Setahun Mubazir, Paulinus Minta KLHK Segera Tarik Kapal Penyangkut Sampah dari Labuan Bajo

LABUAN BAJO, NTT PEMBARUAN.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Paulinus Pangul meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera menarik pulang kapal penyangkut sampah bantuannya yang sudah setahun mubazir dan  tak berguna di Perairan Labuan Bajo.

Hal itu disampaikan Paulinus kepada media ini melalui sambungan telepon pada Jumat(6/3/2020) lantaran kapal bantuan  pengangkut sampah dari KLHK tersebut tidak layak dioperasikan sejak November 2018 lalu hingga saat ini.

“Kapal sampah itu sangat tidak layak untuk beroperasi mengangangkut sampah di Perairan Labuan Bajo karena kondisinya sangat tidak memungkinkan, sehingga nanti kapal tersebut harus ditarik kembali ke pusat,” kata Paulinus.

Baca juga :  Libatkan Komunitas BOP-LBF Dorong Inkubasi Kegiatan Kreatif Seni dan Kuliner

Walau demikian, Paulinus tidak menjelaskan terkait waktu penarikan kapal sampah mubazir itu . “Belum diketahui kepastian waktu yang tepat kapan mereka menarik kapal sampah itu. Saat kita melakukan uji coba tidak bisa maksimal karena kapal itu oleng sekali dan bahkan kami  hampir terbalik,” ucapnya.

Terkait dokumen serah terima kapal tersebut juga akan ikut dikembalikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat kapal ditarik kembali walau sudah dilakukan serah terima antar pihak KLHK dan pemerintah daerah setempat pada awal Maret tahun lalu.

“Kapal diserahkan ke Dinas LHK Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tidak diketahui besaran biaya pembuatannya dan dokumennya tidak ada. Diserahkan begitu saja dan belum beroperasi,” terangnya.

Baca juga :  Pemprov NTT dan Undana Kupang Bahas Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kapal Wisata (ASMAWI) Manggarai Barat, Ahyar Abadi saat dimintai komentarnya terkait keberadaan kapal sampah mubazir ini menjelaakan,  selama ini kapal dari Kementerian KLHK tersebut tidak terlihat melakukan operasi rutin di Perairan Labuan Bajo. Pasalnya, kapal tersebut hanya mampu memungut sampah berukuran kecil  dan tidak dapat menjangkau secara keselurhan sampah yang ada di laut, karena kondisi kapal sangat berbahaya jika menghadapi gelombang setengah meter.

“Pernah sekali melakukan operasi di laut, tetapi tidak bisa jauh  karena kondisinya sangat tidak layak dan berbahaya bagi ABK maupun petugas pungut sampah, oleng sekali kapal itu,” ungkap Ahyar.

Ia menngharapkan, agar Kementrian KLHK mendatangkan kapal yang layak pakai dan memiliki asas manfaatnya bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan masalah sampah di perairan laut kota destinasi pariwisata super premium Labuan Bajo yang tak kunjung selesai.

Baca juga :  SengketaTanah Bukit Sylvia, PN Labuan Bajo Menangkan Oktavianus Leo

Sebagai informasi, kapal bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bernilai Rp 1,2 miliar itu diadakan dengan menggunakan dana APBN. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat tidak mengoperasikannya.

Pasalnya, badan kapal dinilai tidak layak menahan gelombang, sehingga mudah terbalik meski ombak hanya setinggi setengah meter. Di lain hal, kapal bantuan KLHK tersebut diduga tidak disertai dokumen tentang biaya pembuatan kapal.(min)