Cegah Penyebaran Covid-19, Pemdes Golo Paleng Perketat Akses Masuk

BORONG, NTT PEMBARUAN.com – Sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Desa (Pemdes) Golo Paleng,  Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur  memperketat akses masuk dengan mendirikan posko penjagaan penanganan virus corona.

Penempatan posko penjagaan penanganan virus corona itu sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus  masuk ke desa tersebut, kata Kepala Desa (Kades) Golo Paleng, Belasius Banis kepada media ini, Kamis (7/5/2020).

Kata Belasius, Pemdes Golo Paleng  juga telah membentuk tim relawan serta membangun posko penjagaan di dua titik lokasi berbeda,  yakni  di Kampung Rakas dan Kampung Juli.

Di posko penjagaan, lanjut dia,  setiap pendatang yang masuk ke wilayah desa tersebut  akan diarahkan untuk mencuci tangan oleh tim relawan yang bertugas untuk selanjutnya dilakukan pendataan.

Baca juga :  Cegah Penularan Covid-19, PLN ULP Ruteng Bantu APD Pada Masyarakat Matim

Terkait kelengkapan peralatan medis di posko penjagaan yang telah dibangun, kata Belasius,  untuk sementara memang belum  100 persen  lengkap, karena masih ada barang- barang yang masih dalam pesanan, baik untuk ditempatkan di posko maupun di tempat karantina.

Pihaknya telah menyiapkan tempat untuk karantina bagi setiap warga desa yang datang dari daerah zona merah Covid-19. Dicontohkannya,  dua siswa SMA yang baru tamat dari Labuan Bajo, Manggarai Barat sudah 4 hari dikarantina di Polindes setempat.

Salah satu upaya penanganan pencegahan virus corona,Pemdes Golo Paleng telah mengalokasikan dana desa (DD) sebesar Rp 157 juta untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), biaya transportasi relawan dan biaya operasional lainnya.

Baca juga :  Gubernur NTT Hadiri Misa Syukuran Pesta Perak Uskup Ruteng

Kades dua periode itu juga mengajak seluruh  warga Desa Golo Paleng untuk selalu waspada terhadap penyebaran virus Corona dengan mengikuti  instruksi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (edi)