Tahun 2019,” urainya.

Baca juga :  Sambil Pantau Pembagian BST, Camat Aesesa Bagikan Masker Kepada Masyarakat

Bupati Don Bosco menyebutkan, pencapaian pada Tahun 2019 antara lain,revitalisasi  Pasar Danga, pembangunan jalan dua jalur dalam kota yang lengkap dengan trotoar. (mat)