Angka Stunting dan Kemiskinan, Gubernur VBL: Tiga Kabupaten Jadi Beban Pemprov NTT

KUPANG, NTT PEMBARUAN.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat  (VBL) menyebutkan,tiga kabupaten di daratan Timor masih mendominasi jumlah angka kemiskinan dan stunting  di NTT, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU).

“Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal, yakni tentang angka stunting dan kemiskinan. Kalau dilihat secara statistik maka Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Ini harus diterapi secara serius,” kata Gubernur VBL di depan peserta apel di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Jalan El Tari Kupang, yang diterima media ini melalui siaran pers Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Valeri Guru yang diterima media ini, Senin (17/2/2020).

Seperti diketahui Gubernur VBL pekan kemarin melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di daratan Timor yang dimulai dari Kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS dan berakhir di Amfoang Selatan Kabupaten Kupang. Banyak hal yang ditemukan dan dicarikan solusinya agar masyarakat terbebas dari lilitan permasalahan antara lain stunting dan angka kemiskinan.

Baca juga :  Warga Oebelo Hilang Saat Mencari Ikan di Perairan Panmuti

Karena itu, Gubernur VBL berharap agar pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT serius dalam mengurus stunting dan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Kupang, TTS, dan TTU. “Saya minta pimpinan OPD serius mengurus stunting dan kemiskinan. Karena NTT termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kalau tiga kabupaten ini diterapi dengan baik maka akan berdampak terhadap provinsi,” tandas Gubernur.

Gubernur mengkritik angaran rapat yang sangat tinggi, tetapi belum menunjukkan hasil yang baik. “Biaya rapatnya banyak. Tapi rapat harus kerja. Rapat harus di lapangan. Saya minta pak Sekda serius mengurus stunting dan kemiskinan ini,” pinta Mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini.

Pada bagian lain Gubernur VBL juga mengaku, belum melihat keseriusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengurus kelor. “Belum ada satu kabupaten yang serius mengurus kelor. Lahannya di mana?  Saya instruksikan agar setiap kabupaten siapkan 1000 hektar dan setiap rumah tangga minimal lima pohon. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tegas Gubernur sembari menambahkan, saya diminta 1 ton kelor dari Jakarta, tapi tidak tersedia.

Baca juga :  Warga Terdampak Siklon Tropis Seroja di Desa Mata Air dan Noelbaki Terima Sembako

Soal benih,  Gubernur VBL berharap agar diberikan secara gratis kepada rakyat. “Untuk rakyat dikasih gratis. Benih jangan buat PAD. Sedangkan kalau untuk pengusaha, ya mereka harus beli. Kadis Pertanian, kalau tidak bisa dipanen kelornya maka kamu istirahat saja,” kata Gubernur VBL.

Di tempat yang sama, penyuluh pertanian, Bone Rangga, S.Sos mendukung tekad Gubernur VBL dalam mengurus dan menggiatkan budidaya kelor di Provinsi NTT. “Kami penyuluh sangat mendukung tekad dan semangat kerja Bapak Gubernur VBL, khususnya terkait dengan kelor. Hanya perlu diketahui bahwa setiap lahan kelor yang ingin dipanen diperlukan mesin pengering. Karena secara teknis, kelor itu tidak boleh lebih dari empat jam untuk dikeringkan setelah dipanen,” tandas Bone Rangga dan menambahkan, harga mesin pengering kelor Rp 75 juta dan menyerap 15 tenaga kerja setiap 1 hektar lahan kelor. (ade)