Hasil Sensus BPN, 58 Sertifikat Tanah di Labuan Bajo Terindikasi Tumpang Tindih

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Berdasarkan hasil sensus Badan Pertanahan Nasional (BPN) di 22 RT di Kelurahan Labuan Bajo mulai dari RT 1-Rt 22 ada sebanyak 58 sertifikat tanah terindikasi tumpah tindih, dan ke depan bisa mencapai ratusan sertifikat.

Kami sudah melakukan pembenahan kualitas data di sana. Ternyata, setelah kami melakukan sensus di RT1- RT 22 terjadi tumpang tindih sertifikatnya. Yang baru terindikasi ada 58 sertifikat, tetapi ke depannya bisa mencapai ratusan sertifikat,” kata Kakanwil BPN NTT, Jaconias Walalayo,S.H,M.H saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTT dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-NTT dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-NTT itu berlangsung di Hotel Aston Kupang, Selasa (10/3/2020).

“Kenapa sampai sertifikatnya tumpang tindih karena itu produk kami yang keluar paling tertua Tahun 1982 yang masih menggunakan sistem manual saat itu. Data base kita belum sama dengan aplikasi sekarang. Kalau sekarang ini tumpang tindih, itu kemungkinan sangat kecil terjadi,” kata Jaconias.

Tumpang tindihnya sertifikat tanah di daerah itu, menurut dia, karena peran tokoh-tokoh adat setempat yang mengeluarkan pelepasan hak lebih dari satu orang untuk satu bidang tanah.

Baca juga :  Bupati Kupang Mengapresiasi Kerjasama PT. Garam dengan Pemilik Lahan Bipolo

Hal ini akan menjadi perhatian Kepala Kantor Pertanahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ke depan.  Masih di Labuan Bajo, dimana sementara ini melakukan pelebaran Bandara Komodo, maka Kepala Kantor Pertanahanan Labuan Bajo segera melakukan pendekatan dengan APH dan Kejari Labuan Bajo untuk melakukan indentifikasi sampai pemberian ganti rugi.

“Kalau penegak hukum sudah berdampingan dengan kita, maka kecil kemungkinan ada masalah yang timbul. Yang paling penting Kakan Pertanahan Labuan Bajo terus berkoordinasi dan meminta pendapat hukum sebelum memberikan keputusan,” pesan Jaconias.

Hal yang sama juga terjadi di Nggorang, Labuan Bajo yang saat ini sementara menjadi persoalan besar, dimana masyarakat adat menuntut haknya, tetapi sudah terjadi pelepasan hak in prosedural.

“Oleh sebab itu, jangan cepat-cepat setelah ada yang mendata lalu kita melakukan pengukuran sampai pada penerbitan sertifikat. Kita harus melihat sejarah tanahnya. Kalau memang kurang yakin, minta pendapat hukum di Kejari Labuan Bajo, sehingga tidak salah dalam memberikan sertifikat kepada seseorang nanti,” kata Jaconias dengan nada mengingatkan.

Baca juga :  Gunung Ile Lewotolok Meletus, Masyarakat Dihimbau Waspada Ancaman Lahar Panas

Menurut dia, masalah tanah di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Kota Labuan Bajo saat ini cukup rumit.  Sebelum daerah itu belum ditetapkan sebagai daerah destinasi super premium, belum ada masalah tanah. Tetapi, ketika pemerintah pusat (Pempus) menetapkan sebagai daerah super premium, itu berarti kebutuhan lahan  di sana tidak sedikit lagi, ujarnya.

Inilah jajaran BPN dan jajaran kejaksaan di NTT mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-NTT yang hadir menandatangani perjanjian kerjasama di Hotel Aston Kupang, Selasa (10/3/2020). (Foto : Kanisius Seda/NTT PEMBARUAN.com)

Pada tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Pathor Rahman,S.H,M.H dalam sambutannya meminta Kejari Labuan Bajo untuk bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Labuan Bajo menyelesaikan masalah sertifikat tanah yang tumpang tindih di daerah itu.

Bagi dia, persoalan seperti ini akan menjadi salah satu  penghambat bagi investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur, terutama di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. “Bagaimana investor mau menanamkan modalnya ke NTT kalau tanahnya saja masih bermasalah,” tanya Kajati Rahman.

Ia mencontohkan salah satu kasus pertanahan di Labuan Bajo, tetapi ketika dipraperadilan oleh tersangka, penyidik kalah. Karena itu, ia minta Kajari Labuan Bajo, tolong koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Labuan Bajo untuk mencermati semua persoalan yang ada dan dilaksanakan di lapangan.

Baca juga :  Tahun 2021, UPTD Bahasa NTT Fokus Pada Penguatan Literasi

“Jangan berpihak kepada orang tertentu, karena kita benar-benar obyektif dalam menjalankan tugas. Kalau ada intervensi, tolong sampaikan kepada saya. Nanti, saya dengan Kakanwil BPN NTT akan menyelesaikannya. Kita diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum kepada BPN. Kita harus terbuka kepada orang yang membutuhkannya. Yang perlu kita sepakati bersama adalah bagaimana kita harus betul –betul dengan iklas dengan tujuan yang sama. Jangan pelit memberikan informasi hukum yang betul –betul tahu, dan jangan disembunyikan. Lebih cepat, lebih bagus, sehingga klien kita merasa puas atas pelayanan kita. Kita betul –betul bekerja secara  profesional dan tidak boleh main dua kaki,” ingat dia. (ade)