JAKARTA, NTT PEMBARUAN.com- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar bergerak cepat mensosialisasikan Rancangan Undang—Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja Bidang LHK.

Secara maraton usai menggelar dialog terbuka dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, sosialisasi dilanjutkan dalam agenda Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakernas KLHK) di Yogyakarta.

Rakernas berlangsung dua hari hingga Jumat,  28 Februari 2020 dihadiri sekitar 1.000 peserta, berasal dari jajaran KLHK, UPT, dan Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) seluruh Indonesia.

Menteri Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan, seluruh jajaran baik di pusat maupun daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan tidak boleh lagi saling terlepas. Unsur LHK di daerah harus bersenyawa dengan KLHK.

”Hari kedua Rakernas ada sesi khusus sosialisasi Omnibus Law. Semua unsur LHK baik pusat dan daerah harus mempelajari betul RUU ini dengan baik, sehingga semuanya berada dalam pemahaman justifikasi, teoritik, empirik, atau pun pada konteks perspektif yang sama untuk menyampaikan informasi yang baik pada masyarakat terkait RUU Omnibus Law Bidang LHK,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Pada hari kedua atau hari terakhir Rakernas KLHK, akan dilaksanakan tiga sesi lanjutan. Sesi pertama mengangkat isu pengelolaan sampah dan limbah, dengan narasumber Dirjen PSLB3, Dirjen PPKL, Dirjen KSDAE, dan Dirjen PHLHK.

Baca juga :  Menkominfo Gelar Webinar Pemanfaatan Internet di Ruteng

Selanjutnya sesi kedua, mengangkat tema NDC dan Carbon Pricing, dengan narasumber Dirjen PKTL, Staff Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Dirjen KSDAE, Dirjen PSLB3 dan Kepala BLI.

Pada sesi terakhir sebagai penutup, secara khusus mengangkat tema mengenai RUU Omnibus Law yang langsung dimoderatori Menteri LHK, Siti Nurbaya dengan narasumber Sekjen KLHK, Prof.San Afri Awang, Prof. Hariadi Kartodihardjo, Prof. Mustofa Agung Sardjono, Prof. Asep Warlan Yusuf, dan Dr.Ir.Ilyas Assad.

”Ini penting agar informasi mengenai RUU Omnibus Law Bidang LHK dapat dipahami dengan baik. Ini juga menjadi sarana sosialisasi sekaligus menerima berbagai masukan untuk penyempurnaan RUU,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Sementara itu pada Rakernas hari pertama, ia mengingatkan jajarannya di berbagai daerah untuk turun membantu masyarakat di lokasi rawan bencana dengan kerja nyata.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya saat memimpin Rapat Rakerja Nasional (Rakernas) KLHK di Jakarta,Kamis (27/2/2020)  (Foto : Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda NTT)

”Jajaran KLHK harus benar-benar bekerja keras. UPT KLHK baik KSDAE maupun PDASHL, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus ikut turun dan membantu pada kesempatan pertama bilamana terjadi bencana. Harus peka pada kepedihan masyarakat, apalagi bila ada yang sampai mengungsi. Kita harus memberi bantuan langsung, dan melakukan rehabilitasi di lokasi bencana dan rawan bencana,” kata Menteri Siti.

Baca juga :  Rehablitasi Jaringan Irigasi Wuncung Menggunakan Pola Kerja Buka Tutup

Tantangan LHK saat ini semakin berat dengan turunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan banjir, longsor, erosi, dan lainnya. Karenanya, KLHK melalui Ditjen PDASHL akan fokus melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Hingga akhir Tahun 2019 lalu, KLHK melalui Ditjen PDASHL fokus pada kegiatan penyediaan bibit untuk RHL. Tercatat telah terbentuk sebanyak 561 Kebun Bibit Desa (KBD) yang menghasilkan 23,5 juta batang bibit, 1.500  Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang menghasilkan 50,9 juta batang bibit, persemaian permanen sebanyak 50,2 juta batang, bibit produktif sebanyak 4,6 juta batang, dan Macadamia sebanyak 650 ribu batang.

”Keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi ini sangat penting, karena ratusan juta bibit ini benar-benar harus ditanam, itu yang terpenting,” kata Menteri Siti Nurbaya.

Untuk kegiatan RHL tahun 2020, KLHK melalui Ditjen PDASHL akan membangun 1.000 unit KBR, 500 unit KBD, 3.000 unit bangunan konservasi tanah dan air, membangun persemaian modern di Ibukota Negara Baru dan 4 destinasi wisata prioritas.

Baca juga :  Istri dari 21 Tersangka Sengketa Tanah Golo Mori Gelar Aksi di Gedung DPRD Mabar

”Lakukan segera kerja, terutama di areal bencana, termasuk kegiatan pasca bencana seperti membangun DAM penahan, gullypug, bronjong pengendali tebing sungai, serta dengan menanam vetiver dan agroforestry,” kata Menteri Siti.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ir.Ferdy J. Kapitan saat tampil berbicara di Rakernas KLHK di Jakarta, Jumat (28/2/2020) (Foto : Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda NTT)

Pada sesi hari pertama Rakernas KLHK, Menteri Siti Nurbaya dan Wakil Menteri, Alue Dohong memimpin langsung diskusi dengan lebih dari 1000 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

Para Dirjen KLHK memaparkan dua sesi utama yakni pemulihan lingkungan dan rehabilitasi, serta TORA dan Perhutanan Sosial.

”Manfaatkan kesempatan pertemuan ini untuk saling berinteraksi, karena semangatnya adalah kebersamaan. Tidak boleh lagi memisahkan diri dalam hubungan pusat dan daerah,” pesan Menteri Siti.(ade/*)