Hak Pesangon Karyawan Korban PHK Imbas Covid-19 Suatu Kewajiban Hukum yang Terabaikan

Oleh : I Nyoman Sukrawan, S.H,M.H
(Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi NTT)

WABAH Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa, terutama bagi dunia usaha di Indonesia. Masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan maraknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan akibat usaha yang merugi terus-menerus. Banyaknya perusahaan- perusahaan yang memutuskan untuk melakukan PHK dikarenakan tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk membayar gaji para pekerjanya, dengan adanya imbauan dari pemerintah untuk work from home (WFH).

Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Adapun rinciannya, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan.

Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM. Terkait hal sersebut Menteri Ketenagakerjaan (Manaker) RI, Ida Fauziah meminta para pengusaha mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang telah menjalani masa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan saat masa pandemi virus corona (Covid-19) sudah berakhir nantinya.

Dia juga mewanti-wanti dunia usaha agar keputusan PHK menjadi pilihan terakhir selama masa pagebluk ini dan tetap mengupayakan agar para pekerja/buruh tetap bekerja meski tak mendapat upah penuh.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap karyawannya dalam situasi pandemik Covid-19 sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat 1 Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 164 ayat 1: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Terkait pembayaran pesangon, pekerja yang terkena PHK memiliki hak mendapatkan pesangon sesuai peraturan perundang-undangan, dan apabila pengusaha tidak memberikan pesangon dalam hal Pengusaha mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19, maka Pekerja dapat memohon pailit terhadap Pengusaha tersebut dengan harapan hasil likuidasi aset diberikan untuk membayar hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahwa pekerja dalam hal kepailitan berposisi sebagai Kreditor Preferen atau kreditor yang paling istimewa sebagaimana diatur pula dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 95 ayat 4 : “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Baca juga :  Membrantas Mafia Tanah di Kabupaten Nagekeo

Merujuk pada Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa hasil likuidasi dari perusahaan yang dipailitkan dapat diutamakan untuk pembayaran hak-hak buruh/pekerja sebagai kreditur preferen. Hal ini untuk menjamin hak-hak para pekerja apabila diputuskan hubungan kerjanya, maka ia juga memiliki hak untuk menerima pesangon, dan pengusaha wajib untuk memenuhi hak-hak tersebut.

PHK Tanpa Mekanisme Yang Sesuai

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, cacat hukum. Sebab, “di Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK tidak boleh sembarangan. PHK tidak sah sampai ada putusan lembaga perselisihan hubungan industrial atau dalah hal ini Pengadilan PHI” saat ini yang terjadi PHK justru dimungkinkan karena surat yang dibuat pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, terutama Bagian II Poin 4 yang berbunyi: “Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

Hal demikian seakan membuat peraturan tersebut tidak selaras dengan UU 13/2003. “Undang-Undang menjamin hak pekerja yang sakit dan dalam kondisi darurat, namun pemerintah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur hak bisa dinegosiasikan?”. Karena Surat Edaran inilah pengusaha tidak berpikir lebih panjang untuk melakukan pelanggaran lebih banyak, termasuk mem-PHK buruh yang sebaliknya justru harus melindungi mereka dalam kondisi ini negara menjamin hak-hak dasar rakyat.

Penulis berpendapat bahwa dasar hukum dari PHK ini adalah pasal 162 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika kita baca Pasal 162 ini, redaksional dari setiap ayatnya, dalam hal ini ayat (1) (2) dan (4) pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Sangat jelas dalam redaksional pasal ini, prinsip pengunduran diri yang dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia atas kemauan sendiri bukan atas permintaan ataupun paksaan pengusaha, terkait alasan PHK di atas kerap dilakukan oleh perusahaan.

Sebelum adanya masa pandemi Covid-19 ini, praktik PHK tersebut sudah sering terjadi. Pihak luar akan melihat seakan-akan pekerja mengundurkan diri. Logikanya, maka pekerja itu tidak akan menuntut perusahaan. Ketika pekerja ingin membatalkan kesepakatan tersebut, biasanya di tahap mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Mediator dan hakim itu melihat kasus ini seperti keinginan dari pekerja itu sendiri. Kecuali, pekerja itu memiliki bukti bahwa dia dipaksa, tapi itu sangat sulit, karena dalam praktiknya perusahaan langsung menyodorkan surat resign dan tidak ada bukti tertulis bahwa perusahaan yang memaksa atau minta pekerja untuk resign, merujuk pada Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Baca juga :  Pendidikan Nilai Merupakan Kepribadian Bangsa Indonesia

“Bila ini gagal maka dilakukan perundingan, apabila tidak berhasil juga, maka diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa dalam hal pengunduran diri pekerja bukan atas kemauan sendiri melainkan adanya indikasi atau tekanan dari pengusaha, maka penetapan dari perselisihan industrial tetap dibutuhkan.“Pengusaha harus memperoleh penetapan dulu dari pengadilan baru bisa melakukan PHK,” adapun macam-macam praktik pengunduran kerja bukan atas dasar kemauan sendiri baik yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 atau pun berdasarkan pengalamannya sendiri selama berpraktik di lapangan. Seperti perusahaan meminta pekerja mengundurkan diri karena perusahaan tidak dapat lagi mempekerjakan pekerja. “Banyak terjadi di masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini ada yang diberikan uang kebijakan atau kompensasi ada juga tidak dan ada juga pekerja yang mau saja tandatangan surat pengunduran diri tanpa kompensasi apapun. Pada intinya, penyelesaian hubungan industrial itu dapat dilaksanakan dengan baik apabila pekerja sepakat untuk di PHK. Sebab PHK hanya terjadi dan berlaku apabila pekerja sepakat, yang mana diatur dalam ketentuan Pasal 151 (2) dan (3) UU No. 13/2003 atau adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap Pasal 61 (1) (c) UU No. 13/2003.

Kewajiban Yang Harus Dipenuhi

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dengan kata lain, Peraturan Perusahaan yang bertentangan dengan Undang-undang dianggap batal demi hukum. Sehingga yang berlaku adalah ketentuan yang ada di dalam Undang-undang. Jadi, pihak perusahaan wajib membayarkan uang pesangon kepada karyawan sebagai akibat PHK. Meskipun Peraturan Perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pandemi Covid-19.

Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh. Pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi dan pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid- 19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang- undangan sedangkan perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Maka, untuk menghindari PHK, pengusaha dapat melakukan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah terhadap upah pekerja/buruh yang dirumahkan sementara akibat wabah Covid-19, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Baca juga :  Pedagang Pasar Danga Terkonfirmasi Positif Covid-19

Selain itu, pekerja/buruh yang diduga atau positif terjangkit Covid-19 juga berhak atas upah berdasarkan surat edaran tersebut. Jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum sebagai imbas Covid-19, pengusaha pun dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah  minimum),  dengan  terlebih  dahulu  melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta- merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Oleh karena itu PHK memang tidak dianjurkan dilakukan. Ada upaya alternatif untuk tetap mempekerjakan pekerja/buruh dan mempertahankan kegiatan usaha.

Pada situsi ini apabila perusahaan tidak bayar pesangon karyawan karena alasan atas dasar Peraturan Perusahaan, hal itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Pasal 111 Ayat (2) Undang- undang Ketenagakerjaan telah menjelaskan bahwa ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan.

Apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, Peraturan Perusahaan yang bertentangan dengan Undang-undang dianggap batal demi hukum. Sehingga yang berlaku adalah ketentuan yang ada di dalam Undang-undang. Jadi, pihak perusahaan wajib membayarkan uang pesangon kepada karyawan sebagai akibat PHK. Meskipun Peraturan Perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda. Apabila perusahaan tidak bayar pesangon kepada karyawan, atau ada komponen-komponen dari uang pesangon yang tidak diterimakan kepada karyawan, maka perusahaan dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Karena uang pesangon karyawan menjadi hak karyawan yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang. Karyawan merupakan salah satu asset yang paling berharga bagi perusahaan.(***)