Rakor Bidang Kepegawaian NTT Diikuti 150 Orang

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT diikuti 150 orang.

Jumlah itu terdiri dari para Sekda kabupaten/kota se-NTT, 21 orang, para Kepala BKD/pegawai kabupaten/kota se-NTT, 52 orang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Provinsi NTT, 39 orang, dan pegawai BKD NTT, 38 orang.

Rakor yang berlangsung selama 3 hari, terhitung sejak 16-18 Maret 2020 di  Sasando Internasional Hotel menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB RI, KASN RI, dan Kantor Regional X BKN Denpasar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Henderina S. Laiskodat,S.P, M.Si kepada wartawan di sela-sela kegiatan tersebut di Sasando Internasional Hotel Kupang, Senin (16/3/2020) mengatakan, rapat koordinasi bidang kepegawaian ini sebagai kegiatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk mensinergikan berbagai program dan kegiatan, sekaligus diharapkan mampu mengkoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan dalam bidang kepegawaian yang selalu berubah regulasinya.

Baca juga :  Kondisi 24 September 2020, NTT Tambah 21 Orang Terkonfirmasi Positif Covid—19

Kegiatan ini bermaksud untuk menginformasikan dan mensinergikan program dan kegiatan atau terobosan yang direncanakan oleh Pempus, Pemprov dan Kabupaten/Kota serta mempersiapkan perencanaan program prioritas dan strategis dalam bidang kepegawaian.

Para peserta Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Sasando Internasional Hotel Kupang, Senin (16/3/2020)

Sedangkan, tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi hal-hal strategis dan aktual seputar perkembangan kebijakan pengelolaan kepegawaian daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian pada BKD Provinsin dan BKD Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2019, membangun kesepakatan dan sinergitas program dan kegiatan antara Pempus, Pemprov dan Kabupaten/Kota dalam hal tugas, tanggungjawab, dan kewenangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian.

Sasarannya, terwujudnya kesepakatan dan sinergitas program dan kegiatan bidang kepegawaian serta tersedianya informasi yang memadai tentang pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepegawaian untuk kebutuhan perencanaan. (ade)