Bansos Masa Pandemi Covid-19 Rentan Korupsi

(Suatu Kejahatan Sistemik dan Struktural)

Oleh : I Nyoman Sukrawan, S.H,M.H
(Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi NTT)

DALAM mengatasi wabah Covid-19 berbagai upaya dilakukan pemerintah mengatasi dampak penyebaran virus Covid-19 yang semakin masif. Salah satunya, dengan terbitnya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang telah diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020 lalu.

Melalui Perppu itu, pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp 405,1 triliun dengan rinciannya Rp 75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp 110 triliun perlindungan sosial; Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah. Tentunya, dana penanggulangan Covid-19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya. Pejabat pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini harus lebih berhati- hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya agar penggunaannya tepat sasaran.

Pemerintah daerah telah melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refokusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas tiga aspek. Refokusing dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah diawasi oleh Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga pemerintah daerah dapat melakukan penguatan aspek-aspek yang ditingkatkan kapasitasnya yakni penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net. Salah satu contoh penanganan dampak ekonomi yaitu pemberian stimulus penguatan modal usaha pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak Covid-19.

Untuk jaring pengamanan sosial misalnya antara lain pemberian hibah/bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial, fasilitas kesehatan milik masyarakat/pemerintah yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19, dan instansi vertikal yang berada di wilaya daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian hibah/bansos dilakukan secara langsung dengan mempertimbangkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bansos. Di sisi lain, untuk pemberian hibah/bansos tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 juga diatur bahwa jika BTT tidak tersedia, maka pemda dapat memanfaatkan uang kas yang tersedia atau yang sebelumnya dialokasikan untuk beberapa kebutuhan. Di antaranya kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja modal yang kurang prioritas, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Selain itu pemda juga bisa menggunakan kas daerah atas hasil rasionalisasi anggaran. Antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya.

Baca juga :  Urgensi Negara Dalam Kebijakan PSBB New Normal Dalam Kekhasan Etika

Proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat masih terdapat tumpang tindih sasaran dalam penyaluran dana bantuan sosial dalam sejumlah program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung masyarakat miskin yang terdampak pandemi. Untuk mendukung program pemerintah penggunaan alokasi anggaran penanganan Covid-19. Dalam hal ini Kejaksaan RI melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam SE yang diteken Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin tanggal 9 April 2020 tertuang, di antaranya, seluruh satuan kerja Kejaksaan melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap kementerian/lembaga/BUMN/BUMD baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refokusing kegiatan, relokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.

Seluruh satuan kerja Kejaksaan memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam proses revisi APBD Tahun Anggaran 2020, pengesahannya, hingga penggunaan anggaran tersebut guna mencegah penularan dan penanggulangan atau pengobatan pasien Covid-19. Berikutnya seluruh satuan kerja Kejaksaan juga diharapkan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya. Dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19. Seluruh satuan kerja Kejaksaan diinstruksikan di antaranya untuk melakukan pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/BUMN/BUMD sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Secara Sistemik dan Struktural

Bencana nonalam Covid-19 memaksa pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang relatif cukup besar untuk penanganan virus corona dan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi tersebut. Meskipun alokasinya bertujuan untuk kepentingan warga, pemanfaatannnya dapat berpotensi menyimpang dan disalahgunakan oleh oknum pejabat di lapangan. Apalagi jika tanpa tujuan mulia itu tak disertai perencanaan dan program yang baik, itikad baik dalam pelaksanaan dan pengawasan optimal yang ketat dari berbagai pihak terkait. Siapapun pengguna yang memanfaatkan anggaran tersebut tanpa akuntabilitas dan transparansi juga dapat terjebak dalam tindak pidana korupsi.

Persoalan korupsi tetap akan menjadi fokus penegakan hukum pada saat ini, korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. Layaknya penyakit, maka korupsi ini dikategorikan sebagai penyakit yang kadar penyembuhannya sangat minim dan selalu menjadi bahan atau uji coba bagi penanggulangannya. Hasilnya pun kadang kala sudah dapat di prediksi secara pesimistis, yaitu tidak searah dengan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi.

Secara konseptual, di negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bagian dari kekuasaan bahkan bagian dari sistem itu sendiri menjadi tidak diragukan. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Bentuk kejahatan struktural sebagai korupsi sistemik inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisasi. Korupsi yang hampir terjadi diseluruh Indonesia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi, dan struktur kekuasaan. Karena itu, korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.

Baca juga :  Hak Pesangon Karyawan Korban PHK Imbas Covid-19 Suatu Kewajiban Hukum yang Terabaikan

Artikulasi ”sistem” ini memiliki makna yang komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang signifikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari ”sistem” yang ada. Karena itu, usaha maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus terus dilakukan dengan cara luar biasa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini. Pengalaman selama ini menunjukkan, besarnya anggaran penanganan bencana rentan dan rawan disalahgunakan bahkan dikorupsi di lapangan. Seperti terekam dalam laporan berbagai pemberitaan media massa.

Bahwa kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa terkait Covid-19 sehingga harus dilakukan dengan cermat karena keadaan darurat saat ini membuat harga melonjak naik. Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap transparan membuka data pengadaan mulai dari penyedia serta jumlah dan jenis barang dan harganya. Praktik korupsipun tetap dapat terjadi di tahap pelaksanaan pekerjaan misalnya Ketika pengadaan yang dilakukan sebetulnya dibawah standar namun tetap diterima. Pada tahap bantuan bansos di daerah potensi kerawanan terkait dengan pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan serta pengawasannya.

Penerapan Sanksi Pidana

Akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bagi pelaku korupsi dana bencana alam, termasuk dana penanfganan wabah virus Corona atau Covid-19 untuk memberi efek jera bagi siapa pun yang berencana dan melakukan penyalahgunaan anggaran dana penanganan bencana alam. Dan hal ini sudah diatur dalam Pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang salah satunya jika dilakukan dalam keadaan bencana (Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor “Pidana mati dimungkinkan dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 (1) UU Tipikor yang salah satunya jika dilakukan dalam keadaan bencana (Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dan Presiden telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam sehingga jika dana penanganan Covid-19 tersebut dikorupsi, ada kemungkinan pelaku dijatuhi pidana mati.

Hal yang sama disampaikan oleh Anang Zubaidy SH.,MH, Ketua Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII. Ia mengatakan, hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam dapat dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU dimaksudkan

bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dalam situasi ini “Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.

Namun menurut penulis hukuman mati juga bergantung pada penuntut umum apakah akan dikenakan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor atau tidak. Perlu dilihat pada Masalahnya, Pasal 27 (1) Perppu No 1/2020 menegaskan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan negara dalam menanggulangi Covid-19 bukan kerugian negara. Pasal ini ingin menghindari pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tipikor meskipun secara asas keliru. Namun selain Undang-Undang Tipikor juga mengatur mereka yang menyalahgunakan pengelolaan dana covid bisa dijerat dengan pasal 78 UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Pasal ini lebih mudah pembuktiannya karena tidak perlu pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Penggunaan pasal tersebut berkorelasi dengan Keppres 12/2020.

Baca juga :  Perlunya Keseriusan Semua Pihak Untuk Menghapus Praktek Prostitusi di NTT

Dalam Undang-Undang Tipikor memang ada tercantum opsi ancaman maksimal pidana mati bagi koruptor. Aturan ini tertuang dalam UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini. Pasal 2 ayat (1) UU tipikor menerangkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp1 miliar”. Dalam ayat (2) nya menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan”. Perlu diketahui penerapan hukuman mati itu tidak sembarangan dijatuhkan.

Hukuman tersebut, hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat seperti dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Topikor. “Yang dimaksud keadaan tertentu yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan yang meluas, penanggulangan akibat krisis ekonomi dan moneter serta pengulangan tindak pidana korupsi. Kemudian perlu diperhatikan dalam unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU tipikor yang menjadi dasar pemberatnya adalah: keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, pengulangan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor ini tidak ada penjelasan unsur pandemi akibat wabah penyakit. Jadi, pidana mati menurut teori ilmu hukumnya tidak bisa diterapkan terhadap perkara koruptor dana Covid-19. Sebagaimana diketahui sistem hukum Indonesia menganut hukum Eropa Continental, maka asas Legalitas berlaku dalam tata hukum pidana positif Indonesia yang berdasarkan sejarah hukumnya “Nullum delictilum nulla poena sine praevia lege poenali” yang diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya.

Kemudian prinsip/asas legalitas ini dimasukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia yang berbunyi: “Bahwa suatu perbuatan tidak bisa dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maka berdasarkan asas Legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak bisa diterapkan dalam kasus/perkara tindak pidana korupsi dana Covid-19, karena tidak memenuhi unsur deliknya. (***)