Pembebasan Napi di Tengah Pandemi Covid-19, Kopong: Perlu Diseimbangkan Antara Rasa Kemanusiaan dan Keadilan Masyarakat

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan, S.H,M.Hum menilai, kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membebaskan napi demi mencegah tersebarnya virus corona ke dalam Lapas,perlu diseimbangkan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan masyarakat.

Kepada media ini di Kupang, Senin (6/4/2020), Kopong mengatakan, memang penting menempatkan nilai kemanusiaan sebagai salah satu nilai utama dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan agar para penghuninya (narapidana) dapat hidup dengan aman. Namun, tidak cukuplah kalau menegakan HAM hanya dari sisi napinya saja, tetapi haruslah diseimbangkan rasa keadilan masyarakat.

“Mempersoalkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membebaskan napi demi mencegah tersebarnya virus corona ke dalam Lapas, bukan berarti kita tumpul rasa kemanusiaan dan tidak menghayati sila kedua Pancasila,”kata pakar Hukum Undana Kupang ini.

Baca juga :  Tahun 2021, UPTD Bahasa NTT Fokus Pada Penguatan Literasi

Dari aspek kemanusiaan, menurut dia, Napi memang penting diperhatikan, tetapi perhatian itu harus diseimbangkan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan masyarakat. Masyarakat pada umumnya dan tentu lebih khusus para korban dan keluarganya juga punya  nilai kemanusiaan yang sama dengan  para napi.

“Menurut saya, kebijakan pemerintah membebaskan napi yang sudah berusia lanjut dan sudah menjalani hukuman dua pertiga masa hukumannya perlu dilakukan secara cermat dan dengan penuh pertimbangan yang matang,”tukasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan ini memang baik untuk napi dan tentunya untuk mengurangi penghuni Lapas, tetapi harus dilakukan secara cermat agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Pembebasan napi juga harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kadar perbuatan pidana yang dilakukannya, tidak boleh dilakukan secara sama untuk semua napi.

Baca juga :  Sumba Barat Kirim 228 Sampel Swab ke Kupang

“Oleh karena itu, memebebaskan para napi sebelum masa hukumannya habis, harus perlu mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Kita juga menyadari bahwa kapasitas Lapas sangat terbatas dan saat ini sudah over kapasitas. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan dan mengangkangi rasa keadilan masyarakat demi menyelematkan napi yang pada masa lalunya ketika melakukan tindak kejahatan juga tidak pernah memikirkan sedikit pun rasa kemanusiaan, terutama perikemanusiaan pihak korban dan keluarganya,”ujar dosen terbang antar negara ini.

Ilustrasi Hukum

Itu artinya, bagi napi pelaku tindak pidana ringan dan tidak seriuslah yang mungkin perlu diprioritaskan pembebasannya demi menghindari over kapasitas Lapas dan demi mencegah penyebaran virus corona di Lapas. Sedangkan, pembebasan napi pelaku kejahatan kemanusiaan yang serius seperti  tindak pidana terorisme, korupsi, narkotika, dan pelanggaran HAM berat perlu dipertimbangkan secara  serius dan cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk rasa kemanusiaan dan keadilan masyarakat, termasuk korban dan keluargannya.

Baca juga :  Presiden Jokowi Apresiasi Simulasi Bencana di Labuan Bajo

“Saya tidak memiliki data yang pasti tentang berapa pelaku tindak pidana ringan dan tidak serius yang mendekam di Lapas jika dibandingkan dengan napi pelaku tindak pidana serius dan kemanusiaan, tetapi bagi saya prioritas pembebasan terhadap napi tindak pidana ringan dan tidak serius merupakan langkah yang lebih ideal ketimbang pembebasan napi tanpa mempertimbangkan kadar keseriusan tindak pidana yang dilakukan,”tutupnya. (ade)