Kadis P dan K NTT Akui Upah Guru Honorer SMA/SMK Tahun 2020 Belum Dibayar

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benyamin Lola mengaku, tiga bulan dari Januari, Februari dan Maret 2020, upah honorer guru SMA/SMK di NTT belum dibayar.

“Tiga bulan, kami belum membayar upah guru honorer komite sekolah dan guru tidak tetap, baik sekolah swastas maupun sekolah negeri di NTT karena masih melakukan update data,” kata Lola kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT belum lama ini.

“Untuk insentif guru honor komite sekolah dan guru tidak tetap yayasan tingkat  SMA/SMK  di NTT sementara kita masih mengapdate data karena data tahun lalu itu ada yang sudah tidak lagi sebagai guru, ada yang sudah menjadi pegawai di tempat lain, sehingga kita masih proses datanya,”ujar Mantan Kepala Badan Perpustakaan NTT ini.

Baca juga :  Pemprov NTT dan Kejati NTT Dukung PPK Percepat Penyerapan Anggaran Covid-19

Ia berjanji, setelah verifikasi datanya sudah selesai, maka upah untuk Januari, Februari dan Maret 2020 yang belum dibayar itu akan dibayar satu kali. Kemudian selanjutnya, akan dibayar setiap bulan melalui Bank NTT lewat rekening masing-masing guru.

Terkait besaran honorer yang diberikan apakah ada kenaikan dari tahun lalu, kata Lola, besarannya masih tetap sama, yakni untuk guru tidak tetap yayasan sebesar Rp 300.000/bulan,  dan untuk guru honorer komite sekolah negeri sebesar Rp 400.000/bulan.

Menjawab wartawan soal ada rencana untuk pengangkat mereka menjadi guru kontrak provinsi ke depan, jawab dia, akan upayakan. Ketika ditanya apakah ada perhatian khusus untuk nasib guru-guru di daerah pedalaman atau daerah terpencil misalnya diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), jawab Lola,pihaknya tidak punya kewenangan untuk itu.

Baca juga :  DPRD NTT Dialog Enam Ranperda Inisiatif di Kabupaten Kupang

Untuk  diangkat menjadi PNS, kata dia, bukan merupakan kewenangannnya pemerintah provinsi, tetapi kewenangan pemerintah pusat.  “Kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada mereka, sehingga ketika ada formasi pengangkatan guru, silahkan mengikuti proses seleksi yang dilakukan, kecuali ada kebijakan dari pemerintah pusat yang mengatur lain. Tetapi, untuk sementara semua tenaga honorer ketika diangkat menjadi PNS, harus melalui mekanisme seleksi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelas Mantan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi NTT ini. (ade)