Terkait BLT, Forum BUMDes Ingatkan Semua Desa Harus Sesuai Kemendes PDTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com – Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan 3.000 lebih desa di Provinsi NTT untuk melaksanakan anjuran pemerintah pusat dengan membuka Pos Jaga Covid-19 dalam rangka melakukan penanggulangan virus dan memutuskan mata rantai penyebarannya di desa.

Kebijakan pemerintah pusat yang tidak menghimbau untuk melakukan penutupan jalur keluar dan masuk jalur penerbangan di daerah akan tetap memberikan dampak bagi masyarakat di desa. Pasalnya sejumlah masyarakat yang berdatangan dari luar NTT berasal dari sejumlah wilayah daerah terpapar Covid-19 di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yoan B.W. Niron via pres releasenya,  Senin (20/4/2020). Sesuai arah pemerintah pusat lewat Kementerian Desa PDTT, setiap desa wajib mendirikan Posko Covid-19 guna melakukan pemutusan mata rantai penularan virus ini. Pos jaga ini bertujuan mendata dan memeriksa warga /tamu yang keluar masuk desa terutama yang baru datang dari luar NTT.

Baca juga :  Sejumlah Rumah Ibadah di Nagekeo Mendapat Suntikan Dana dari Pemkab Setempat

“Posko ini juga akan sangat membantu untuk mendata warga yang berstatus ODP dan PDP lalu bersinergi dengan Puskesmas setempat atau Posko Covid-19 di tingkat Pemda setempat, sehingga ODP bisa terus dipantau masa isolasi mandirinya, dan bagi PDP bisa dirujuk ke rumah sakit yang direkomendasikan oleh pemerintah, ” kata Yoan.

“Pemerintah desa juga wajib membentuk relawan desa dalam penanganan Covid-19 ini, dimana pemerintah desa harus menjadi garda terdepan dibantu beberapa masyarakat, karena kemanusiaan kita tidak boleh kalah oleh ketakutan kita sendiri dengan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah,”ujar dia.

Selanjutnya, ia mengatakan, pendataan penduduk rentan sakit dan kelompok kategori marginal mesti dilaksanakan, lalu melakukan kerja sama bersama instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan serta kalau bisa diwajibkan setiap masyarakat mempunyai tempat cuci tangan dengan air bersih di rumah masing-masing termasuk melakukan penyemprotan disinfektan untuk membunuh virus tersebut.

Baca juga :  Tingkatkan Peran Serta , IMO-Indonesia Sampaikan Surat ke Dirjen Polpum Kemendagri RI

Kata Yoan,  Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan dibagikan mulai April – Juni 2020, dimana setiap keluarga akan menerima sebesar Rp 600.000 per bulan.  “Kami harapkan pemerintah desa melaksanakan BLT ini  tepat sasaran dengan memvalidasi penetapan data keluarga penerima sesuai keadaan kondisi real di masyarakat. BLT ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 ini, mari kita kawal bersama supaya program ini tepat sasaran,” pintanya. (ade/*)