SP Online Harus Punya Dampak Riil Turunkan Kemiskinan

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengharapkan agar Sensus Penduduk (SP) Online dapat memberikan dampak riil bagi upaya penurunan kemiskinan di NTT.

“Sensus Penduduk Online ini harus bisa memaparkan data riil terkait kemiskinan. Misalnya, apakah ada keterkaitan penduduk miskin dengan jumlah anak. Tentu kita tidak hanya kejar pengakuan stastik, tapi secara structural kemiskinan masih ada,”jelas Gubernur Viktor saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTT, Darwis Sitorus beserta jajarannnya di ruang kerjanya,  Senin (24/2/2020).

Maksud kedatangan Kepala BPS NTT adalah melakukan SP Online kepada Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dipandu oleh staf dari BPS NTT untuk mengisi formulir sensus penduduk secara online.

Menurut Gubernur Viktor, upaya penurunan angka kemiskinan tidak boleh hanya terarah pada statistik semata, tetapi juga secara struktural.

“Statistik berubah , tetapi juga secara struktural harus berubah. Saya minta Kepala BPS NTT bersama Staf Khusus Gubernur NTT, Prof. Dr. Daniel Kameo  dan Kepala Bappelitbangda NTT untuk menghitung bersama angka kemiskinan di NTT serta strategi- strategi untuk menurunkannya,” harap politisi NasDem tersebut.

Baca juga :  Libatkan Komunitas BOP-LBF Dorong Inkubasi Kegiatan Kreatif Seni dan Kuliner

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu memberikan apresiasi atas pelaksanaan sensus secara online tersebut karena begitu banyak informasi yang bisa didapat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Flobamorata untuk mengambil bagian secara aktif dalam sensus penduduk online 2020. Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar atas dukungan semua pihak. Para bupati, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, semua pihak harus terlibat secara aktif menyukseskan sensus online ini,” jelas Gubernur Viktor.

Terkait dengan hambatan jaringan dalam pelaksanaan sensus tersebut, Gubernur Viktor akan segera melakukan komunikasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. “Saya akan membicarakan dengan menteri terkait, supaya membantu kita agar dapat  melaksanakan sensus dengan lancar,” pungkas Gubernur Viktor.

Sementara itu, Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus mengungkapkan , sejak diluncurkan pada 15 Februari 2020, timnya sudah turun hampir 80 persen di perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, terutama dengan adanya instruksi  Gubernur NTT yang ditujukan kepada para bupati/walikota, intansi vertikal dan BUMN/BUMD untuk menyukseskan sensus penduduk online.

Baca juga :  SengketaTanah Bukit Sylvia, PN Labuan Bajo Menangkan Oktavianus Leo

“Instruksi dari Gubernur ini sangat signifikan dalam membantu kami. Kita harapkan sebagai ASN serta  orang-orang yang menjadi contoh serta ditambah dengan kombinasi dan seluruh strategi yang kita lakukan ini, dapat membantu masyarakat NTT agar dapat maksimal dalam melakukan SP Online,”  tandas Darwis.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  bersalaman dengan Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus,usai pendataan SP Online 2020 di ruang kerja Gubernur NTT, Senin (24/2/2020) (Foto : Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda NTT)

Lebih lanjut Darwis mengungkapkan,  SP Online sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sibuk. Tidak akan direpotkan dengan kunjungan petugas. Sasarannya adalah mendata semua warga negara yang berdiam di NTT.

“Kalau ini berhasil, pendataan tidak  perlu sensus lagi. Sudah registrasi, sudah gampang. Masyarakat sendiri yang langsung mengupdate dirinya. Data ini merupakan kerjasama kita dengan Kemendagri,” papar Darwis.

Dengan adanya pendataan ini, lanjut Darwis, akan menghemat pengeluaran negara yang mencapai triliunan untuk melakukan sensus ke depannya termasuk mengatasi perbedaan data Dukcapil dan BPS.

“ Kebutuhan Kemendagri dan kebutuhan kita sebagai peneliti berbabsis data yang sama. Kalau dulu kan ada perbedaan antara Dukcapil dan BPS  karena pendekatannya berbeda. Nah,  inilah momentum besar. Angka  defacto dan dejure dapat untuk semua orang. Secara defacto misalnya saya penduduk NTT,  sementara dejure  saya ber-KTP Medan. Ini memang baru pertama, belum tentu semua langsung terdata. Juli nanti kita melakukan verifikasi lagi dengan sistem combine. Ada petugas yang masih tetap menggunakan online dan daerah-daerah yang belum terakses internet, petugas akan menggunakan kuesioner,” tukas Darwis.

Baca juga :  Terkonfirmasi Covid-19, Satu Paslon Bupati dan Wabup Ngada Tertunda Pemeriksaan Narkobanya

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Gubernur NTT, Prof. Dr. Daniel Kameo, Immanuel Blegur dan Mantan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.(ade)